Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi komunikasi bermanfaat untuk memproses dan menyampaikan informasi dengan cara yang semakin modern. Salah satu bentuk penyiaran dapat dilakukan melalui siaran televisi. Dalam skripsi ini membahas mengenai putusan pengadilan dalam Perjanjian Penunjukan Pelaksana Siaran Televisi Swasta Umum antara TVRI dan Indosiar. Perjanjian tersebut dimulai dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2014, dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa TVRI sebagai pihak pertama menunjuk Indosiar untuk menjadi siaran televisi swasta umum, kemudian Indosiar berjanji untuk memberikan 12,5% dari seluruh penghasilannya kepada TVRI selama 20 tahun. Pada tahun 2000, pemerintah mengesahkan peraturan baru yang mengubah status TVRI dari Yayasan ke Perusahaan Jawatan. Hal tersebut membuat pihak Indosiar merasa tidak perlu lagi melaksanakan prestasinya. Kemudian TVRI mengajukan permohonan gugatan kepada Indosiar karena Indosiar tidak melakukan prestasinya sampai dengan tahun 2000. Namun sampai dengan putusan akhir, hakim menolak permohonan dari TVRI tersebut dan menyatakan bahwa Indosiar tidak melakukan wanprestasi.

---

Development of communication technology is useful to process and convey information in a way that the more modern. One form of broadcasting can be done via television broadcasts. This thesis concerning judgment of a court in agreement appointment of execution private television broadcast common between TVRI and Indosiar. The deal is started from 1994 until 2014, in the treaty states that TVRI as the first party constitute Indosiar to become a television broadcast of public, then Indosiar promised to give 12.5% of all income is to TVRI for 20 years. In 2000, the government adopt new rules that change the status TVRI from the foundation into the company jawatan. It makes Indosiar feel no longer have to carry out the performance. Then TVRI submit the application for a lawsuit to Indosiar because Indosiar did not do the performance until the end of year 2000. But until the end of the court, with a verdict the judge refused the request of TVRI and expressed that Indosiar not doing the tort."

"Segmen anak menempati posisi nomor dua setelah ibu-ibu. Tetapi sayangnya kualitas tayangan anak sangatlah tidak memadai. Sebagian besar tayangan anak bahkan sebenarnya tidak cocok ditonton oleh anak-anak. Ini merupakan masalah besar dalam industri televisi. Sebenarnya pihak pengelola televisi memiliki peranan besar dalam hal ini, khususnya kebijakan penayangan. Hal ini terkait bagaimana pengelola televisi melihat segmen anak. Kini, sebagian besar pengelola televisi melihat anak sebagai peluang mendapatkan keuntungan. Padahal, anak merupakan segmen yang khusus karena mereka memiliki kebutuhan yang khusus.Penelitian ini menggambarkan bahwa pengelola televisi masih kurang kepeduliannya terhadap hak anak untuk mendapatkan tayangan yang berkualitas. Anak harus mendapatkan tayangan yang berkualitas yang ditayangkan pada waktu yang tepat tanpa diselingi iklan-iklan yang membuat mereka konsumtif. Unsur-unsur tersebut seharusnya tercantum pada kebijakan tayang di setiap stasiun televisi.Dalam kebijakannya, pengelola televisi tidak memikirkan bahwa kualitas tayangan adalah diatas segalanya dalam hal pemilihan suatu program. Mereka lebih menggunakan rating sebagai penentu kualitas suatu tayangan. Padahal seharusnya untuk tayangan anak, rating tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya alat ukur kualitas suatu program. Hal ini karena anak merupakan pemirsa yang khusus.Kondisi tayangan anak seperti sejalan dengan apa yang diungkapkan Oliver Boyd-Barret yang menyatakan bahwa media komersial harus memenuhi kebutuhan pengiklannya serta sebagai audience-maximizing product (seperti seks dan kekerasan). Fairclough juga mengatakan bahwa media komersial merupakan profit making organization, dimana mereka menjual pemirsanya kepada pengiklan. Pengelola televisi cenderung menayangkan tayangan yang menguntungkan. Mereka memilih tayangan dengan rating tinggi walaupun secara kualitas isi buruk. Rating bagaikan dewa dalam dunia pertelevisian.Kebijakan televisi swasta tidak mencerminkan kepedulian mereka terhadap anak. Dalam prakteknya pun banyak tayangan yang secara isi tidak sesuai untuk anak serta ditayangkan pada waktu yang tidak tepat untuk anak menonton. Banyaknya iklan yang menyisipi setiap tayangan juga merupakan hal yang memprihatinkan.

