Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak merupakan salah satu bentuk perikatan yang lahir karena kebutuhan masyarakat, hal karena belum dapatnya dipenuhi syarat -syarat untuk melaksanakan jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris merupakan perjanjian yang diangkat dan dibuat dari Konsepsi KUHPerdata yang merupakan kesepakatan para pihak mengenai hak dan kewajiban yang dibuat berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Tesis ini membahas mengenai kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli, diambil contoh berupa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 120/Pdt.G/2009/PN. Dpk. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli. Bagaimana kekuatan hukum Akta Jual Beli yang telah dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat II dan Mengapa Pengadilan Negeri Depok menyatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tergugat II dengan Tergugat I adalah sah (Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 120/Pdt.G/2009/PN. Dpk). Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian secara yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Kesimpulan Perjanjian Pengikatan Jual Beli mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila perjanjian tersebut dibuat dihadapan Notaris dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh undang - undang yang menyebabkan akta tersebut menjadi akta otentik. Maka akta itu harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

---

Sale and Purchase Agreement rights is one form of engagement that was born because of the needs of the community, failure by it because it has not fulfilled the requirements to carry out before the sale and purchase of Land Deed Makers Officials (PPAT). Sale and Purchase Agreement made before a notary is appointed and made treaties of Conception Book of the Civil Code Act which is the agreement of the parties regarding the rights and obligations made under Section 1320 in conjunction with Article 1338 Book of the Civil Code Act so as to provide legal certainty and protection law for the parties who made it. This thesis discusses the legal force binding sale and purchase agreement, a sample taken Depok District Court Decision No. 120/Pdt.G/2009/PN. DPK.

The issue in this thesis is how the force of law binding sale and purchase agreement. How does the force of law Deed of Sale and Purchase which has been made by and between Plaintiff by Defendant II and Why Depok District Court stated that the Sale and Purchase Agreement between Defendants Accused II with I is a legitimate (Depok District Court Decision No. 120/Pdt.G/2009/PN . DPK). To answer these problems the research methods used in juridical normative by nature descriptive research. Conclusion Sale and Purchase Agreement have the force of proof if the agreement is perfect, made before Notary and in a form specified by the laws that cause such deed to be authentic deed. Then the deed must be regarded as authentic deed, unless it can be proven otherwise."

"ABSTRAKJual beli tanah dalam Hukum Adat adalah bersifat tunai, terang dan riil. Namun,dapat terjadi ketiga hal tersebut tidak dapat terpenuhi. Oleh karenanya para pihakmembuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli terlebih dahulu yang secara hukumbelum mengalihkan hak atas tanah kepada calon pembeli. Akan tetapi, di dalampraktek terdapat notaris yang membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli untukkedua kalinya pada waktu yang bersamaan terhadap obyek dan para pihak yangsama. Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang kedua, pihak yang semula calonpembeli bertindak sebagai penjual dengan mendasarkan adanya hak milik dariPerjanjian Pengikatan Jual Beli yang pertama kali dibuat.

