Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Anggaran belanja negara yang pada tahun anggaran 2009 berjumlah kurang lebih sebesar 1.000 (seribu) triliun dengan realisasi kurang lebih sebesar 937 Triliun adalah jumlah yang signifikan untuk stimulus perekonomian dan pembangunan. Manajemen yang baik dan akuntabel diperlukan supaya realisasi belanja negara dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat. Namun demikian dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena penyerapan anggaran belanja tidak maksimal dan terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran. Penyerapan anggaran yang tidak maksimal dan lambat menyebabkan pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat menjadi terhambat dan fungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal terutama untuk stimulus perekonomian menjadi tidak efektif.Terdapat banyak faktor yang menyebabkan realisasi belanja pemerintah pusat berjalan lambat dan tingkat penyerapan tidak maksimal. Faktor-faktor tersebut bisa berupa hambatan non yuridis dan hambatan yuridis. Hambatan yuridis ditenggarai terutama dalam kaitan belum harmonisnya peraturan perundang-undangan dalam bidang pelaksanaan dan pencairan dana APBN yaitu Undang-Undang No.17 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan peraturan pelaksanaan lainnya yang mengatur pelaksanaan belanja negara. Oleh sebab itu maka penelitian tesis ini fokus pada permasalahan mengapa dalam pelaksanaan anggaran belanja negara selalu menimbulkan masalah yuridis? dan bagaimana pendekatan hukum dalam upaya efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pelaksanaan anggaran belanja negara?Dari penelitian normatif dapat disimpulkan pelaksanaan anggaran belanja negara selalu menimbulkan masalah yuridis terutama dalam hal disharmoni peraturan perundang-undangan karena dalam penyusunan peraturan perundangundangan tidak mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi implementasi rumusan pada tataran praktek. Penyusunan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara setingkat undang-undang cenderung hasil kompromi pemikiran para elite politik, sehingga landasan filosofi, ekonomis dan sosiologis tidak menjadi pertimbangan utama dalam proses pembentukannya.Atas hal tersebut maka harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara harus terus dilakukan dengan memperhatikan asas-asas hukum. Untuk mempercepat penyerapan anggaran belanja negara yang efektif, efisien dan akuntabel maka diperlukan penyusunan peraturan yang berorientasi pada pemberian kepercayaan pada eksekutif, konsep let the managers manage but keep them accountable harus dibangun untuk memberikan flesksibilitas dalam penggunaan anggaran.

---

The state budget in fiscal year 2009 totaled approximately Rp 1,000 quintillion with more or less the realization of Rp 937 quintillion is a significant amount of economic stimulus and development. Good management and accountability is necessary so that the realization of state spending can provide great benefits to people's lives. However, the implementation is not as expected, because of absorption and spending are not maximally and concentrated at the end of the fiscal year. The absorption are not maximally and slow cause the government public service to the people to be obstructed and function as instruments of fiscal policy, especially for the economic stimulus becomes ineffective.There are many factors that cause the realization of central government spending has been slow and the absorption rate was not optimal. These factors can be barriers to non-judicial and juridical obstacles. Juridical obstacles suspected especially in disharmony of legislation in the field of implementation and disbursement of budget. The legislation is the Law No.17 on State Finance, Law No. 1 on the State Treasury, the Law No. 15 of 2004 concerning the Management Audit and State Financial Responsibility and other implementing regulations governing in the implementation of state spending. Therefore, the thesis research is focused on the problem why the implementation of state budget always cause juridical problem? and how to approach the law in an effort to efficiency, effectiveness, accountability and harmonization of legislation implementing the state budget?From a normative study concluded the implementation of state budget always cause problems, especially in the case of disharmony juridical legislation because in preparing the legislation does not consider the effectiveness and efficiency of implementation of the formulation at the level of practice. The preparation of legislation in the state-level budget execution laws tend to compromise the thinking of the political elite, so that the foundation of philosophy, economic and sociological not a major consideration in the process of its formation.Above it is the harmonization of legislation in the state budget implementation should be done with due regard to principles of law. To accelerate the absorption of the state budget an effective, efficient and accountable will require the preparation of regulations oriented on providing confidence in the executive, the concept of ?let the managers manage but keep them accountable? must be built to provide flexibility in the use of the budget."

"TNI-AD merupakan salah satu instrumen strategis untuk fungsi pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD cenderung terjadi pada akhir tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD tahun anggaran 2013 berdasarkan persepsi 190 responden yang merupakan pejabat anggaran belanja di satuan kerja TNI-AD. Faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran belanja ini diukur menggunakan skor rata-rata dari skala likert indikator pertanyaan pembentuk. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif serta pengujian hipotesis dengan menggunakan metode regresi logistik.Hasil penelitian menunjukan faktor perencanaan, faktor administrasi, faktor sumber daya manusia, dan faktor ganti uang persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD tahun anggaran 2013, sedangkan faktor dokumen pengadaan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD tahun anggaran 2013.

---

Indonesian Army is one of the core instruments for national defense and security of Indonesia. However the expenditure budget absorption tends to occur in the end of the year. This research aims to analyze factors affecting expenditure budget absorption of Indonesian Army based on the perceptions of 190 respondents who acts as budget officials in Indonesian Army. These factors affecting expenditure budget absorption are measured by using average score of likert scale from the triggering questions. This study uses quantitative method and logistic method for the hypothetical test.

The result shows that planning, administration, human resource, and reimbursing money supplies positively and significantly affect to the expenditure budget absorption in units of Indonesian Army based on fiscal year 2013, while the procurement document does not affect to the budget absorption in units of Indonesian Army based on fiscal year 2013."

"Penelitian ini membahas tentang dampak Pengeluaran Anggaran Pemerintah, difokuskan pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas pajak penghasilan final Jasa Konstruksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, menjelaskan dan membahas proses pengeluaran anggaran (Periode 2010 - 2015), penyerapan anggaran terhadap Pajak Penghasilan Final atas Jasa Konstruksi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menganalisis wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Anggaran Pemerintah yang dimulai dengan menampung aspirasi masyarakat untuk dijadikan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Kemudian, Gubernur DKI Jakarta akan menyerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD akan meninjau, membahas dan mengesahkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan didistribusikan ke masing-masing daerah. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan pemerintah daerah dalam penyerapan anggaran APBD. Karena sebagian pajak terealisasi dari penyerapan pengeluaran pemerintah daerah pada infrastruktur, yang akan mengurangi pendapatan pemerintah dari Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi.

---

This reasearch discusses about the impact of Government's Budget Expenditure, referring to DKI Jakarta, on final income tax of Construction Services. The purpose of this study is to analyze and valuate process of budget expenditure (2010 - 2015 Period), barriers and the impact of the delay projects and under relized analysis Government's budget spending on final income tax of Construction Services. The approach used in this study employs a qualitative approach to data collection methods, literature study and unstructured interviews techniques. This study started with the budgeting process in local parlement (DPRD), approval and enacment. After review the final income tax system applicable on construction, the study analysis the role of government capital spending fiscal government budget may exist. Finally, it is found that underspending of infrastructure budget may result in tax revenue skint fall."

"ABSTRAKPengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 sudah menggunakan penganggaran yang berbasis kinerja dan tidak lagi berdasarkan penyerapan anggaran. Namun, pada implementasinya masih banyak Kementerian/Lembaga yang masih menggunakan penyerapan anggaran sebagai parameter dalam mengukur capaian kinerja. Berdasarkan LAKIP Kemenko Perekonomian Tahun 2016, menunjukkan capaian kinerja yang baik tetapi penilaian capaian kinerja oleh Kementerian PAN RB justru menunjukkan hasil sebaliknya. Terjadi kesenjangan dalam capaian kinerja yang ada di laporan kinerja Kemenko Perekonomian dan penilaian yang ada di SAKIP Tahun 2016, hal tersebut disebabkan karena Kemenko Perekonomian belum dapat menjawab terkait dengan pertanyaan kenapa ada Kemenko Perekonomian di dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyerapan anggaran yang terkait dengan capaian kinerja Kemenko Perekonomian menurut perspektif manajemen kinerja. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah post positivist, mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam serta dokumen-dokumen sebagai data sekunder, dan melakukan analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah belum terpenuhinya efektivitas dan efisiensi dalam manajemen kinerja Kemenko Perekonomian yang disebabkan oleh sejumlah hal yaitu: 1 belum dialokasikannya input yang berorientasi kinerja, 2 menggunakan realisasi anggaran sebagai capaian kinerja, 3 penyusunan indikator yang tidak relevan dengan hasil yang ingin dicapai, dan 4 belum dibedakannya antara output dan outcome.

