Ditemukan 54 dokumen yang sesuai dengan query
Namira
"
Tesis ini membahas kasus mengenai Perseroan Terbatas yang telah melakukan pemanggilan untuk RUPS Pertama, RUPS Kedua, RUPS Ketiga dan RUPS Kempat, tetapi tidak dapat diselenggarakan dikarenakan tidak tercapai kuorum kehadiran dalam RUPS tersebut. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode penelitian kepustakaan dengan studi kasus terhadap permohonan penetapan kuorum RUPS setelah RUPS Ketiga dalam Putusan Nomor: 1199/K/Pdt/2010. Dalam kasus ini, Perseroan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T31070
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Tiara Widyantine
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal
mengabulkan permohonan Pemegang Saham untuk menyelenggarakan dan
menentukan kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan tersebut
diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas kepada Pengadilan Negeri guna
mencegah kemacetan penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan yang apabila Rapat Umum Pemegang Saham
tersebut tidak dapat berjalan, maka akan dapat memengaruhi berjalannya suatu
perseroan. Dalam memberikan dan mengeluarkan penetapan, Pengadilan Negeri
menggunakan pertimbangan hukum berupa ketentuan dan pengaturan tentang
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ...
"
2012
T31231
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Manembu, Audra Melanie Nicole
"
Tesis ini membahas mengenai kasus diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia terhadap akta perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak memenuhi kuorum kehadiran RUPS. Dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) ditetapkan bahwa RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, namun dalam kasus ini, RUPS yang diselenggarakan tidak mencapai ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30684
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Kartini Putri Ngadimin
"
Tesis ini membahas implikasi dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan adanya kepemilikan dari pemegang saham yang cacat hukum. Pembahasan akan difokuskan pada keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan tanggung jawab notaris terkait yang Rapat tersebut sudah diberitahukan di Kementerian Hukum dan HAM dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan sah atau tidaknya pelaksanaan dan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Apabila Rapat Umum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dara Ayu Maharani
"
Tesis ini membahas tentang keabsahan akta RUPS terkait peninggalan yang belum terpisahkan berupa saham perseroan oleh ahli waris pemegang saham perseroan serta tanggung jawab notaris terhadap akta RUPS yang dibuatnya. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah keabsahan akta RUPS dimana belum terpisahkannya harta peninggalan berupa saham perseroan tidak dapat dibatalkan oleh penggugat karena ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dalimunthe, Rafika Arifina
"
Tesis ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RUPS LB) yang dilakukan dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham PT. Golden Bird Metro pada tanggal 18 Maret 2008. RUPS LB ini adalah yang kedua kalinya diadakan karena pada saat RUPS pertama tidak memenuhi kuorum. Panggilan Rapat kedua dilakukan oleh Direksi pada tanggal 10 Maret 2008. Kemudian RUPS LB ini menimbulkan permasalahan hukum dan menjadi objek sengketa di Pengadilan. Akta Risalah RUPS ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28344
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Ingrid Vera Mour
"
ABSTRAK
Pelaksanaan RUPS harus memenuhi ketentuan mengenai kuorum. Bila tidak
terpenuhi, maka RUPS tidak dapat dilaksanakan. UU Perseroan Terbatas
membolehkan perseroan meminta pengadilan negeri setempat menetapkan
kuorum untuk RUPS ketiga. Permasalahannya 1) Apa yang menjadi dasar
diterimanya permohonan tersebut oleh pengadilan negeri? 2) Apa yang dapat
dilakukan pemegang saham, bila hasil penetapan tidak memuaskan? Penelitian ini
merupakan penelitian eksplanatoris, dengan menggunakan data sekunder. Dan
hasil penelitian penulis, diketahui bahwa dasar diterimanya permohonan adalah
ditentukan dari jawaban termohon, terpenuhinya syarat normatif pelaksanaan
RUPS, serta manfaat penetapan. ...
"
2009
T37481
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Fajar Eko Prabowo
"
Skripsi Ini membahas tentang Rapat Umum Pemegang Saham Yang Lewat waktu. Lewat waktunya penyelenggaran RUPS Ketiga ini dikarenakan adanya permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Penetapan Jumlah Kuorum RUPS yang lebih kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai konsekuensi hukum dari PT yang melakukan Permohonan Tersebut.
......This thesis discusses the General Meeting of Shareholders That the time around. Through his time organizing the Third General Meeting of Shareholders is due to the ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45628
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Yura Pratama Yudhistira
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S24834
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Mahanani Suryaningtyas Widowati
"
Tesis ini membahas mengenai akibat hukum dari perbuatan komisaris perseroan atas tidak terlaksananya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham sudah lunas yang mengandung unsur penipuan dan penggelapan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini mengenai keabsahan akta-akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan dari Komisaris Perseroan terkait pengalihan saham dengan melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang terdapat unsur penipuan dan penggelapan sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya jual beli saham, serta membahas mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta-akta ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library