ABSTRAKTesis ini membahas apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011yang menyatakan bahwa Piutang Bank BUMN bukan Piutang Negara, telahmemberikan kepastian atas status hukum kekayaan negara pada Bank BUMN danapakah dengan terbitnya putusan Mahkamah Kontitusi tersebut, konsep keuangannegara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 TentangKeuangan Negara masih berlaku pada BUMN Persero. Penelitian yang menggunakanmetode yuridis normative ini mengungkapkan bahwa Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 77/PUU-IX/2011 telah memberikan kepastian atas status hukum kekayaannegara yang dipisahkan pada Bank BUMN dan dengan adanya Putusan MahkamahKonstitusi tersebut, maka konsep keuangan negara berdasarkan Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara tidak berlaku pada BUMNPersero.

---

ABSTRACTThe thesis examines wheter the Constitutional Court Ruling No. 77/PUU-IX/2011which states that the state-owned bank receivables is not the state-receivablesprovides certainty on the legal status of state assets in state owned bank; and wheterthe concept of state finances as set out in the Law Number 17 Year 2003 regardingState Finance still applies to state owned enterprise limited. By applying thenormative legal research approach, this thesis reveals that the Constitutional CourtRuling No. 77/PUU-IX/2011 provides certainty on the legal status of state assets instate-owned banks because the assets has been separated from the state finances; andthat state finances concept as set out in Law No. 17 Year 2003 regarding StateFinance does not apply to state owned enterprise limited.