---

ABSTRACT

Public Finance management based on Undang Undang No. 17 Tahun 2003 has been using budgeting based on performance and no longer based on absorption. Nevertheless, on the implementation, there are still many Ministries Institution that still uses budget absorption as parameter on measuring the achievement of performance. Based on Coordinating Ministry for Economic Affairs rsquo s LAKIP Year 2016, it has shown good score on the achievement of performance but the assessment made by Ministry of Empowerment of State Apparaturs and Beaurocracy Reform has shown the opposite result. There was a gap between the achievement of performance in Coordinating Ministry for Economic Affairs rsquo s LAKIP Year 2016 and the assessment on SAKIP Year 2016, it has happened because The Coordinating Ministry for Economic Affairs has not yet been able to explain their attendance in government. Therefore, in this research aims to analyze budget absorption associated with the achievement of performance of Coordinating Ministry for Economic Affairs according to performance management perspective. The methods that has been used in this research is post positivist, the data has been collected with depth interview and the documents as secondary data and also analyzing qualitatively. The result of this research shows that the aspect of effectiveness and efficiency still unfulfilled in performance management rsquo s Coordinator Ministry for Economic Affairs that has been caused by few things, namely 1 the input has not been allocated based on performance, 2 using budget realization as the achievement of performance, 3 the making of irrelevant indicators with the result to be achieved, and 4 has not distinguished between output and outcome."

"Pandemi yang terjadi cukup memberikan dampak terhadap pelayanan yang diberikan. Beragam tantangan yang harus dihadapi antara lain penyesuaian sumber daya seiring dengan pertambahan kasus pasien COVID-19, pemberian perlindungan ekstra terhadap tenaga kesehatan hingga tantangan ekonomi. Adapun kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap rumah sakit terkait mutu layanan menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 36 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 yaitu mampu memberikan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien yang aman, bermutu, tidak diskriminatif, dan efektif. Selain itu, mampu membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Mengacu pada landasan diatas, sejak tahun 2016 rumah sakit telah menjalankan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit sesuai Standar dengan tujuan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan yang prima. Agar program tersebut berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan perencanaan anggaran yang matang hingga realisasi yang tepat dengan mengutamakan prinsip efektivitas dan efisiensi. Penyerapan anggaran masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh RSUD. Pada tahun 2019, terjadi penyerapan anggaran yang relatif rendah pada program peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit sesuai Standar, yaitu hanya sebesar 29,09%. Hal ini berdampak pada penurunan alokasi anggaran tahun 2020 sebanyak 99,7% yaitu menjadi Rp3,450,000. Dengan alokasi anggaran yang sangat kecil ini pun anggaran tidak mampu diserap oleh RSUD, yang sampai saat ini belum diketahui penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran pada tahun 2019 dan 2020. Padahal alokasi dan penyerapan anggaran pada program ini bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor yang menjadi pemicu rendahnya penyerapan anggaran pada program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Standar tahun 2019 dan 2020 serta tindak lanjut perbaikan penyerapan anggaran untuk peningkatan mutu layanan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan design cross sectional. Hasil penelitian menggambarkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi disebabkan oleh belum adanya jadwal masing-masing kegiatan secara rinci sehingga kegiatan tidak dapat berjalan secara optimal, RSUD belum melakukan analisis biaya manfaat (cost benefit) guna menunjang penetapan alokasi anggaran yang baik, belum memiliki prasyarat khusus bagi karyawannya yang ingin mengikuti pelatihan, belum memiliki modul khusus kegiatan untuk nakes dan non nakes, belum memiliki sistem aplikasi komputer yang terintegrasi serta belum optimalnya fungsi SPI dan dewan pengawas dalam pemantauan dan evaluasi anggaran.

