Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat kembali kebijakan penentuan tarif retribusi sampah, dampak pengenaan tarif terhadap aspek kecukupan dan memberikan alternatif penentuan tarif retribusi sampah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi terutama penentuan tarif untuk komoditas jasa publik.Untuk penentuan tarif alternatif retribusi tersebut digunakan rumuasan sebagai berikut:Ps = TDs = (BOPs +1 + BPMs +1 + BKOs + n): JKOsDari Hasil analisis kebijakan penentuan tarif retribusi jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Bengkulu saat ini masih menggunakan Perda no:18 Tabun 1993, yang tarif retribusi tersebut terdiri dari 18 (delapan belas) jenis yaitu berkisar dari Rp.500,- sampai dengan Rp. 150.000,-. Penerimaan retribusi sampah belum bisa menutupi jasa pelayanan persampahan/kebersihan terlihat pada tahun 2000 sampai dengan 2003 rata-rata penerimaan retribusi jasa pelayanan persampahan hanya bisa menutupi sebesar 50,37°I° dari biaya penyelenggaraan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.Hasil perhitungan menggunakan rumus tarif alternatif tersebut diatas maka pada tahun 2004 sampai dengan 2008 penerimaan retribusi sampah meningkat rata-rata sebesar 5,623% per tahun. Sehingga kalau di rata-rata penerimaan retribusi jasa pelayanan persampahan/ kebersihan tersebut pada tahun 2004 sampai dengan 2008 bisa menutupi biaya jasa pelayanan persampahan/ kebersihan sebesar 111,4%.Dengan perhitungan tarif alternatif yang baru maka total penerimaan akan dapat menutupi total biaya penyelenggaraan jasa pelayanan persampahan di pemerintah Kota Bengkulu khususnya Dinas Kebersihan Kota Bengkulu."

"Dengan latar belakang isu disparitas, produktivitas regional, penelitian ini mencoba membahas analisa empirik dari konvergensi produktivitas tenaga kerja pada tingkat sektoral antar propinsi di Indonesia selama periode 1987-2003.Analisa konvergensi sigma menunjukkan bahwa penurunan dalam disparitas produktivitas tenaga kerja sektoral antar propinsi mengalami pasang surut dalam 16 tahun terakhir. Dengan menggunakan analisa statis (konvergensi sigma atau a-convergence) memperlihatkan hasil dimana konvergensi terjadi secara kuat pada sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; dan agregat. Sementara itu, sektor bangunan serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mengalami divergensi.Sementara itu, analisa konvergensi absolut dari produktivitas tenaga kerja sektoral dengan menggunakan konvergensi beta (β-convergence) terjadi secara bervariasi selama periode 1987-2003. Estimasi kecepatan konvergensi absolut dalam 16 tahun terakhir berkisar antara 1,55% sampai 7,66% per tahun yang berimplikasi the half life convergence adalah antara 9 sampai 45 tahun. Sementara itu, regresi dengan metode data panel yang mengizinkan perbedaan fungsi produksi antar perekonomian, menghasilkan estimasi kecepatan konvergensi yang jauh lebih tinggi yang berkisar antara 4,98% sampai 9,92% per tahun yang berimplikasi the half-life convergence adalah antara 7 sampai 14 tahun.Kecepatan konvergensi absolut produktivitas agregat lebih rendah bila dibandingkan dengan 9 (sembilan) sektor lainnya, yang kemudian diikuti oleh sektor pertanian. Sementara itu, sektor industri dan jasa merupakan sektor-sektor yang mempunyai kecepatan konvergensi paling tinggi untuk regresi dengan metode data panel yang mengizinkan perbedaan fungsi produksi antar perekonomian. Hal ini dapat dipahami karena sebagian besar aktivitas perekonomian (terutama industri dan jasa) lebih banyak terpusat di Pulau Jawa, sementara di daerah lainnya relatif tidak merata."