Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai penipuan yang dilakukan Notaris terhadap rekannya sesama Notaris dan penipuan yang dilakukan Notaris terhadap kliennya berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 14/B/MJ.PPN/2009 Tanggal 29 Oktober yang dianalisa mengenai pengenaan sanksinya dari Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia , Hukum Perdata maupun dari Hukum Pidana, sehingga seorang Notaris dalam menjalankan profesinya akan menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan bertanggung jawab dan menjaga nama baik seorang Notaris sebagai seorang pejabat umum dan dalam pelayanannya kepada masyarakat.

---

This thesis discusses about the fraud commited by Notary against his fellow Notary and Notary scams his client?s based on center of Notary Examination Council Verdict Number: 14/B/MJ.PPN/2009 On October 29 2009. Analysed on sanctions based on the Notary Incumbency Law Number 30 Year 2004, Codes of Conduct of Indonesian Notary Association, Civil Law and Criminal Lawso that Notary in carrying out his profession will mantain the attitude, behaviour and perform his obligations in accordance with the profession?s codes of conduct, honour, dignity and responsibility and maintaining the reputation of Notary as a public official and in providing sevices to the public."

"Awal tahun 2000, kasus penipuan dengan menggunakan hipnotis mulai marak bermunculan. Biasanya, dalam kondisi 'tidak sadar', korban harus kehilangan barang berharga setelah sebelumnya berinteraksi dengan pelaku baik sekadar berkomunikasi ataupun bersentuhan langsung. Selain digunakan di dunia medis, hipnotis ternyata juga diklaim sebagai salah satu cara untuk melakukan suatu tindak pidana oleh masyarakat. Seringkali yang terjadi adalah seseorang menjadi korban dari suatu tindak pidana penipuan dan mengklaim bahwa dirinya dikenai hipnotis oleh si pelaku tindak pidana sehingga tidak memiliki daya untuk melawan. Namun kemudian muncul pertanyaan bahwa apakah penggunaan hipnotis dalam melakukan kejahatan ini merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia atau tidak. Jika melihat pada artikel-artikel berita, kebanyakan polisi menggunakan pasal penipuan untuk menjerat pelaku hipnotis yaitu Pasal 378 KUHP dengan alasan bahwa hipnotis dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat sesuai Pasal 378 KUHP.

---

In the beginning of year 2000, fraud cases which used hypnotic as its method were starting to emerge. Often, in the state of 'unconsciousness', the victims had to lost precious possessions after interracting with the perpetrators, whether it's only by communicating or direct contact. Aside from being used in medical treatment, hypnotic practices had also been claimed as one of the means to do crime. Victims of fraud cases often claimed that they were being hypnotized to the point that they couldn't fight back. But then, arise questions whether the use of hypnotic practice as a mean to do crimes is one of the offences regulated in Indonesian Penal Code or not. Many investigators from police force used the fraud article in Indonesian Penal Code to ensnare the perpetrators, that is Article 378 of Indonesian Penal Code with reasoning that hypnotic practices can be categorized as knavery, according to Article 378 of Indonesian Penal Code."

"crime merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat dihindarkan dari perkembangan zaman. Pemanfaatan dan penggunaan teknologi pada zaman modern ini telah memberikan dampak yang positif sekaligus negatif. Kejahatan dalam hal yang negatif telah memberikan akses baru bagi penjahat dalam melakukan aksi nya. Dalam karya akhir ini akan dibahas mengenai pola kejahatan online via media sosial berdasarkan data sekunder Polda Metro Jaya Unit IV Cyber Crime. Dan akan menggunakan teori pola kejahatan Brantingham. Sehingga akan diketahui bahwa pada dasarnya kejahatan tersebut mempunyai pola yang dapat dipelajari.

---

crime is a phenomenon that we cannot avoid it in modern era. The benefits of using the technology in this era have a positive and negative impacts. The crime itself has been changed into new ways by using the technology for their action. In this case, will be discuss about the patterns of online fraud by social media based on Polda Metro Jaya Data Unit IV cyber crime and will use Brantingham s Crime Pattern Theory. So it can be found that basically that kinds of crime has pattern that can we learn about."

"ABSTRAKTujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan bahwa calon tenaga kerja berpotensial sebagai korban penipuan lowongan pekerjaan melalui sistem online. Penulis memberikan gambaran mengenai upaya ndash; upaya pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial yang dapat dilakukan oleh website pencarian kerja di dalam sistem online dan Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terlibat sebagai pelindung. Dalam pembahasannya, penulis menganalisis fenomena tindak penipuan lowongan kerja sistem online dengan menggunakan routine activity theory dan fraud triangle theory. Oleh karena itu, pemerintah dalam perannya diharap memberikan upaya-upaya pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial dapat dilakukan dengan sangat maksimal agar dapat mengurangi adanya resiko dari salah satu bentuk cybercrime ini.

---

ABSTRACTThe purpose of this paper is to explain that job seekers could potentially be a victim of job online system recruitment. This discussion gives an overview about how the webite job seek rsquo s creators and the Government can do to have a social crime pevention efforts for protecting the victims. In this paper will involve the routine activity and fraud triangle theory to explain how the job online system recruitment happened. This discussion lead to how Government rsquo s important role should give social crime prevention strategy to the website job seek`s owner for protecting into maximum security efforts. Therefore, hopefully the Government could give the reality of maximum social crime prevention strategy for protecting the potentially victim, so its could decrease the risks of this kind of cybercrime. Keywords social crime prevention, job online system recruitment, fraud, routine activity theory, fraud triangle theory, cybercrime, job seeker."

"Konsumen yang menggunakan jasa pelaku usaha dalam ranah microtransaction, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan atas transaksi barang virtual dalam game online ketika terjadi kecurangan yang dilakukan oleh penjual. Pertumbuhan pemain game online di Indonesia yang cukup pesat, menjadikan semakin maraknya para pemain melakukan transaksi pembelian barang virtual game online (microtransaction) melalui marketplace, salah satunya adalah Itemku. Adapun tujuan penelitian ini adalah agar konsumen dapat mengetaui dan memahami perlindungan konsumen dalam kegiatan microtransaction pada transaksi jual-beli barang virtual dalam game online ketika terjadi kecurangan oleh pihak penjual, serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat diupayakan oleh konsumen ketika terjadi sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif sendiri merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menarik asas hukum yang ada dengan melakukan tinjauan kepada sistematika hukum dan sejarah hukum hingga akhirnya mampu menjawab permasalahan yang ada. Microtansaction tunduk ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya KUHPerdata, UU ITE, PP PMSE dan PP PSTE. Selanjutnya ditemukan bahwa terdapatnya modus penipuan yang dilakukan oleh penjual pada saat terjadinya microtransaction di marketplace Itemku. Hal ini diakibatkan adanya klausula-klausula baku yang berpotensi merugikan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK. Oleh karena itu, konsumen memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindakan tersebut, baik secara perdata untuk mendapatkan ganti rugi maupun secara pidana yang meliputi hukuman penjara atau pembayaran denda. Konsumen dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan dasar wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum kepada pihak penjual yang melakukan penipuan dalam microtansaction. Sementara terhadap pihak marketplace, konsumen dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dengan dasar penjual telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini dikarenakan pihak marketplace telah mencantumkan klausula-klausula yang berpotensi merugikan hak-hak konsumen.

---

Consumers who use the services of business actors in the realm of microtransactions should receive protection for virtual goods transactions in online games when fraud is committed by sellers. The growth of online game players in Indonesia is quite rapid, making it increasingly common for players to make purchases of online game virtual goods (microtransactions) through marketplaces, one of which is Itemku. The purpose of this research is for consumers to know and understand consumer protection in microtransaction activities in buying and selling virtual goods in online games when fraud occurs by the seller, as well as forms of accountability that consumers can seek when a dispute occurs. The research method used is normative juridical. The normative juridical research method itself is a research method used to draw on existing legal principles by conducting a review of legal systematics and legal history so that they are finally able to answer existing problems. Microtransactions are subject to several laws and regulations in Indonesia, including the Civil Code, the ITE Law, PP PMSE and PP PSTE. Furthermore, it was found that there was a mode of fraud carried out by the seller when a microtransaction occurred on the Itemku marketplace. This is due to the existence of standard clauses that have the potential to harm consumer rights as stipulated in the UUPK. Therefore, consumers have the right to demand accountability for these actions, both civilly to obtain compensation and criminally which includes imprisonment or payment of fines. Consumers can file a lawsuit for compensation on the basis of default and unlawful acts against sellers who commit fraud in microtransactions. Meanwhile, against the marketplace, consumers can file a lawsuit for compensation on the basis that the seller has committed an unlawful act. This is because the marketplace has included clauses that have the potential to harm consumer rights."

