Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
Dindin Prameswara
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas Perjanjian Pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh PT. Bank
Muamalat Indonesia, Tbk. kepada nasabah debitur. Penelitian ini adalah penelitian
yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu
dilakukan standarisasi Perjanjian Murabahah oleh PT. Bank Muamalat Indonesia,
Tbk. yang dapat lebih mengamankan kepentingan hukum bank untuk digunakan
sebagai perjanjian pembiayaan oleh semua kantor cabang PT. Bank Muamalat
Indonesia, Tbk. Perlu adanya pengembangan sistem administrasi pembiayaan untuk
melakukan seluruh tahapan dalam proses administrasi, termasuk tapi tidak terbatas
pada manajemen dokumen, monitoring ...
"
2012
T31377
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Anikha
"
Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk
pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem
pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Hubungan
hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu
dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang
menjadi dasar kepastian hukum. Perjanjian pembiayaan konsumen
ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para
pihak. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan dokumen
hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syaratsyarat
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
Dalam pembahasan skripsi ini, PT.X (kreditur) sebagai
perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan kepada
Ny.”Y” ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S21409
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Taufik Surinegara Natasubrata
"
Perjanjian Pernbiayaan Syariah (Al Mudharabah) adalah perjanjian kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pernilik modal (shahibul rnaal) rnernperoa yakan sejumlah modal kepada pengelo~ a (mudhrib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil. Bentuk ini menegaskan ke jasarna dengan kontribusi 100% modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib. Perjanjian pembiayaan secara syariah {Al-Mudharabah ) ini dengan
melihat dari bentuk-bentuk dan bagian bagian yang terdapat didalam perjanjian ini, bahwa bentuk dari perjanjian ini merupakan e ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
T25706
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Redina Sy. Munir
"
ABSTRAK
Pelaksanaan eksekusi dilaksanakan dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pihak debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau dapat disebut wanprestasi, maka proses eksekusi dapat dilaksanakan oleh kreditur. Lain halnya jika perjanjian pokok dari perjanjian fidusia yaitu perjanjian pembiayaan konsumen belum berakhir atau dengan kata lain waktu pelaksanaan kewajiban debitur masih ada tetapi pihak kreditur melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang maupun dalam ...
"
2019
T52154
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Novika Kholis Putri
"
Sebagian besar masyarakat belum mampu membeli produk yang dibutuhkannya itu secara tunai karena mereka masih tergolong masyarakat berpenghasilan rendah, dalam hal ini PT X selaku pihak pertama adalah suatu perusahaan pembiayaan konsumen yang menyediakan penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. RS selaku pihak kedua meminta suatu fasilitas dalam bentuk penyediaan dana kepada PT X untuk pembelian satu unit kendaraan dari Dealer PD. Y. Bagaimana pelaksanaan isi perjanjian pembiayaan konsumen ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28699
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Aditya Ratna Adila
"
Skripsi ini membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang cidera janji debitur. Putusan tersebut merupakan tindak lanjut dari kasus antara penggugat yang merupakan konsumen dari perusahaan pembiayaan PT. Astra Sedaya Finance selaku tergugat dalam perkara perbuatan melawan hukum terkait penyitaan jaminan fidusia milik konsumen. Tidak hanya sampai pada kasasi, Penggugat juga memohon pengujian Undang- Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 Ayat 2 dan 3 yang hasilnya dituangkan dalam putusan ini. Pasal-pasal ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Diandra Nalawardani
"
ABSTRAK
Jaminan Fidusia atas kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan membawa
konsekuensi hukum bagi kreditur dalam hal pelaksanaan eksekusi atas Jaminan
tersebut. Hal ini dikarenakan tanpa dilakukan pendaftaran, Sertifikat Jaminan Fidusia
yang berfungsi sebagai dasar dilaksanakannya eksekusi tidak terbit sehingga eksekusi
yang tetap dilaksanakan menjadi tidak sah. Di samping ketentuan pendaftaran,
pelaksanaan eksekusi tentunya juga harus memperhatikan ketentuan mengenai
wanprestasi dan juga keabsahan dari Perjanjian Pembiayaan sebagai perjanjian
pokoknya. Dalam hal terjadi wanprestasi, apakah wanprestasi yang demikian telah
cukup untuk membatalkan perjanjian yang diwujudkan dengan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41790
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
R. Hendro N. Asmoro
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T36281
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aryani Sri Hartati
"
Penyaluran pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan merupakan salah satu jalan yang diberikan pemerintah agar pelaku usaha memiliki lebih banyak alternatif pendanaan untuk mengembangkan usahanya. Tidak hanya bank, perusahaan pembiayaan kini turut berperan dalam menyalurkan pendanaan untuk penyediaan barang dan jasa bagi pelaku usaha. Sedikit berbeda dengan konsep perjanjian kredit di bank, perjanjian pembiayaan menyalurkan pendanaan tidak langsung kepada pelaku usaha, akan tetapi pendanaan disalurkan kepada penyedia barang/jasa, agar pelaku usaha dapat langsung mendapatkan barang/jasa yang diinginkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54549
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bayu Erlangga Kaurow
"
Perjanjian baku merupakan perjanjian yang umum ditemukan, termasuk dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Lembaga pembiayaan konsumen termasuk dalam ranah sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tulisan ini meninjau tentang penerapan klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha terhadap UU Perlindungan Konsumen maupun peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan OJK. Studi dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Dalam praktiknya, pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi pengaturan mengenai klausula baku sebagaimana yang diatur dalam peraturan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S66711
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library