---

AbstractIn Custom Law, the natures of sale and purchase of land are cash (tunai),transparent (terang) and real (riil). However, a situation whereby those threematters are not fulfilled can be occurred. In order to accommodate such condition,usually the parties will firstly execute a Conditional Sale and Purchase Agreementwhich by law, the right of land has not been transferred to the candidate buyer. Inpractice, however, there exists a case whereby a notary prepares a secondConditional Sale and Purchase Agreement at the same time on the same objectand parties. In the second Conditional Sale and Purchase Agreement, the party -who was previously acting as candidate buyer - is acting as the seller on the basisof its right obtained in the first Conditional Sale and Purchase Agreement."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai klausula dalam perjanjian pengikatan jual beli,khususnya mengenai masalah kesesuaian isi perjanjian dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dan perlindungan terhadap pembeli rumah susun. Penelitianini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Rumah susun berkembangdari tuntutan kebutuhan akan tempat tinggal di kota besar tidak diimbangi denganketersediaan tanah dan harga tanah yang mahal. Penjualan sebelum pembangunanselesai dimungkinkan dengan melakukan perjanjian pengikatan jual beli. Bentukperjanjian tersebut sudah disiapkan oleh pengembang. Akibatnya, pembeli harusmenerima perjanjian tersebut. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwaterdapat beberapa klausula yang kurang memberikan perlindungan hukum kepadapembeli rumah susun.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the binding clauses in the preliminary sale and purchaseagreement, particularly on the congruence of the agreement with the legislation andthe legal protection of the buyers. This research used juridical norms approach asresearch method. The growing demands of housing in big city are not supported withthe availability of the land and expensive land prices. It is possible to do preliminarysale before the development is completed by signing the preliminary sale andpurchase agreement. The agreement has been prepared by the developer in standardform contact. As a result, the buyers must accept the agreement as is. The researchconcluded that some clauses are not complying with the legislation yet and notprovide sufficient legal protection to the apartment buyers.;This thesis discusses the binding clauses in the preliminary sale and purchaseagreement, particularly on the congruence of the agreement with the legislation andthe legal protection of the buyers. This research used juridical norms approach asresearch method. The growing demands of housing in big city are not supported withthe availability of the land and expensive land prices. It is possible to do preliminarysale before the development is completed by signing the preliminary sale andpurchase agreement. The agreement has been prepared by the developer in standardform contact. As a result, the buyers must accept the agreement as is. The researchconcluded that some clauses are not complying with the legislation yet and notprovide sufficient legal protection to the apartment buyers.;This thesis discusses the binding clauses in the preliminary sale and purchaseagreement, particularly on the congruence of the agreement with the legislation andthe legal protection of the buyers. This research used juridical norms approach asresearch method. The growing demands of housing in big city are not supported withthe availability of the land and expensive land prices. It is possible to do preliminarysale before the development is completed by signing the preliminary sale andpurchase agreement. The agreement has been prepared by the developer in standardform contact. As a result, the buyers must accept the agreement as is. The researchconcluded that some clauses are not complying with the legislation yet and notprovide sufficient legal protection to the apartment buyers., This thesis discusses the binding clauses in the preliminary sale and purchaseagreement, particularly on the congruence of the agreement with the legislation andthe legal protection of the buyers. This research used juridical norms approach asresearch method. The growing demands of housing in big city are not supported withthe availability of the land and expensive land prices. It is possible to do preliminarysale before the development is completed by signing the preliminary sale andpurchase agreement. The agreement has been prepared by the developer in standardform contact. As a result, the buyers must accept the agreement as is. The researchconcluded that some clauses are not complying with the legislation yet and notprovide sufficient legal protection to the apartment buyers.]"

"Dengan semakin pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi mendesak masyarakat untuk sadar akan kepentingan perlindungan dan jaminan hukum terhadap setiap transaksinya. Agar transaksinya terlindungi adalah dengan melakukan suatu perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dapat berupa perjanjian yang dibuat dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Penelitian ini menganalisis keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dibawah tangan dan telah dilegalisasi oleh Notaris serta perlindungan terhadap pihak Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah yang dibuat oleh para pihak. Penulis mengidentifikasi keabsahan perjanjian pengikatan jual beli dilihat dari terpenuhi atau tidaknya syarat sah perjanjian yang didasarkan pada perjanjian pengikatan jual beli dengan dihubungkan dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696 K/Pdt/2016. Adapun permasalahan yang dihadapi penulis dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang tidak ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap objek perjanjian pengikatan jual beli dan perlindungan hukum terhadap pihak pembeli dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan yuridis normatif serta metode analisanya secara kualitatif dengan tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut hasil penelitian ini, perjanjian pengikatan jual beli tanah yang dibuat antara para pihak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga tidak sah dan tidak mengikat para pihak. Perjanjian pengikatan jual beli ini tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu causa yang halal karena tidak semua pemilik tanah ikut menandatangani perjanjian pengikatan jual beli.

---

With the rapid development of economic globalization, people are urged to be aware of the legal protection and warranty for each transaction. In order to have the transaction protected is by having an agreement. The agreement made by each party can be in the form of private deed or an authentic deed. This study analyzes the validity of the Sale and Purchase Agreement privately made deed and that has been legalized by a Notary and the buyer protection in the Land Sale and Purchase Agreement made by each party.

The author identifies the validity of the sale and purchase agreement by the fulfillment of the legal terms of the agreement based on the sale and purchase agreement related to the case in the Decision of the Supreme Court Number 1696K/Pdt/ 2016. The problems faced by the author in this thesis are about the validity of the binding of sale and purchase agreement that is not signed by all interested parties on the object of the sale and purchase agreement and the lawful protection agreement of the buyer in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

To answer those problems, the normative juridical approach method is used and the analysis method is qualitative  the typology of this research is descriptive analytics. According to the results of this study, the binding agreement on the sale and purchase of land made between the parties does not meet the legal requirements of the agreement so that it is not legal and does not bind the parties. This binding sale and purchase agreement does not fulfill the objective requirement of an agreement, which is causa yang halal, because not all landowners signed the sale and purchase agreement."