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kegiatan usaha dibidang industri bahan peledak yang belum didukung oleh kebijakan pemerintah yang dapat memacu perkembangan industri bahan peledak komersial di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Industri bahan peledak komersial belum terintegrasi antara satu kebijakan dengan kebijakan-kebijakan lainnya, bahkan dirasakan adanya kebijakan yang berkaitan dengan masalah bahan peledak masih tumpang tindih karena adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda seperti Departemen Pertahanan, Polri, Departemen Perindustrian dan instansi lainnya.Keputusan Menteri Pertahanan dalam penunjukan badan usaha dibidang bahan peledak merupakan izin prinsip yang dalam pelaksanaan Produksi, Pengadaan dan Distribusi bahan peledak komersial tersebut harus ada izin dari Kapolri sesuai ketentuan/ Undang-Undang yang berlaku, yaitu UU nomor 8 tahun 1948 dan Undang-undang No. 20 Prp tahun 1960, selanjutnya dalam proses impor bahan peledak juga harus ada izin dari Departemen Perdagangan, kemudian untuk penggunaannya harus ada rekomendasi dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.Sementara itu walaupun sudah ada kesempatan bagi banyak perusahaan untuk ikut bersaing dalam pengadaan bahan peledak komersial, namun pangsa pasar masih dikuasai oleh dua sampai tiga perusahaan saja, bahkan ada beberapa perusahaan yang masih belum memiliki pangsa pasar (market share), sehingga dapat dikatakan bahwa struktur industri bahan peledak komersial di Indonesia adalah berupa Oligopoli, yaitu struktur pasar dengan sedikit penjual dimana terdapat rintangan (barier) terhadap masuknya (entry) perusahaan baru. Barier to entry yang ada disini lebih banyak bersifat legal, yaitu berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena penanganan bahan peledak memerlukan perlakuan khusus supaya aman dan selamat, dengan kata lain masalah safety dan security jadi pertimbangan utama.Saat ini untuk pengadaan dan pendistribuasian bahan peledak komersial di Indonesia terdapat 8 perusahaan yaitu: PT. Mufti Nitrotama Kimia (MNK), PT. Dahana (Persero), PT. Armindo Prima, PT. Tridaya Esta, PT. Pindad (Persero), PT. Trifita Perkasa (Persero), PT. Pupuk Kaltim dan PT. Asa Karya. Dari delapan perusahan tersebut hanya satu perusahaan yang sudah memproduksi bahan peledak jenis AN dalam negeri yaitu PT.MNK, sedangkan yang lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen masih mengimpor dari luar negeri.Walaupun ke delapan perusahaan tersebut di atas telah memiliki izin prinsip dari Departemen Pertahanan, namun tidak seluruhnya dapat aktif dalam pengadaan dan pendistribusian bahan peledak, maka untuk menjamin berkembangnya industri bahan peledak komersial di Indonesia ke arah yang lebih baik dan dalam kondisi persaingan yang sehat sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional, maka disini penulis mencoba melakukan analisis terhadap kebijakan industri bahan peledak komersial di Indonesia yang terkait dengan Undang-Undang dan peraturan dibidang bahan peledak serta Undang-Undang Antimonopoli."

"The research aimed to construct the scenario of sub-national government administration in Indonesia and its available alternatives. The approach used was qualitative approach with the method of focus group discussion (FGD) and in-depth interview with economic and social politicians and bureaucrats. In addition secondary data were used to support the result. Two scenarios of the environment of Indonesian sub-national administration for 2025 are gained from two FGDs: the Utopian Scenario and Tumble into the Gutter Scenario. According to the first FGD, the utopian scenario is less likely to happen within the next 20 years, while the tumble-into-the-gutter scenario is considered more likely, especially if the recent condition is long-drawn-out, the homework is never done, and there is lack of awareness from national and local political elites on the recent crisis."

"The research aimed to construct the scenario of sub-national government administration in Indonesia and its available alternatives. The approach used was qualitative approach with the method of focus group discussion (FGD) and in-depth interview with economic and social politicians and bureaucrats. In addition secondary data were used to support the result. Two scenarios of the environment of Indonesian sub-national administration for 2025 are gained from two FGDs: the Utopian Scenario and Tumble into the Gutter Scenario. According to the first FGD, the utopian scenario is less likely to happen within the next 20 years, while the tumble-into-the-gutter scenario is considered more likely, especially if the recent condition is long-drawn-out, the homework is never done, and there is lack of awareness from national and local political elites on the recent crisis."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi terus berulangnya kejadian kebakaran hutan di Indonesia yang hampir terjadi setiap tahun. Padahal sumberdaya hutan memiliki keterkaitaan yang erat dengan kinerja, perekonomian, kualitas ekologi, dan ketergantungan sosial. Untuk itu perlu diketahui dampak sesungguhnya kebakaran hutan agar perencanaan dan pengambilan kebijakan didalam pengendalian kebakaran hutan yang terarah, fokus dan tepat pada permasalahan.Dengan pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau Social Accounting Matrix (SAM), keterkaitan antar sektor ekonomi dapat dijelaskan dampak melalui aliran uang yang terjadi. Oleh karena itu, dampak kebakaran hutan terhadap distribusi pendapatan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah yang menjadi tujuan penelitian ini dapat diketahui.Berdasarkan hasil analisis pengganda neraca, diketahui bahwa untuk setiap hektar kebakaran hutan akan menurunkan output produksi Rp. 128.61 juta dan menurunkan pendapatan faktor produksi (factorial income) sebesar Rp. 62.94 juta per hektar kebakaran. Penurunan output dan pendapatan faktor produksi akibat kebakaran hutan ternyata berdampak menurunkan pendapatan institusi rumah tangga (households income) sebesar Rp. 45.48 juta, perusahaan (private income) sebesar Rp. 20.42 juta, dan pemerintah (government income) sebesar Rp. 11.54 juta untuk setiap hektar kejadian. Dengan demikian, rumah tangga adalah komponen institusi yang paling merasakan dampak kebakaran hutan yang tercermin dari besarnya penurunan pendapatan. Secara keseluruhan, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh kebakaran hutan terhadap penurunan pendapatan faktor produksi, institusi, dan sektor produksi (output) adalah sebesar Rp. 269.00 juta tiap hektar kejadian kebakaran.Rata-rata penurunan pendapatan yang diderita oleh setiap orang akibat kebakaran hutan pada tahun 2000 adalah Rp. 3,868 per kapita.. Pada tahun 2001 penurunan pendapatan yang diderita menjadi Rp. 18,105 per kapita. Sedangkan di tahun 2002, pengurangan pendapatan sebesar Rp. 44,186 per kapita. Dengan demikian terjadi peningkatan kerugian pendapatan per kapita selama periode tahun 2000-2002 akibat kebakaran hutan.Dari hasil analisis jalur struktural, teridentifikasi bahwa jalur-jalur utama yang dilalui dampak kebakaran hutan adalah sektor perkebunan dan sektor-sektor yang berbasiskan pertanian dan pedesaan.Mengingat besarnya kerugian ekonomi yang diderita sebagai dampak dari kebakaran hutan, maka jumlah dan penyediaan anggaran yang terkait dengan upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan haruslah jelas dan memiliki dasar. Hasil penelitian ini yang menunjukkan total kerugian kebakaran hutan sebesar Rp. 269.00 juta tiap hektarnya, dapat dijadikan landasan untuk pengalokasian anggaran baik oleh pemerintah maupun swasta pemegang hak konsesi. Disamping itu, nilai kerugian ini, dapat pula dijadikan acuan didalam penentuan ganti rugi terhadap pelaku pembakaran hutan."

"Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) didirikan berdasarkan keputusan Presiden R.I. No. 27 tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 bertujuan untuk menyehatkan perbankan melalui kebijakan restrukturisasi, menyelesaikan kredit bermasalah dan mengupayakan pengembalian hutang negara yang tersalur di sektor perbankan. BPPN dengan kewenangannya yang besar yaitu memiliki sifat lex specialis (berlaku aturan khusus) telah menjalankan program restrukturisasi terhadap bank-bank yang telah direkapitalisasi dengan obligasi pemerintah. Restrukturisasi yang dimaksudkan untuk menyehatkan perbankan nasional tersebut dilakukan dengan memelihara dan merestrukturisasi asset yang dialihkan dan kewajiban dari bank-bank; mengkonsolidasikan dan menggabungkan (merger) atau menjual saham bank yang diambil alih; dan merekapitalisasi bank. Biaya penyehatan perbankan nasional tersebut menghabiskan dana sebesar Rp 794,96 trilyun. Penilaian kinerja perbankan Indonesia dalam pengelolaan restrukturisasi oleh BPPN yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan sebagian tolak ukur CAMELS (capital, asset quality, management, equity, liquidity dan sensitivity to market risks) dengan Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit Bank Umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tahun 2004 berada pada peringkat 2 (dua) dengan nilai 35,71. Angka ini menunjukkan bahwa perbankan nasional dalam pengelolaan restrukturisai BPPN tahun 1999-2003 tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan, namun mempunyai kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin."

"Studi mengenai kemiskinan dan distribusi pendapatan di Indonesia bukanlah merupakan topik baru. Karena masalah tersebut sejak tahun 1970-an telah menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah maupun pakar bidang ekonomi dan sosial lainnya. Hal ini menjadi sangat penting semenjak tahun 1997 yaitu saat Indonesia mengalami krisis ekonomi.Negara Indonesia sejak era 1960-an hingga 1990-an mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, namun mulai bergejolak tahun 1997 karena krisis ekonomi. Dalam periode 1997 hingga saat ini mulai menampakkan perekonomian yang membaik. Namun berdasarkan pengalaman negara-negara lain bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan distribusi pendapatan, telah disadari oleh negara Indonesia maka pengambil kebijakan negeri ini telah lama mengatur strategi pembangunan yang tidak melulu mengejar pertumbuhan ekonomi. Apalagi dewasa ini era reformasi yang lebih mengedepankan ekonomi kerakyatan yang tidak lain demi semakin membaiknya distribusi pendapatan atau pemerataan yang ada di Indonesia.Distribusi pendapatan yang tidak merata memang bisa berakibat tidak hanya di bidang ekonomi namun dapat memicu kesenjangan sosial dan politik. Sehingga upaya-upaya untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan merupakan usaha dalam membantu memperkuat stabilitas politik. Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah koefisien gini dan kriteria Bank Dunia (BPS,1994). Koefsien gini berkisar antara nol sampai dengan satu. Semakin tinggi koefisien gini maka semakin timpang distribusi pendapatan suatu negara. Sebaliknya, semakin rendah nilai koefisien gini berarti semakin merata distribusi pendapatannya.Kriteria Bank Dunia mendasarkan penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan terendah. Kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan : (a) tinggi, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan ; (b) sedang, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima 12% -17% bagian pendapatan; (c) rendah, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17% bagian pendapatan.Pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter merubah keadaan masyarakat sesuai yang dinginkan. Berkaitan dengan itu terjadi pengalihan transfer sumberdaya dari masyarakat yang berpendapatan tinggi kepada