Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
Simanungkalit, Febrina Annisa
"
Pembatasan oleh pemerintah Indonesia dalam perolehan Hak Milik atas Tanah menutup kesempatan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia. Saat ini keinginan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia semakin meningkat. Pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan bagi Warga Negara Asing untuk mendapatkan Hak Pakai atas Tanah, namun nampaknya pihak asing tidak cukup puas dengan pemberian Hak Pakai atas Tanah yang memiliki jangka waktu. Keinginan Warga Negara Asing ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30414
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Keke Viernia
"
Pasca berakhirnya Perang Dingin, kejahatan transnasioal terorganisir atau yang dikenal dengan Transnational Organized Crime (TOC) dianggap menjadi ancaman baru bagi keamanan. Salah satu bentuk TOC yang sedang marak terjadi adalah penyelundupan senjata lintas Negara. Selain mengancam keamanan individu, penyelundupan senjata lintas Negara juga dianggap dapat mengancam keamanan internasional dan menghambat pembangunan serta mengganggu stabilitas suatu Negara. Dalam hukum internasional, masalah penyelundupan senjata lintas Negara diatur dalam Protocol Against The Illicit Manufacturing Of And Trafficking In ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S26156
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Attiya Khaitami
"
ABSTRAK
Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Hal ini kemudian yang menjadi landasan reformasi agraria atau dikenal dengan landreform yang salah satu programnya adalah penetapan batas maksimum kepemilikan tanah yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960 tentang penetapan batas maksimum luas tanah pertanian. Tetapi pada kenyataannya masih terjadi upaya untuk menyelundupi peraturan tersebut dengan mengadakan perjanjian pinjam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T51068
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fajar Cahyanto
"
Skripsi ini membahas tentang kekuatan mengikat perjanjian pengikatan jual beli yang digunakan sebagai instrumen penyelundupan hukum dalam kegiatan penjualan tanah kaveling yang dilakukan oleh developer perumahan dalam rangka lingkungan siap bangun. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian pengikatan jual beli yang digunakan sebagai instrumen penyelundupan hukum dalam kegiatan penjualan tanah kaveling, merupakan penyelundupan hukum oleh karenanya tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga batal demi hukum dan tidak ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S47424
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ronald Saija
Yogyakarta: Deepublish, 2019
340.9 RON b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nevita M. Sulisyo
"
Skripsi ini membahas mengenai perkawinan campuran yang sering dilakukan oleh investor asing di Jepara, terutama yang berskala kecil dan menengah, untuk melakukan investasi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan investor asing tersebut melakukan penyelundupan hukum. Penelitian ini juga mengungkapkan mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM, peran pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut dan efektifitas dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keruwetan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S21557
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Muhammad Agung
"
Perseroan Terbatas mempunyai karakteristik yaitu adanya kepentingan para pemodal yang diwujudkan ke dalam bentuk saham-saham yang dapat dialihkan. Jual beli saham atau peralihan hak atas saham dapat dilaksanakan dengan akta perjanjian hibah, jual beli, tukar menukar atau akta warisan. Di dalam peralihan hak atas saham ini tidak menutup kemungkinan terjadinya indikasi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh para pemegang saham. Terdapat istilah perjanjian semu (simulated contract) dalam Bahasa Belanda dikenal dengan “Schijnhandeling”, lalu kemudian pada praktek ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Okta Auliazahara
"
Notaris wajib bertanggungjawab dalam menjalankan jabatannya. Dalam kewenangannya membuat Akta Autentik, Notaris harus dapat memberikan penyuluhan kepada para pihak yang hendak melakukan suatu perjanjian bahwa suatu perjanjian jual beli tidak boleh mengandung klausul hak membeli kembali karena berakibat batal demi hukum. Meskipun begitu masih terdapat Notaris yang mengeluarkan akta tersebut dan sah mengikat bagi para pihak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 574/K/Pdt/2020 merupakan salah satu putusan yang mengesahkan Akta Perikatan Jual Beli yang di dalamnya memuat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Simamora, Saskia Khairunisa
"
Tesis ini membahas perkara pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran pada Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PN.Mtr atas tanah dan bangunan yang merupakan atas nama Tergugat namun dipinjam namanya oleh WNA untuk kemudian dijual kepada pihak lainnya yang merupakan WNI. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran atas tanah dan bangunan yang terikat nominee agreement dan penerapan hukum oleh Majelis Hakim pada perkara a quo. Bentuk metode ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dhimas Nugroho Priyosukamto
"
ABSTRACT
Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Pemerintah menerapkan pembatasan terhadap kepemilikan tanah di Indonesia. Pemerintah melarang badan hukum memiliki hak milik atas tanah, kecuali badan hukum yang dinyatakan oleh peraturan pemerintah. Dalam transaksi yang terkait dengan pertanahan, tidak jarang dijumpai badan hukum yang tidak ditunjuk Pemerintah yang mengupayakan agar dapat memperoleh tanah dengan status hak milik dengan mekanisme perjanjian pinjam ...
"
2017
S68156
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
