ABSTRAKPenyerapan anggaran belanja pemerintah yang tidak optimal telah mengganggu
rencana kinerja kebijakan APBN terhadap perekonomian secara umum dan akan
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan
kemiskinan yang menjadi sasaran kebijakan fiskal secara khusus.
Pada tahun anggaran 2013 penyerapan belanja anggaran di Kementerian Hukum
dan HAM yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar 93% sedangkan dari
sumber PNBP 79 %. Dengan menggunakan analisis regresi logistik multinomial,
tingkat penyerapan anggaran di Kementerian Hukum dan HAM pada tahun
anggaran 2013 dipengaruhi 3 faktor yaitu (1) faktor revisi, semakin sering revisi
dilakukan akan mengakibatkan kecenderungan terjadinya penyerapan anggaran
yang rendah (2) faktor sumber dana, kegiatan yang didanai dari sumber RM
direalisasikan lebih cepat dibandingkan dengan sumber PNBP dan (3) faktor
Jenis Satker, tingkat penyerapan anggaran pada satker non kantor imigrasi (nonkanim)
lebih tinggi dibandingkan dengan satker kantor imigrasi.
ABSTRACTThe Low absorption of government spending has interfered the planning to
improve the optimal performance on budget policies in general and will affect
economic growth, employment, and poverty reduction target in particular.
In Fiscal year 2013, budget absorption in The Ministry of Justice and Human
Right sourced from Rupiah Murni by 93% while 79% from non-tax revenues
(PNBP). By using multinomial logistic regression analysis, the rate of absorption
in the Ministry of Justice and Human Rights in the fiscal year 2013 caused by :
(1) budget revised factor, the more frequent revision will result in the likelihood
of low absorption (2) sources of funds, activities funded from the RM source
realized more quickly than those funded from non-tax revenues, and (3) type of
work units, budget absorption rate from non immigration office is higher than the
immigration work office units.