Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Samsir

" Penelitian ini bertujuan untuk melihat kembali kebijakan penentuan tarif retribusi sampah, dampak pengenaan tarif terhadap aspek kecukupan dan memberikan alternatif penentuan tarif retribusi sampah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi terutama penentuan tarif untuk komoditas jasa publik. Untuk penentuan tarif alternatif retribusi tersebut digunakan rumuasan sebagai berikut: Ps = TDs = (BOPs +1 + BPMs +1 + BKOs + n): JKOs Dari Hasil analisis kebijakan penentuan tarif retribusi jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Bengkulu saat ini masih ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005

T15294

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bety Hayat Susanti

Konvergensi produktivitas tenaga kerja sektoral antar propinsi di Indonesia (1987-2003)

" Dengan latar belakang isu disparitas, produktivitas regional, penelitian ini mencoba membahas analisa empirik dari konvergensi produktivitas tenaga kerja pada tingkat sektoral antar propinsi di Indonesia selama periode 1987-2003. Analisa konvergensi sigma menunjukkan bahwa penurunan dalam disparitas produktivitas tenaga kerja sektoral antar propinsi mengalami pasang surut dalam 16 tahun terakhir. Dengan menggunakan analisa statis (konvergensi sigma atau a-convergence) memperlihatkan hasil dimana konvergensi terjadi secara kuat pada sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; dan agregat. Sementara itu, sektor ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005

T15300

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kasmen

Analisis kebijakan industri bahan peledak komersial di Indonesia

" Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kegiatan usaha dibidang industri bahan peledak yang belum didukung oleh kebijakan pemerintah yang dapat memacu perkembangan industri bahan peledak komersial di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Industri bahan peledak komersial belum terintegrasi antara satu kebijakan dengan kebijakan-kebijakan lainnya, bahkan dirasakan adanya kebijakan yang berkaitan dengan masalah bahan peledak masih tumpang tindih karena adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda seperti Departemen Pertahanan, Polri, Departemen Perindustrian dan instansi lainnya. Keputusan ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005

T15317

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Scenario Indonesia tahun 2025 dan tantangan yang dihadapi oleh administrasi publik

" The research aimed to construct the scenario of sub-national government administration in Indonesia and its available alternatives. The approach used was qualitative approach with the method of focus group discussion (FGD) and in-depth interview with economic and social politicians and bureaucrats. In addition secondary data were used to support the result. Two scenarios of the environment of Indonesian sub-national administration for 2025 are gained from two FGDs: the Utopian Scenario and Tumble into the Gutter ... "

Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 16 (2) Mei-Agustus 2009: 74-81,

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Salomo, Roy Valiant

Scenario indonesia tahun 2025 dan tantangan yang dihadapi oleh administrasi publik

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009

PDF

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Syafrul Yunardy

Analisis dampak kebakaran hutan di Indonesia: melalui pendekatan sistem neraca sosial ekonomi

" Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi terus berulangnya kejadian kebakaran hutan di Indonesia yang hampir terjadi setiap tahun. Padahal sumberdaya hutan memiliki keterkaitaan yang erat dengan kinerja, perekonomian, kualitas ekologi, dan ketergantungan sosial. Untuk itu perlu diketahui dampak sesungguhnya kebakaran hutan agar perencanaan dan pengambilan kebijakan didalam pengendalian kebakaran hutan yang terarah, fokus dan tepat pada permasalahan. Dengan pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau Social Accounting Matrix (SAM), keterkaitan antar sektor ekonomi dapat dijelaskan dampak melalui ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005

T15303

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kama Abdul Hakam

Kinerja perbankan Indonesia dalam pengelolaan restrukturisasi BPPN tahun 1999 - 2003

" Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) didirikan berdasarkan keputusan Presiden R.I. No. 27 tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 bertujuan untuk menyehatkan perbankan melalui kebijakan restrukturisasi, menyelesaikan kredit bermasalah dan mengupayakan pengembalian hutang negara yang tersalur di sektor perbankan. BPPN dengan kewenangannya yang besar yaitu memiliki sifat lex specialis (berlaku aturan khusus) telah menjalankan program restrukturisasi terhadap bank-bank yang telah direkapitalisasi dengan obligasi pemerintah. Restrukturisasi yang dimaksudkan untuk menyehatkan perbankan nasional tersebut dilakukan dengan memelihara dan ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005

T15308

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bambang Sutrisno

Pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan nasional

" Studi mengenai kemiskinan dan distribusi pendapatan di Indonesia bukanlah merupakan topik baru. Karena masalah tersebut sejak tahun 1970-an telah menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah maupun pakar bidang ekonomi dan sosial lainnya. Hal ini menjadi sangat penting semenjak tahun 1997 yaitu saat Indonesia mengalami krisis ekonomi. Negara Indonesia sejak era 1960-an hingga 1990-an mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, namun mulai bergejolak tahun 1997 karena krisis ekonomi. Dalam periode 1997 hingga saat ini mulai menampakkan ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004

T15309

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fisko

Kebijakan pertanahan Indonesia tahun 1966-1998: Kajian tentang peranan negara dalam bidang pertanahan

" Indonesia menganut paham perlunya peranan negara (state intervention) dalam mengelola sumber daya tanah, seperti yang diamanatkan dalam UUD 45, dan dijabarkan lebih lanjut dalam UUPA. Peranan negara dalam mengelola sumber daya tanah tersebut bertujuan untuk mewujudkan tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan orientasinya adalah tercapainya akses yang adil dalam perolehan dan pemanfaatan tanah. Peranan negara tersebut dilaksanakan lewat serangkaian kebijakan pertanahan (land policy). Penelitian ini mengkaji tentang dampak kebijakan pertanahan tahun 1955-1998 bagi masyarakat. Tujuan penelitiannya ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005

T15331

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rosandri Chandra

Optimisasi pemanfaatan lahan pertanian di kawasan perbatasan Kabupaten Sintang: aplikasi model linear programming

" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pemanfaatan lahan pertanian di Kawasan Perbatasan Kabupaten Sintang pada tahun 2002 dan untuk mengetahui keuntungan maksimal yang diperoleh petani di Kawasan Perbatasan Kabupaten Sintang melalui optimisasi pemanfaatan lahan pertanian. Metode analisis yang digunakan adalah Linear Programming atau Pemograman Linier dengan fungsi tujuan memaksimalkan keuntungan petani dengan fungsi kendala terdiri dari luas lahan, tenaga kerja dan modal. Di dalam penelitian ini, ada dua hipotesis yang diajukan, yaitu: (1) bahwa pemanfaatan lahan pertanian ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005

T15293

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian