Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query
Erna Sofwan Syukrie
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1994
R 346.018 ERN n
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Rosmayati Sonny
"
Perwalian mempunyai pengertian orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum Konsep perwalian dalam Kitab Undang Undang Perdata berbeda dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan lex specialis dari KUH Perdata menyatakan bahwa perceraian orang tua tidak menyebabkan adanya perwalian dimana kedua orang tua tetap bertanggungjawab untuk mengasuh anak anaknya Perwalian baru akan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S54476
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hermin Budisetyasih
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T36223
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Septy Veronita
"
ABSTRAK
Perkawinan berakhir bila terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal dunia.
Berdasarkan penelitian yuridis normatif diketahui bahwa hak dan kedudukan
anak setelah putusnya perkawinan orang tuanya tetap sama dengan sebelumnya
dimana kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah,
pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya sampai mereka dewasa. Upaya
hukum pemohon untuk memperoleh hak perwalian terhadap cucunya, dilakukan
melalui pengadilan untuk mendapatkan penetapan, dari Pengadilan Negeri sampai
ke tingkat Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dalam memutuskan perkara Nomor: 372 K/Pdt/2008 memberi ...
"
2013
T32539
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dewi Sekar Tanjungsari
"
ABSTRAK
Seseorang dapat menjadi orang tua meskipun tidak memiliki anak kandung. Dengan adanya adopsi, kekuasaan orang tua kandung terhadap anak pun hilang dan beralih kepada orang tua angkat. Orang tua angkat mempunyai tanggung jawab hukum sebagai orang tua atas anak yang sebenarnya bukan anak kandungnya tersebut. Adopsi dapat dibatalkan apabila proses adopsi tidak sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau jika terjadi masalah dalam pelaksanaan adopsi. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 239/Pdt.G/2013/PN.BTM, adopsi ...
"
2017
S68370
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Adinda Hafni Humaira
"
Dalam menentukan perwalian terhadap anak, penting untuk memperhatikan prinsip kepentingan terbaik anak. Meskipun dalam praktiknya khususnya dalam penetapan Nomor 4/PDT.P/2020/PN Plp, Majelis Hakim masih belum memberikan pertimbangan hukum mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tetapi hal ini tidak dapat dikesampingkan. Untuk itu, penelitian ini akan melihat bagaimana seharusnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak diterapkan, khususnya dalam penetapan perwalian terhadap anak berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Melalui metode penulisan doktrinal, penelitian ini ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Said Muhammad Rizky
"
Pada kasus dalam Putusan No. 703/Pdt.G/2015/PN.Sby terdapat kondisi di mana kakek dan nenek seorang anak mengajukan permohonan untuk dijadikan wali atas cucunya ketika ayah yang telah ditentukan sebagai wali anak tersebut sudah tidak mampu mengurus anaknya. Namun menurut pertimbangan Hakim, kakek dan nenek tersebut tidak dapat memiliki hak asuh karena anak tersebut masih memiliki orang tua dan tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Perkawinan.
Tulisan ini membahas penggunaan dasar hukum ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Yanti Novita Sari
"
Perwalian di Indonesia belum dipahami dengan baik oleh penegak hukum khususnya Hakim, terlihat dalam Penetapan No. 0014/Pdt.P/2015/PA.Mn. Dalam penetapan ini Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan didasarkan pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 98 ayat (2) KHI. Penulis dalam tulisan ini ingin membahas mengenai perwalian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan analisis mengenai penetapan hakim yang mengabulkan permohonan perwalian oleh Ayah kandung dengan tujuan pengurusan harta warisan anaknya. Penulisan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Tazkya Rizqyta Radhwa
"
Saham dikategorikan sebagai benda bergerak dan melekat hak kebendaan kepada pemiliknya sehingga dapat dialihkan kepemilikannya. Pengalihan saham melalui waris kepada anak memberikan hak dan kewajiban pemegang saham kepada anak, akan tetapi pelaksanaan hak dan kewajiban pemegang saham merupakan tindakan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Anak merupakan subjek hukum yang belum berusia dewasa sehingga belum cakap hukum. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pemegang saham dibutuhkan wali yang sah untuk mewakilkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Maria Fransisca Brahmana
"
Tesis ini membahas mengenai aspek hukum yang timbul dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang berakhir karena pihak yang berkewarganegaraan Indonesia meninggal dunia dalam Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2014/PN Dps. Tesis ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai perlindungan dan hak anak yang dilahirkan dan kedudukan orang tua yang hidup terlama sebagai wali bagi anaknya. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak hukum yang timbul dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain tentang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44912
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
