Hasil Pencarian

Ditemukan 30 dokumen yang sesuai dengan query

A. Kahar Maranjaya

Batas-batas otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

" Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk meyelenggarakan otonomi daerah seluas-luasnya. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yanag mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan. Terlebih dalam negara modern, terutama apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya, karena kewenangan otonomi mencakup segala aspek kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan urusan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Silalahi, Djausin

Pengelolaan parkir di wilayah DKI Jakarta : Suatu analisis untuk mencari model pengelolaan parkir yang lebih efisien dan efektif

" Dalam rangka pengelolaan parkir dikaitkan dengan posisi DKI Jakarta sebagai service city, maka peningkatan pelayanan jasa parkir perlu menjadi perhatian. Ketertiban parkir akan dapat membantu terwujudnya kelancaran lalu lintas yang akan berdampak positif pada kegiatan masyarakat secara luas. Berdasarkan hasil penelitian deskriptif analisis yang dilakukan oleh penulis, di Wilayah DKI Jakarta diketahui bahwa pengelolaan perparkiran belum berjalan efisien dan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Kondisi Organisasi dan Suasana Kompetisi yang belum sehat. Pelayanan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 1996

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hamidi Bustami

Analisis yuridis pelaksanaan pendaftaran tanah di Kotamadya Jakarta Selatan dan Kotamadya Tanggerang dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah

" Penelitian ini dilakukan melihat sejauh mana UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang ada pada pasal 11 ayat (2) diterapkan dalam pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kotamadya Jakarta Selatan dan Kotamadya Tangerang, sedangkan PP No.25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi urusan pertanahan masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, di samping itu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten / ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002

T19849

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rd. Kaleh Putro Setio Kusumo

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Studi pada Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Hulu Sungai Utara di Provinsi Kalimantan Selatan) = The Implementation of Regional Government Agency on 18/2016 (Case Study: Banyuwangi Regency in East Java and Hulu Sungai Regency in South Borneo).

" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang perangkat daerah di dua Kabupaten yakni Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana implementasi penataan kelembangaan yang didasarkan melalui amanat PP No 18 Tahun 2016 dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan perangkat daerah. Adapun pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan menggunakan paradigma Post Positivism. Hasil temuan penulis menunjukan bahwa implementasi kebijakan PP No 18 Tahun ... "

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2018

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pengaturan kedudukan gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah

" The restructuring of relationship between central government and governor as representative of central government,besides avoides avoids misunderstanding which can emerge conflict,makes clear the linkages between central government and province,and also can secure effectivuness the inplimentation of government tasks at regional level,which up till now tends to be left in an unfinished state... ... "

JUILPEM

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Aspek - aspek penegakan ukum penataan ruang dan lingkungan hidup dalam implementasi otonomi daerah

" Since the enactment of law No. 22/1999 which is revised by law No. 32/2004 on Regional Government, regional government feels happy and contented because already got the transference of authority from central government to regulates and manages government tasks in an Unitary State System, and also because the decentralization is a fundamental base of regional autonomy implementation. That law orders that the obligatory tasks for the provinces and district/Cities are what indicated by article ... "

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Abdul Ghoffar Nafchuka

Pembangunan komunikasi politik antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam perspektif ketahanan nasional (studi kasus di Kabupaten Sidoarjo)

" Ketentuan mengenai pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah desentralisasi, dimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur pembangunan daerah, kecuali sejumlah urusan (diplomasi luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, peradilan, agama, dan urusan lainnya) yang tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Di dalam menjalankan pemerintahan daerah tersebut, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan sangat penting dan menentukan. Kepala Daerah dan DPRD berwenang menentukan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

T11851

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Siahaan, Jornal E.

Efektivitas pelatihan pegawai kantor ketentraman dan ketertiban Pemda DKI Jakarta

" ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kualitas SDM dibidang Ketenteraman dan Ketertiban DKI Jakarta. Penelitian ini membahas manajemen pelatihan dalam konteks manajemen SDM, sehingga fokus penelitian ditujukan untuk menguji persepsi responden terhadap pelaksanaan pelatihan dan pengaruh pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan aparatur dibidang Ketenteraman dan Ketertiban di DKI Jakarta. Unit analisis penelitian ini adalah peningkatan pengetahuan individu pegawai selama mengikuti pelatihan.

Peningkatan pengetahuan responden menggunakan indikator skor pretes dan postes yang ... "

1999

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Agus Susilo

Hubungan antara transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pemerintah pusat ke daerah

" Lahirnya UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 merupakan tonggak sejarah bagi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu terjadinya perubahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Perubahan ini mengharuskan dilimpahkannya kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, termasuk dialihkannya aset dan dokumen, personil, dan pembiayaan. Jika dilihat dari pengalihan ini, pengalihan personil (Pegawai Negeri Sipil ke sektor-sektor pemerintah di daerah) merupakan persoalan yang sangat rumit dan sangat menentukan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah selanjutnya. ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003

T12581

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Widya Nuryana

Variasi spasial sektor tradable kunci perekonomian di Provinsi Jawa Tengah = Spatial variation of tradable key sector of economy in Central Java

" Di era pasar bebas, suatu wilayah dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya swasembada namun juga dapat berkiprah dalam perdagangan internasional. Jawa tengah merupakan wilayah strategis di Pulau Jawa, penting untuk diketahui sektor penggerak perekonomian wilayah Jawa Tengah yang tidak hanya unggul namun juga mempunyai kemampuan untuk ekspor serta sebaran wilayah basis nya. Informasi mengenai variasi spasial sektor kunci tradable, dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan investor untuk melakukan perencanaan wilayah serta investasi. Oleh karena itu ... "

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2017

T48370

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian