Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query
F.X. Djumialdji
Jakarta: Rineka Cipta, 1991
346.02 DJU p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Soegiarso RS
"
ABSTRAK
Dikarenakan kemampuan dan sarana lain serta kondisi
sosial budaya yang ada di masyarakat, khususnya di negaranegara
yang sedang berkembang belum sepenuhnya mamadai untuk
pelaksanaan pembangunan maka keterlibatan pemerintah da
lam pembangunan sangat diperlukan.
Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung yang
berupa penanganan berbagai proyek dengan pembiayaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara ataupun secara tidak lang
sung dengan melalui penetapan berbagai peraturan perundangundangan
dengan maksud untuk membimbing, mengarahkan bahkan
membatasi kegiatan masyarakat agar tercapai tujuan yang dikehendaki,
Proyek-proyek yang dibiayai dengan Anggaran Pendapat
an dan Belanja Negara dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Julia Nurrachmi
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Purnamawati
"
ABSTRAK
Didalam rangka mengisi kemerdekaan Pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang. Salah satunya adalah pembangunan dalam bentuk bangunan gedung-gedung, dimana untuk keperluan tersebut diperlukan pemborong untuk melaksanakannya, hal ini didahului dengan adanya perjanjian pemborongan, dimana akibat adanya perjanjian ini maka menimbulkan hubungan - hubungan Perdata. Karena adanya hubungan keperdataanlah maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang ada hubungannya dengan Pemborongan Pekerjaan serperti ter sebut diatas, yaitu dengan memilih judul: "Perjanjian Pemborongan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Lubis, Mulianti Ratnasari
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995
S20657
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sirlan
"
Peranan hukum perjanjian khususnya hukum perjanjian pemborongan sangat penting untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi pesawat helicopter, Polri sebagai pemberi tugas dan CV Jaya Agung sebagai pemborong. Perjanjian pemborongan rehabilitasi pesawat helicopter antara Polri dengan CV Jaya Agung, pelaksanaannya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka para pihak wajib memenuhi ketentuan dalam Keputusan Presiden RI No 29 Tahun 1984 dan Keputusan Presiden RI No 6 tahun 1988. Pengumpulan data dilakukan melalui data kepustakaan untuk memperoleh gambaran ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Asyura Triana Arimurti
"
Skripsi ini membahas mengenai pemutusan perjanjian pemborongan pekerjaan, yakni karena wanprestasi atau dengan digunakannya hak untuk memutus perjanjian pemborongan pekerjaan secara sepihak oleh pihak yang memborongkan berdasarkan Pasal 1611 KUHPerdata. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana wanprestasi dapat terjadi beserta akibat hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pengaturan pemutusan perjanjian pada perjanjian pemborongan pekerjaan, serta pertimbangan hakim
terkait pemutusan perjanjian secara sepihak pada perjanjian pemborongan pekerjaan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1157 ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Agung Rachmadi
"
ABSTRAK
Sesuai dengan semakin banyaknya kegiatan pembangunan phisik dewasa ini terutama yang menyangkut proyek-proyek pembangunan phisik yang di laksanakan secara swa kelola oleh pihak pemerintah biasanya pemerintah sebagai pihak boawheer lebih banyak menentukan isi dari perjanjian pemborongan tersebut, Hal ini dilakukan karena semata-mata bertalian erat dengan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan umuni yang mengikatnya.
Dalam perkembangan dan prakteknya di Indonesia sekarang ini banyak terjadi unsur pelaksana dan perencanaan itu berada dalam satu tangan. Hal demikian ini terjadi karena ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Mulianov Setiadi
"
Dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan yang adil dan merata, maka Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan pembangunan dengan melibatkan pihak swasta antara lain melalui pemborongan pekerjaan. Tulisan ini memuat ketentuan mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 700 tahun 1986 tentang Pedoman Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan juga dalam perjanjian pemborongan pemotretan udara vertical antara Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah dengan PT. ...
"
Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Panggabean, Dini Carolina
"
Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
UUD'45. Dalam rangka menunjang pembangunan nasional, dilaksanakan pembangunan di berbagai bidang, antara lain di bidang sarana dan prasarana phisik, seperti pembangunan jalan raya, jembatan dan gedung-gedung. Pembangunan sarana dan prasarana phisik dilakukan dalam bentuk proyek-proyek, yang realisasinya didahului dengan suatu kontrak yaitu dalam bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan. Perjanjian pemborongan pekerjaan merupakan perjanjian yang diadakan antara pemilik proyek/bouwheer dengan pemborong/kontraktor. Untuk melaksanakan pembangunan proyek tersebut, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
