Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Harga properti tinggi yang ditawarkan oleh developer membuat masyarakat keberatan dan berdampak pada permintaan properti yang menurun. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran mengenai Formulasi Kebijakan Penurunan Tarif PPh atas Pengalihan Tanah dan Bangunan yang diatur dalam PP 34 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah perlu menurunkan tarif PPh atas pengalihan tanah dan bangunan yang ditanggung developer agar harga properti tidak tinggi. Selain untuk menurunkan harga properti, penurunan tarif ini untuk mengurangi pajak terutang yang ditanggung oleh developer guna menarik para investor agar berinvestasi di Indonesia.

---

The high price of properties gives impact on declining demand. This research was conducted to describe about policy formulation of income tax rate deductions on land and building transfer regulated in Government Regulation No. 34 Year 2016. This research was conducted by using qualitative approach with indepth interview. As the result, government can deduct tax rate on land and building transfer that being hold by developers. Besides to lowering property prices, tax rate deduction can also reduce payable tax borne by developer, this also to attract more investors to spend in Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas analisis hukum komitmen Indonesia dan Negara-negara ASEAN lainnya dalam penurunan tarif pada Persetujuan CEPT dan pelaksanaanya terkait dengan perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif dengan tipe penelitian yuridis normatif, sehingga menghasilkan kajian yang sifatnya preskriptif-kritis. Hasil penelitian menyatakan bahwa Indonesia dan Negara-negara ASEAN lainnya belum dapat memenuhi komitmen yang telah disepakati tepat waktu. Oleh karenanya dibutuhkan political will dari pemerintah dalam melaksanakan komitmen yang telah disepakati. Indonesia juga harus melakukan pembaharuan hukum dalam bidang investasi, kepabeanan dan perpajakan agar dapat menjadi key regional player dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

---

The focus of this study is analysing ASEAN member countries' commitment on tariff reduction under CEPT Agreement and its implementation together with Indonesia's preparation related to establishment of ASEAN Economic Community. This research is using qualitative approach and normative-yuridis methodology. Knowing that ASEAN member countries' hasn't fulfill their commitment in time provided. The researcher suggest that ASEAN member countries' should have greater political will to implement all commitments under AFTA and Indonesia should reform their trade policy on investment, custom procedures and taxation to become key regional player in ASEAN Economic Community."

"Penurunan tarif Pajak Penghasilan badan bagi perseroan terbuka dan relaksasi persyaratannya dikeluarkan oleh pemerintah sebagai respon terhadap kondisi pasar modal di masa pandemi Covid-19. Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang signifikan menjadi salah satu alasan pemerintah untuk mengeluarkan insentif pajak tersebut. Namun, pada tahun 2020 tercatat masih banyak perseroan terbuka yang belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penurunan tarif Pajak Penghasilan badan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi literatur. Penghitungan cost and benefit analysis dalam penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh dari prospektus dan laporan keuangan dari beberapa perseroan terbuka yang memenuhi kriteria penghitungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan keempat persyaratan dan relaksasi pembelian kembali saham yang ditetapkan untuk mendapatkan penurunan tarif Pajak Penghasilan badan bagi perseroan terbuka memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian upaya untuk memenuhi persyaratan mendapatkan penurunan tarif Pajak Penghasilan badan dapat dibagi menjadi dua, yaitu Initial Public Offering (IPO) bagi perseroan tertutup dan Right Issue serta Private Placement bagi perseroan terbuka. Terakhir adalah net benefit yang dihasilkan dari cost and benefit analysis yang dilakukan menunjukan hasil yang sangat positif.

---

The corporate income tax rates reduction for listed companies and the relaxation of requirements was issued by the government in response to capital market conditions during the Covid-19 pandemic. The significant decline in the Indonesia Composite Index (ICI) was one of the reasons for the issuance of the tax incentives by the government. However, in 2020 there were still a lot of public companies that have not fulfill the requirements to get a corporate income tax rates reduction. This study uses a qualitative research approach with qualitative data analysis techniques. Data collection techniques that being used are field studies and literature studies. The cost and benefit calculation analysis in this study is based on data obtained from prospectuses and financial reports of several public companies that fulfill the calculation criteria. The results of this study indicate that the determination of the requirements and the relaxation of buyback are determined to obtain a reduction in the corporate income tax rate for listed companies respectively have a different backgrounds. Then, the efforts to fulfill the requirements to get an income tax rates reduction can be divided into two, that are Initial Public Offering (IPO) for private companies and Right Issues and Private Placements for listed companies. Finally, the net benefit resulting from the cost and benefit analysis carried out shows a very positive result.

"

"Optimalisasi penerimaan negara dengan penerapan omnibus law perpajakan yaitu melalui peningkatan pendanaan investasi. Peningkatan pendanaan investasi yang dilakukan pemerintah berfokus pada reformasi kebijakan relaksasi pemangkasan tarif Pajak Penghasilan Badan dari 25% ke 22% di tahun 2021 dan 2022. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Penggerusan penerimaan yang diakibatkan kebijakan ini diseimbangkan dengan perluasan basis pajak salah satunya dengan kenaikan tarif PPN. Terdapat keterkaitan antara perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi karena potensi perpajakan terletak pada kegiatan ekonomi sehingga dibutuhkan analisis formulasi kebijakan dan kendala dalam formulasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dalam meningkatkan penerimaan penanaman modal asing di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana formulasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan dilihat dari tahapan perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan, dan menganalisis faktor penghambat dari formulasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan sesuai dan memenuhi tahap-tahap formulasi kebijakan publik. Kendala yang dihadapi dalam formulasi kebijakan ini adalah keterbatasan koordinasi antar tim dan waktu penyusunan kebijakan yang singkat, mengetahui peraturan yang terkait dan memahami benchmarking negara lain, dan minimnya investor baru yang masuk ketika pandemi.

---

Optimizing state revenue by implementing omnibus law, namely increasing investment income. Investments made by the government are focused on reforming the corporate income tax rate relaxation policy from 25% to 22% in 2021 and 2022. This policy is expected to attract foreign investors to invest in Indonesia. The erosion of revenue originating from this policy is balanced with tax expansion, one of which is an increase in VAT rates. There is a relationship between taxation and economic growth which lies in economic activity so that policy analysis and determination of income tax rates are needed in increasing foreign direct investment in Indonesia. The purpose of this study is to find out how the formulation of income tariff reduction policies is seen from the stages of problem formulation, policy agendas, alternative election policies, policy determination, and analysis of inhibiting factors for the Agency's tariff reduction policies. The method used in this study is a qualitative method with data collection in the form of literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the process of formulating a policy for reducing corporate income tax rates is in accordance with the stages of public policy. Constraints faced in the formulation of this policy are the limited coordination between teams and short policy formulation time, understanding benchmarking from other countries, and the lack of new investors entering Indonesia during pandemic."