"Tesis ini membahas tentang maraknya penipuan melalui media telpon, SMS daninternet, yang lazim disebut sebagai penipuan online, di wilayah Polda MetroJaya. Mudahnya orang tertipu oleh pelaku dan kesulitan polisi dalam mengungkapkejahatan ini menjadi bahasan utama dalam tesis ini. Penelitian ini menggunakanmetode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkanbahwa korban mudah tertipu oleh pelaku kejahatan semacam ini lebih banyakdisebabkan oleh perilaku konsumtif sebagai akibat pengaruh media massa yangbegitu kuat terhadap pola kehidupan masyarakat saat ini. Kondisi tersebutdiperburuk dengan masih lemahnya upaya-upaya pencegahan dari pihakkepolisian dan sulitnya mengungkap kejahatan dunia maya (cyber crime). Untukitu disarankan untuk meningkatkan upaya pencegahan melalui sinergitas antarfungsi dalam organisasi Polda Metro Jaya

---

This thesis discusses the rampant fraud through the media telephone, SMS and the

Internet, which is commonly known as online fraud, in the area of the Jakarta

Police Region. People have easily fooled by the actors and the difficulties of the

police in uncovering the crime becomes the main subject in this thesis. This

research use descriptive qualitative analytical method. Research concluded that

the easily fooled victims by the perpetrators of these crimes caused more by the

consumer behavior as a consequence of the strongly influence of the mass media

against the current pattern of community life. These conditions worsened by the

weakness of prevention efforts by the police and the difficulty to uncovering

cyber crimes. It is recommended to increase prevention efforts through a

synergtas between every functions within the police organization"

"Kejahatan korporasi menjadi lebih luas sejak beberapa dekade lalu. Oleh karena itu, menginduksi tindakan dan meningkatkan penelitian mendalam untuk mencegah penyebaran kejahatan koporasi. Penelitian ini mengamati hubungan tidak langsung antara teori-teori kecurangan dan kemungkinan penipuan perusahaan dari kompensasi pegawai eksekutif. Berbagai alasan ditemukan di belakang relasi dari kompensasi eksekutif dan penipuan perusahaan; skripsi ini membahas akan relevansi kompensasi moneter dan non-moneter terhadap CEO dan peluang untuk melakukan kejahatan/kecurangan dengan mengaitkan teori-teori psikologis pada tindakan tidak jujur ​​dan teori insentif keuangan. Selain itu, penelitian ini memperluas kemungkinan penipuan dengan mengangkat isu gender dan industri perusahaan pada CEO masing-masing. Kompensasi non-moneter yang equity-berbasis di jumlah saham dan  kepemilikan terbatas pembayaran insentif adalah bukti untuk meningkatkan kejahatan korporasi daripada kompensasi moneter dalam jumlah gaji, bonus, dan kompensasi jangka panjang. Penelitian ini menggabungkan 2 tipe database antara perusahaan yang terbukti telah terjadi kejahatan/kecurangan korporasi dan perusahaan yang bersih untuk periode 5-tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2011 di Amerika Serikat.

---

Corporate fraud becomes more pervasive since a decade ago.The prevalence induces acts and enhances profound researches in order to prevent its vast spread. This study observes indirect relation between cheating theories and the likelihood of corporate fraud from executive compensation. Various reasons are found behind executive compensation and corporate fraud; this paper enhances the essential of monetary and non-monetary compensation towards the CEOs odds for cheating by relating psychological theories on dishonest acts and financial incentive theories. Additionally, this study extends the likelihood of fraud by lifting gender and firm industry issues upon CEOs respectively. Non–monetary compensation that is equity- based in sum of stock, unrestricted holdings, and long –term incentive payouts proof to increase the odds of corporate fraud than monetary compensation in sum of salary, bonus, and long-term compensation. This study combines 2 sets of databases between fraudulent and non-fraudulent firms for 5-years period of 2007-2011 in USA."