masyarakat yang berpendapatan rendah. Pemerintah melalui manuver kebijakan fiskal, redistribusi pendapatan diimplementasikan secara langsung melalui skema pembayaran pajak kepada pemerintah.Efek redistribusi dicari untuk melihat bagaimana perubahan terhadap distribusi pendapatan yang ditimbulkan akibat dari pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat apakah distribusi pendapatan semakin merata atau justru distribusi pendapatan menjadi semakin tidak merata karena pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat untuk pajak. Berdasarkan hasil analisis, efek redistribusi yang dihitung menghasilkan nilai bertanda positif sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi perbaikan distribusi pendapatan yang ditimbulkan karena adanya pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Sehingga hipotesis penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya bahwa terdapat perbedaan yang positip terhadap distribusi pendapatan sebelum dan sesudah pembayaran pajak. Berdasarkan analisis dengan kriteria yang digunakan oleh Bank Dunia dalam menentukan kesenjangan distribusi pendapatan ditimbulkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat untuk 40% rumah tangga berpenghasilan terendah sebelum membayar pajak apabila dibandingkan dengan distribusi pendapatan masyarakat untuk 40% rumah tangga berpenghasilan terendah setelah membayar pajak terdapat kenaikan. Pada sisi lain distribusi pendapatan masyarakat untuk 20% rumah tangga berpenghasilan teratas sebelum membayar pajak apabila dibandingkan dengan distribusi pendapatan masyarakat untuk 20% rumah tangga berpenghasilan teratas setelah membayar pajak terdapat penurunan.Implikasi ekonomi terhadap basil kesimpulan penelitian ini yang melihat bahwa terdapat perbaikan distribusi pendapatan rumah tangga yang dipengaruhi oleh pajak yang mereka bayarkan adalah bahwa perlu disadari baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat bahwa bagi sementara masyarakat sering melihat bahwa pajak terkadang selalu memberatkan. Namun pada kenyataannya bahwa pajak yang mereka bayarkan telah mampu membantu memperbaiki distribusi pendapatan. Bagi pemerintah tentunya berupaya untuk lebih meningkatkan tingkat cakupan pajak baik itu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Seperti yang diungkapkan oleh Suparmoko (2000: 238) bahwa pajak hendaknya digunakan untuk mengurangi ketidakmerataan penghasilan. Ini tidak berarti bahwa tujuan suatu perekonomian adalah memberikan penghasilan yang merata atau yang sama besarnya bagi setiap angggota masyarakat."

"Indonesia menganut paham perlunya peranan negara (state intervention) dalam mengelola sumber daya tanah, seperti yang diamanatkan dalam UUD 45, dan dijabarkan lebih lanjut dalam UUPA. Peranan negara dalam mengelola sumber daya tanah tersebut bertujuan untuk mewujudkan tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan orientasinya adalah tercapainya akses yang adil dalam perolehan dan pemanfaatan tanah. Peranan negara tersebut dilaksanakan lewat serangkaian kebijakan pertanahan (land policy).Penelitian ini mengkaji tentang dampak kebijakan pertanahan tahun 1955-1998 bagi masyarakat. Tujuan penelitiannya adalah (1) menggambarkan kebijakan pertanahan mengenai penguasaan pemilikan tanah, tata guna tanah, hak atas tanah, dan pendaftaran tanah, (2) mengetahui implikasi-implikasi kebijakan pertanahan akibat arah (preferensi) pembangunan ekonomi pada pencapaian pertumbuhan yang tinggi, dan (3) memberikan rekomendasi kebijakan pertanahan di masa mendatang. Penelitian ini termasuk ke dalam metode deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumenter, yang diperoleh melalui literatur/ pustaka, hasil-hasil penelitian terkait dan dokumen-dokumen. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan mengenai hak atas tanah dan pendaftaran tanah lebih berjalan dan lebih dominan dibandingkan kebijakan mengenai penguasaan pemilikan tanah dan tata guna tanah. Instansi penyelenggara pertanahan (Badan Pertanahan Nasional) lebih banyak berperan sebagai administrator (pelayanan) pertanahan dibandingkan sebagai regulator (pengaturan) pertanahan.Implikasi-implikasi kebijakan pertanahan akibat arah (preferensi) pembangunan ekonomi pada pencapaian pertumbuhan yang tinggi, ternyata menghasilkan kebijakan pertanahan yang tidak menciptakan kondisi pareto efisien yang menuju fungsi kesejahteraan rakyat, yang terjadi justru eksternalitas negatif. Hal ini dikarenakan kebijakan pertanahan tidak sepenuhnya melaksanakan UUPA.Rekomendasi kebijakan pertanahan di masa mendatang harus diarahkan untuk sepenuhnya melaksanakan UUPA, yang berarti keseimbangan diantara kebijakan mengenai penguasaan pemilikan tanah, tata guna tanah, hak atas tanah, dan pendaftaran tanah. Kebijakan mengenai penguasaan pemilikan tanah dilaksanakan untuk menata struktur penguasaan pemilikan tanah yang telah terlanjur timpang di masyarakat. Kebijakan mengenai tata guna tanah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek penguasaan pemilikan tanah dan aspek hak atas tanah. Kebijakan mengenai hak atas tanah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kebijakan mengenai pendaftaran tanah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek tata guna tanah.Pelaksanaan otonomi di bidang pertanahan merupakan suatu yang harus dilaksanakan. Namun perlu kehati-hatian, jangan sampai kesalahan kebijakan pertanahan di masa lalu terulang kembali di daerah. Dalam pelaksanaan otonomi di bidang pertanahan, instansi penyelenggara pertanahan (BPN) seharusnya dapat berperan sebagai agen perubahan (agent of change)."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pemanfaatan lahan pertanian di Kawasan Perbatasan Kabupaten Sintang pada tahun 2002 dan untuk mengetahui keuntungan maksimal yang diperoleh petani di Kawasan Perbatasan Kabupaten Sintang melalui optimisasi pemanfaatan lahan pertanian.Metode analisis yang digunakan adalah Linear Programming atau Pemograman Linier dengan fungsi tujuan memaksimalkan keuntungan petani dengan fungsi kendala terdiri dari luas lahan, tenaga kerja dan modal.Di dalam penelitian ini, ada dua hipotesis yang diajukan, yaitu: (1) bahwa pemanfaatan lahan pertanian di Kawasan Perbatasan Kabupaten Sintang diduga belum optimal, dan (2) diduga sumber daya lahan pertanian dan modal di Kawasan Perbatasan Kabupaten Sintang merupakan sumber daya yang terbatas (langka), sedangkan tenaga kerja bukan merupakan sumber daya yang terbatas.Berdasarkan analisis usaha tani pada tahun 2002, ternyata keuntungan maksimal yang diperoleh dari tanaman padi sawah, padi ladang, jagung. kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar, karet, kelapa sawit dan lada yang ditanam pada lahan pertanian seluas 29.719 hektar di kawasan perbatasan tersebut adalah sebesar Rp.34.060.577.199,-. Sedangkan tenaga kerja dan modal yang digunakan masing-masing sebanyak 3.059.713 HOK dan Rp.88.952.291.926, -.Setelah optimisasi pemanfaatan lahan pertanian di kawasan perbatasan ternyata keuntungan maksimal yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan sebelum dilakukannya optimisasi pemanfaatan lahan pertanian. Pada model 1, keuntungan usaha tani dapat dimaksimalkan menjadi Rp.35.344.458.290,- atau meningkat sebesar Rp.1.283.881.091,-(3,74%), sedangkan pada model 2, keuntungan usahatani dapat dimaksimalkan menjadi Rp.35.344.458.334,- atau meningkat sebesar Rp.1.283.881.135,- (3,74%).Setelah optimisasi lahan pertanian di kawasan perbatasan, masih terdapat sisa tenaga kerja sebanyak 51.308 HOK yang tidak atau belum dimanfaatkan untuk memaksimalkan keuntungan, sedangkan seluruh sumber daya lahan pertanian dan modal habis dipakai untuk memaksimalkan keuntungan.Hasil solusi optimal merekomendasikan 5 jenis tanaman yang sebaiknya ditanam dan dikembangkan di masing-masing kecamatan di kawasan perbatasan, yaitu padi sawah, padi ladang, jagung, karet dan lada."