---

The pandemic that occurred had quite an impact on the services provided. The various challenges that must be faced include adjusting resources in line with the increase in cases of COVID-19 patients, providing extra protection for health workers to economic challenges. As for the obligations that must be owned by every hospital related to service quality according to Director General of Treasury Regulation Number 36 of 2016 and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 4 of 2018 namely being able to provide health services by prioritizing patient interests and safety that are safe, quality, non-discriminatory, and effective. In addition, able to create, implement, and maintain quality standards of health services provided. Referring to the basis above, since 2016 the hospital has implemented a Hospital Service Quality Improvement program according to Standards with the aim of realizing excellent service quality improvement. In order for the program to run smoothly, it requires careful budget planning to the right realization by prioritizing the principles of effectiveness and efficiency. Budget absorption is still a problem faced by RSUD. In 2019, there was relatively low absorption of the budget for the Hospital Service Quality improvement program according to standards, namely only 29.09%. This resulted in a decrease in the 2020 budget allocation by 99.7%, namely to IDR 3,450,000. Even with this very small budget allocation, the budget has not been able to be absorbed by the RSUD, which until now has not been identified as the main cause of the low absorption of the budget in 2019 and 2020. Even though the allocation and absorption of the budget in this program aims to guarantee the quality of health services provided. This study aims to determine the factors that trigger the low absorption of the budget in the 2019 and 2020 Standard Hospital Service Quality Improvement programs as well as follow-up actions to improve budget absorption to improve service quality. This research is descriptive analytic with cross sectional design. The results of the study illustrate that the low absorption of the budget that occurs is caused by the absence of a detailed schedule for each activity so that activities cannot run optimally, the RSUD has not carried out a cost benefit analysis to support the determination of a good budget allocation, does not yet have specific prerequisites for employees who wish to take part in training, do not yet have a special activity module for health and non-health workers, do not yet have an integrated computer application system and the function of the SPI and supervisory board is not yet optimal in budget monitoring and evaluation."

"Studi ini membahas konflik yang terjadi antara pihak eksekutif dan legislatif yaitu antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD dalam proses penganggaran APBD DKI Jakarta tahun 2015. Studi ini akan mengkaitkan dampak dari konflik tersebut terhadap kinerja anggaran DKI Jakarta tahun 2015, khususnya terhadap proses penyerapan APBD karena terdapat kondisi rendahnya kinerja penyerapan APBD DKI Jakarta tahun 2015. Studi ini dapat menjadi sebuah kebaruan dalam studi konflik maupun penyerapan anggaran dalam bidang ilmu politik. Diskursus ilmu politik selama ini hanya menganalisis faktor-faktor penyebab konflik anggaran tanpa menguraikan dampaknya terhadap proses dan kinerja penyerapan anggaran. Sementara itu, studi mengenai faktor-faktor rendahnya penyerapan anggaran selama ini hanya melihat dari perspektif di luar politik, seperti buruknya kinerja birokrasi atau sistem anggaran, tanpa melihat bahwa terdapat kemungkinan faktor politik yang berperan lebih besar. Studi ini menggunakan teori politik anggaran, konflik dan konsensus, hubungan eksekutif dan legislatif, dan kinerja anggaran untuk menganalisis permasalahan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Studi ini menemukan bahwa penyebab terjadinya konflik karena terdapat perbedaan kepentingan antara pihak eksekutif dengan legislatif, khususnya terkait program-program usulan DPRD yang disebut Pokir (Pokok-Pokok Pikiran). Adanya konflik tersebut menyebabkan terhambatnya proses anggaran dari pembahasan, penetapan, hingga penyerapan. Kondisi tersebut menyebabkan angka penyerapan anggaran DKI Jakarta tahun 2015 menjadi rendah, terendah kedua dari seluruh provinsi di Indonesia.