---

The segment of children is placed in the second after the women. But, unfortunately, the quality of the television programs for children is bad. Most of the television programs for children actually are not suitable for them. This is a big problem in television industry. Broadcasters' policy have big role. It is depend on, how they take the segment of children. Now, all broadcasters think that children are money. Actually, broadcaster should think that children are different from other segments. They have special need.

This research tells us that broadcasters do not care about children right. Children have right to get good quality of program in the right time and without any commercials that make them consumptive. That is a must. Broadcasters should provide children good quality of program.

In their policy, broadcasters do not think that the quality of the program is the most important than anything. They always use ratings as a tool to decide the quality of the program. It should not like that, because children are different.

The children's television program condition likes what Oliver Boyd-Barret in Media, Power and Knowledge said that commercial media organizations must cater to the needs of advertisers and produce audience-maximizing product (hence the heavy doses of sex and violence content). Fairclough said that the commercial broadcasting are pre-eminently profit making' organization, they make their profits by selling audiences to advertisers. Broadcasters make only profitable program. They choose only high ratings program, although the quality is bad. Rating is a god in television industry.

Broadcasters' policies tell us that they do not care that the quality is bad or the program is in a wrong time. Broadcaster should think that the programs have to be displayed in the right time and the commercials too."

"Dengan disahkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagai pengganti Undang-Undang No 24 tahun 1997 menimbulkan banyak komentar dari berbagai kalangan. Dari preliminary research yang saya lakukan, setidaknya terdapat 4 (empat) permasalahan yang muncul akibat dari lahirnya undang-undang ini terkait dengan kepemilikan izin frekuensi. Permasalahan pertama adalah Proses perizinan yang tidak melibatkan KPI akibat lahirnya Peraturan Pemerintah. Permasalahan kedua mengenai sistem televisi jaringan dengan melepaskan kepemilikan stasiun relai.Permasalahan ketiga mengenai pemusatan kepemilikan izin frekuensi oleh satu orang atau satu badan hukum dibatasi. Permasalahan keempat mengenai pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan antara peraturan perunang-undangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat lembaga penyiaran televisi swasta di Indonesia. Oleh karena itu, judul penelitian hukum ini adalah ?Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Lembaga Penyiaran Swasta di Indonesia Dalam Kaitan Dengan Izin Kepemilikan Frekuensi Televisi.

---

With the legalization of Law number 32 year 2002 on Broadcasting as replacement of Act No. 24 of 1997 led to many comments from various circles. From the preliminary research I do, there are at least 4 (four) issues arising from the birth of this legislation related with the frequency of ownership permit. The first problem is the licensing process does not involve the KPI result of the birth of government regulation. The second problem about the network television system to release the relay station ownership.The third problem of the concentration of ownership permit frequency by one person or a legal entity is limited. The fourth problem concerning license revocation Broadcasting Organization. The purpose of this legal research is to find whether there is a gap between the rules and regulations with perunang law live in a society of private television broadcasters in Indonesia. Therefore, This legal research title is "Living Within the Law Society Institute Private broadcasters in Indonesia in connection with Licensed Frequency Ownership television."

