Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Kautsar Sangaji
"
Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menjabat mengurusi dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat dapat dimungkinkan untuk berhenti dan/atau diberhentikan atas alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang. Ketika Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti dan/atau diberhentikan terjadi kekosongan jabatan sehingga organisasi Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan optimal. Undang-Undang tidak mengatur mengenai peran Gubernur terkait pemilihan wakil gubernur, jangka waktu pengisian jabatan Wakil Gubernur, dan akuntabilitas Wakil Gubernur terpilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Metode penelitian ...
"
2019
T54186
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lathifah Alphiba Dalianti
"
Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan, reformasi birokrasi yang dihendaki merubah paradigma dan konsep dalam struktur pemerintahan, salah satunya yakni untuk menempatkan orang-orang atau aparatur yang tepat mengisi Jabatan dalam struktur pemerintahan tersebut atau sering disebut dengan istilah the right man on the right position, termasuk dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan sistem seleksi terbuka. Pengisian Jabatan dalam UU ASN dapat berasal dari ASN atau dari TNI/Polri Aktif untuk jabatan tertentu di Instansi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54282
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Riyan Afrianto
"
Setelah diterbitkannya Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, atau lebih dikenal dengan UU ASN, maka pengelolaan PNS haruslah sudah berlandaskan sistem merit. Begitu juga dengan proses pengisian jabatan struktural, mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama yang paling tinggi sampai dengan Jabatan Pengawas harus berdasarkan sistem-sistem merit. Untuk posisi Jabatan Pimpinan Tinggi secara tegas disebutkan dalam UU ASN, dapat dilakukan melalui open bidding/lelang jabatan, sedangkan untuk level Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan dengan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Herti Septhiany
"
Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan yang mempunyai fungsi sebagai penegak konstitusi yang putusannya bersifat final dan sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kewenangan pengisian jabatan hakim konstitusi didelegasikan kepada tiga lembaga berwenang, yaitu Mahkamah Agung. DPR dan Presiden. Pengisian jabatan hakim konstitusi oleh ketiga lembaga berwenang tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, obyektif dan akuntabel. Transparansi diartikan sebagai keterbukaan. Artinya dalam setiap proses pengisian jabatan hakim konstitusi baik MA, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arif Maulana
"
Tesis ini mengkaji tentang perkembangan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dan permasalahan konstitusionalitas pengisian jabatan melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlaku saat ini. Masalah konstitusional kedudukan wakil kepala daerah dan persoalan pemaknaan pemilihan kepala daerah secara demokratis haruskah untuk seluruh daerah, termasuk daerah istimewa menjadi bagian dari kajian. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30110
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Firda Reza Atariq
"
Setelah dibentuknya Mahkamah Konstitusi pasca reformasi, salah satu kewenangannya ialah membubarkan partai politik, sudah seharusnya peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur aturan lanjutan akibat-akibat hukum dari pembubaran tersebut. Salah satunya ialah aturan lanjutan, dari salah satu akibat hukum dibubarkannya partai politik, yaitu pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat “DPR” yang berasal dari partai politik yang dibubarkan. Implikasi tersebut akan meninggalkan jabatan atau kursi kosong di parlemen sehingga pengaturan di masa mendatang (ius constituendum) tentang prosedur ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Zaqiu Rahman
"
Tesis ini membahas tentang pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung seperti yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dikaitkan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 18 ayat (4), serta pelaksanaan di lapangan dengan beberapa kendalanya.
Jenis penelitian dalam tesis ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T29250
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Taufik Nur Romadhon
"
Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia yang selanjutnya dikaitkan dengan teori Imam al-Mawardi. Dalam teorinya, Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh Kepala Negara. Terdapat dua pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, dari mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah yang pernah berlaku di Indonesia adakah yang sejalan dengan teori Imam al-Mawardi. Kedua, apakah pemikiran Imam al-Mawardi dapat diterapkan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62083
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Teguh Nirmala Yekti
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pengaturan mengenai politik hukum negara terhadap mekanisme
pengisian jabatan gubernur sebagai kepala pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam
Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta
undang-undang organiknya yang secara khusus mengatur mekanisme pengisian jabatan
gubernur yaitu undang-undang organiknya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubabahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.
Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan ...
"
2013
T32580
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Dumaria
"
ABSTRAK
Penelitian dalam Tesis ini mengkaji pengisian jabatan Anggota BPK dalam artian luas. Di Indonesia pengaturan tentang pengisian Anggota BPK ini tercantum dalam Ketentuan Pasal 23F UUD NRI 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tesis ini menganalisis 3 permasalahan utama yakni menganalisis perkembangan pengaturan pengisian jabatan anggota BPK, menganalisis dan mengkaji pengisian jabatan lembaga audit di negara-negara anggota ASEANSAI dan terakhir menemukan implikasi putusan MK No. 13/PUU-XII/2013 terhadap pengisian jabatan anggota ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42372
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