---

This study explores conflicts between executive and legislative in Special Capital Region of Jakarta in 2015. The conflict occurred between the Governor of Jakarta at that time, Basuki Tjahaja Purnama, and DPRD (Regional Legislative Board) of Jakarta that impacted the spending rate of the APBD or the local budget. This study elaborates the impacts of the conflict to the relatively low percentage of spending rate of the local budget in 2015. The study offers a new perspective in the cause of the spending performance studies. In political science the discourses of this topic only analyzes the casual factors of the conflict without analyzing the impact itself to the budget performance, in term of formulizing and spending. On the other hands, studies about the causal factors of low spending conducted by applying perspective from political science are relatively minimal. For example, studies on this subject only argue that bad bureaucrats are the main factors which therefore disregard the probality political factors as the main causes. This study uses political budgeting theory, and also conflict and consensus, relationship between executive and legislative, and performance budgeting theory to analyze the issue. This study also uses qualitative method and uses technique of in-depth interview and literature study to collect and analyze the data. This study argues that the causes of the conflict is due to conflict of interest between executive and legislative, especially on the implementation of pokir (pokok-pokok pikiran or points of opinion about local budget) from DPRD. This conflict has delayed the budgeting process and therefore is considered late based on the regulation set up by the central government. This condition then influenced to the spending of the local budget which in 2015 was recorded as the second lowest compared to all provinces in Indonesia"

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi DPR dalam mengesahkan RUU dibandingkan dengan anggaran fungsi legislasi DPR dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan anggaran fungsi legislasi DPR. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal, dan artikel internet yang berhubungan dengan topik serta data yang telah didokumentasikan, dan penelitian lapangan, dengan melakukan wawancara kepada respondenresponden yang terkait, serta mengumpulkan data-data tertulis dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas. Berdasarkan aspek biaya, DPR tidak efisiendalammenghasilkan RUU yang disahkan dibandingkan dengan anggaran yang direalisasikan karena anggaran yang direalisasikan untuk setiap RUU semakin besar setiap tahunnya. Berdasarkan aspek waktu, kinerja DPR dalam menghasilkan RUU yang disahkan selama periode 2011-2013 tidak efisien karena hanya 13 dari 40 RUU yang berhasil diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. Semakin lama jangka waktu RUU diselesaikan, maka akan semakin tidak efisien. Berdasarkan aspek ruang lingkup, terdapat perubahan struktur kegiatan dalam pembentukan dan pembahasan RUU mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran fungsi legislasi adalah target Prolegnas yang terlalu tinggi sehingga tidak dapat diselesaikan secara optimal, terbatasnya waktu pembentukan dan pembahasan RUU, rendahnya produktivitas anggota DPR dalam menghasilkan RUU untuk disahkan,dan pembahasan RUU yang kadang bersifat politis sehingga pembahasannya melewati jangka waktu yang telah ditetapkan. Penulis menyarankan perlu dilakukan perbaikan dalam penyusunan kegiatan dan anggaran pembentukan dan pembahasan RUU agar lebih efisien.

---

This thesisis intended to find outthe efficiency ofthe House of Representativesin legalizing Draft Law compared with the House of Representatives? legislation functions budget and identify the factors that influence the Parliament legislative function budget absorption. The research methodologies usedare literature study by reading and studying books, literature, journals, and internet articles related to the topic as well as data that has been documented and field research by conducting interviews with there lated respondent sand collecting written data and information required related to the execution of the duties. Based on the cost aspect, the House of Representatives was not efficient in legalizing a Draft Law compared to the realized budget because the budget is realized for a Draft Law getting bigger every year.

Based on the time aspect, the performance of the House of Representatives in legalizing a Draft Lawwas not efficient because only 13 of 40 of Draft Law can be solved in a year. The longer period of time Draft Law is settled, it will be not efficient.Based on scope aspect, there are structural changes in forming and discussing of the Draft Law refers to the Law No.12/2011.

Factors affecting absorption legislative function are the Prolegnas target that is too high that cannot be solved optimally, the limited time of forming and discussing the Draft Law, low productivity in solving Draft Law, and the discussion of the Draft Lawsometimes very political and bring to tardiness. Author suggests necessary improvements in the preparation of activities and budget on forming and discussing of the Draft Law to make it more efficient."

