Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Retno Nur Indah
"
Saat ini terjadi ketidaksesuaian pengaturan mengenai kekayaan negara yang ada pada BUMN Persero, termasuk pengaturan mengenai piutang BUMN Persero karena masih berlakunya Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang mengatur bahwa piutang negara meliputi pula piutang BUMN Persero. Walaupun telah terbit Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa BUMN Persero dapat melakukan pengurusan piutang sesuai ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30923
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Sandra Anggita
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011
yang menyatakan bahwa Piutang Bank BUMN bukan Piutang Negara, telah
memberikan kepastian atas status hukum kekayaan negara pada Bank BUMN dan
apakah dengan terbitnya putusan Mahkamah Kontitusi tersebut, konsep keuangan
negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara masih berlaku pada BUMN Persero. Penelitian yang menggunakan
metode yuridis normative ini mengungkapkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 77/PUU-IX/2011 telah memberikan kepastian atas status hukum kekayaan
negara yang dipisahkan pada Bank BUMN ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42017
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