"ABSTRAKPerubahan ekonomi dan politik di Indonesia dibarengi arus globalisasi informasiyang semakin cepat mengakibatkan Orde Baru mengatur kembali kebijakanpenyiarannya. Kelahiran stasiun televisi swasta Pertama yaitu RCTI tidak terlepasdari peran kebijakan penyiaran Orde Baru dan kalangan kelas menengah.Berdirinya RCTI, telah mendobrak hegemoni TVRI yang selama 25 tahunmelakukan penyiaran di Indonesia. Deregulasi tentang penyiaran televisi terusbermuculan seiring dengan berkembangnya stasiun televisi swasta tersebut.Metode Penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari empattahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil dari skripsi inimenampilkan keterkaitan antara kebijakan politik orde baru, kelas menengah danTVRI dalam kemunculan televisi swasta serta dampak yang dimunculkan olehstasiun televisi swasta tersebut

---

ABSTRACTEconomic and political changes in Indonesia accompanied by faster globalizationof information resulted in rearrangement of the broadcasting policy in the NewOrder. The birth of first private television station, RCTI, cannot be separated fromthe role of broadcasting policies of the New Order and the middle class. Theestablishment of RCTI breaks the hegemony of TVRI that has been doingbroadcasting in Indonesia for 25 years. Deregulation about the televisionbroadcasting keeps emerging along with the development of the private televisionstation. The research method that used is the historical method consists of fourstages: heuristic, criticism, interpretation, and historiography. The results of thispaper show the relationship between the new order political policy, the middleclass and TVRI in the emergence of private television as well as the impact thatwas generated by the private television station."

"Penelitian tesis ini bertujuan untuk mendalami hubungan antara variabel Modal Psikologis dan Perilaku Kerja Inovatif, mengetahui dimensi Modal Psikologis yang paling berhubungan dengan Perilaku Kerja Inovatif, serta efektivitas intervensi pelatihan untuk meningkatkan Modal Psikologis dan Perilaku Kerja Inovatif. Responden dalam penelitian ini adalah para karyawan Divisi Produksi XTV, sebuah stasiun televisi swasta. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner Perilaku Kerja Inovatif (Janssen, 2000) (Alpha Cronbach = 0.942) dan kuesioner Modal Psikologis (Luthans et al., 2015) (Alpha Cronbach = 0.877). Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan hubungan positif signifikan antara Modal Psikologis dan Perilaku Kerja Inovatif (r = 0.518, p < 0.01). Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya Modal Psikologis pada para karyawan, maka akan meningkat pula Perilaku Kerja Inovatif mereka. Intervensi pelatihan Modal Psikologis diberikan kepada para karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan Modal Psikologis dan Perilaku Kerja Inovatif. Pada penelitian ini, evaluasi pelatihan dilakukan sampai tahap pengetahuan Modal Psikologis. Hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan tentang Modal Psikologis dari para partisipan setelah diberikan intervensi pelatihan Modal Psikologis (Z = -2.393, p < 0.05). Dengan demikian, pihak perusahaan dapat menjadikan pelatihan Modal Psikologis, sebagai pengembangan diri para karyawannya, agar dapat meningkatkan Perilaku Kerja Inovatif mereka.

---

The aim of this research is to analyzed the relationship between Psychological Capital (PsyCap) and Innovative Work Behavior (IWB), which PsyCap?dimension have the strongest relationship with IWB, and the effectivity of Unleashing The Power Of Psychological Capital Within Yourself training to enhancing PsyCap and IWB. The respondent of this research are XTV? Production Division Employees, a private television company. This research used Innovative Work Behavior Scale (Janssen, 2000) (Alpha Cronbach = 0.942) and Psychological Capital Questionairre (Luthans et al., 2015) (Alpha Cronbach = 0.877).

earson correlation analysis found there was significantly positive relationship between Psychological Capital and Innovative Work Behavior (r = 0.518, p < 0.01). This result indicates that the increasing of Psychological Capital, will also increased Innovative Work Behavior. Psychological Capital Training were given as intervention, with aim to increasing participants Psychological Capital and Innovative Work Behavior. This research did the knowledge evaluation towards the participants.

The result from Wilcoxon Signed Ranks Test found that there was increasing in participants' Psychological Capital knowledge after the intervention (Z = -2.393, p < 0.05). Thus, the company could make the Psychological Capital Training as part of their employee development program, to support employee?s Psychological Capital and Innovative Work Behavior."