"Keterlambatan penyerapan anggaran berdampak pada pelambatan pertumbuhan ekonomi, kerugian ekonomis dalam pengelolaan keuangan negara, dan menghambat peluang investasi pemerintah. Dalam tahun 2011, penyerapan anggaran belanja terutama belanja barang dan belanja modal menumpuk di triwulan IV lebih dari 50%. Penyerapan anggaran yang perlu mendapat prioritas perhatian adalah penyerapan dari satuan kerja yang ada di wilayah Jakarta karena memiliki pagu anggaran sebesar 79,67% dari total pagu secara nasional.Dengan menggunakan analisis faktor eksploratori (Eksploratory Factor Analysis-EFA), keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja di wilayah Jakarta disebabkan oleh : (1) Faktor Perencanaan, yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 42,91%; (2) Faktor Administrasi yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 8,84%; (3) Faktor Sumber Daya Manusia, yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 7,80%; (4) Faktor Dokumen Pengadaan, yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 6,47%; (5) Faktor Ganti Uang Persediaan, yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 5,41%; sisanya sebesar 28,57% dijelaskan oleh faktor lain selain faktor tersebut.

---

The Delay of Budget Absorption causes slowing effect on economic growth, economic losses in government cash management, and opportunity cost of government investment. In 2011, Budget Absorption especially expenditure of goods and assets, piled up at the end of quarterly of the current budget year more than 50%. Budget Absorption which need priority concern is absorption on government spending unit in the region of Jakarta because had 79,67% of total national budget ceiling.By using Eksploratory Factor Analysis (EFA), The Delay of Budget Absorption on Government Spending Unit in The Region of Jakarta caused by : (1) Planning Factor, that explaned of variation overall items of 42,91%; (2) Administration Factor, that explaned of variation overall items of 8,84%; (3) Human Resources Factor, that explaned of variation overall items of 7,80%; (4) Procurement Document Factor, that explaned of variation overall items of 6,47%; (5) Revolving Fund Factor, that explaned of variation overall items of 5,41%; the balance of 28,57% described by factors outside of those factors."

"ABSTRAKPenyerapan anggaran belanja pemerintah yang tidak optimal telah mengganggurencana kinerja kebijakan APBN terhadap perekonomian secara umum dan akanmempengaruhi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasankemiskinan yang menjadi sasaran kebijakan fiskal secara khusus.Pada tahun anggaran 2013 penyerapan belanja anggaran di Kementerian Hukumdan HAM yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar 93% sedangkan darisumber PNBP 79 %. Dengan menggunakan analisis regresi logistik multinomial,tingkat penyerapan anggaran di Kementerian Hukum dan HAM pada tahunanggaran 2013 dipengaruhi 3 faktor yaitu (1) faktor revisi, semakin sering revisidilakukan akan mengakibatkan kecenderungan terjadinya penyerapan anggaranyang rendah (2) faktor sumber dana, kegiatan yang didanai dari sumber RMdirealisasikan lebih cepat dibandingkan dengan sumber PNBP dan (3) faktorJenis Satker, tingkat penyerapan anggaran pada satker non kantor imigrasi (nonkanim)lebih tinggi dibandingkan dengan satker kantor imigrasi.

---

ABSTRACTThe Low absorption of government spending has interfered the planning toimprove the optimal performance on budget policies in general and will affecteconomic growth, employment, and poverty reduction target in particular.In Fiscal year 2013, budget absorption in The Ministry of Justice and HumanRight sourced from Rupiah Murni by 93% while 79% from non-tax revenues(PNBP). By using multinomial logistic regression analysis, the rate of absorptionin the Ministry of Justice and Human Rights in the fiscal year 2013 caused by :(1) budget revised factor, the more frequent revision will result in the likelihoodof low absorption (2) sources of funds, activities funded from the RM sourcerealized more quickly than those funded from non-tax revenues, and (3) type ofwork units, budget absorption rate from non immigration office is higher than theimmigration work office units."