"Tesis ini membahas kajian mengenai penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) yang menjadi dasar dalam pembuatan suatu akta autentik di hadapan Notaris berupa akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta pengosongan. Pembuatan akta dihadapan Notaris haruslah dilakukan dengan itikad yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya suatu akta Notaris adalah cacat kehendak. Ajaran baru mengenai cacat kehendak yang sudah mulai diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia namun belum diatur dalam hukum positif Indonesia adalah penyalahgunaan keadaan. Keadaan lemah ekonomi salah satu pihak dalam perkara ini menjadi hal yang penting karena mempengaruhi kebebasan berkehendak dalam menyatakan sepakat pada saat pembuatan akta autentik di hadapan Notaris, sehingga menyebabkan terganggunya bergaining position atau posisi seimbang antara para pihak dan adanya cacat kehendak. Penulisan ini membahas mengenai keabsahan akta dan peranan serta tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta yang didasari oleh adanya penyalahgunaan keadaan.Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif, dan tipologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini, meskipun dalam memutus perkara Hakim tidak menyatakan adanya penyalahgunaan keadaan, namun fakta-fakta hukum di persidangan telah menggambarkan adanya penyalahgunaan keadaan ekonomi oleh tergugat I terhadap para penggugat. Akta pengikatan jual beli dan akta pengosongan tersebut dapat dimintakan pembatalan akibat adanya cacat kehendak. Notaris memiliki peranan pada saat pembuatan akta untuk selalu tunduk pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris diantaranya memegang prinsip kehati-hatian dan tidak berpihak dalam pembuatan akta. Terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran, dalam hal ini tidak hati-hati dalam menilai itikad pembuatan akta juga dapat dimintakan tanggung jawab secara perdata berupa ganti kerugian, dan tanggung jawab secara administrasi berupa pemberian teguran lisan maupun tulisan.

---

The making of a deed in the presence of Notary must be done based on good faith in accordance with the laws and regulations. One reason that may cause the annulment of the Notary Deed is defective will. The New doctrine of defective will that have been adopted in Indonesia Judicial system but not yet regulated in Indonesia's law are the abuse of circumstances. The weak economic condition of one party in this case becomes important because it may gives an affect to the freedom of speech in declaring a will and gives affect to the bergaining position in the making of a deed. This tesis discuss about validity of a deed and the role and the legal liability of Notary in the making of a deed based on abuse of circumstances.The research method used is normative juridical research, and the typology of the research used in this writing is analytical descriptive research. From these result, although in this case the judges did not declare about abuse of circumstances, but the legal facts in the trial have described the abuse of circumstances in economic condition. The deed of sale and purchase binding can be requested to be canceled due to the detective will. Notary has a role in the making of the deed by always do their job based on law and regulation. Against a Notary, in this case who not careful in judging the faith of the deed can also be asked for civil responsibilities in the form of amends, and the administrative responsibilities such as verbal reprimand or written reprimand."

"ABSTRAKPerumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teraturmerupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faklor pentingdalam pcningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraanrakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Tanah adalah hal yang penting dalam kehidupan bangsaIndonesia. Salah satu cara memperoleh lanah adalah melalui jual bcli yang telahdiatur dalam Pcraruran Pemerintah Nomar 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan JabatanPembuat Akta Tanah (PPAT) hams dilakukan di hadapan pejabat yangberwenang, Dengan semakin méningkatnya kebutuhan akan pemmahan,mengakibatkan makin berkembangnya usaha yang bergerak di bidangpenyelenggara pernbangunan pernukiman. Selain tunduk pada aturan yangmengatur tentang pertanahan, merekajuga dialur oleh Undang-Undang nomor 4tahun 1992 tentang perumahan dan permukirna.n_ Meski demikian banyaknyaaturan-aturan yang hams ditaati, dalam praktek sehari-hari banyak perusahaanpcngembang yang mensiasati ketentuan ketentuan terscbut dcngan berbagai caraantam lain dengan terobosan hukum dan hingga kini masih dilakukan dalampraktekjual beli tanah yaitu dcngan dibuatnya akta pengikatan jual beli (PIB), danbahkan dibuat secara bawah tangan. Tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui : 1) Apakah peljanjian pengikatan yang dibuat olch pengembangsecara bawah tangan adalah sah dan mengikat secara hukum? 2) Bagaimanaakibat hukum dan pcrlindungau hukum bagi pembeli apabila tsrdapat cacathukum dan wan prcstasi dalam pcnjanjian secara bawah tangan tersebut? dan 3)Solusi apa yang dapat dilakukanjika terjadi hal demikian? Penelitian ini bersifatNorrnatif Bmpiris , sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan danpenelitian Iapangan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwaPerlindungan hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprcstasi dalampenjanjian pengikatanjual beli terhadap pemenuhan hak-hak para pihak sangat tergantung kcpada kekuatan dari pcrjanjian pcngikatan jual beliyang dibuat, jika dibual dengan akta dibawah tangan maka perlindungannyasesuai deugan perlindungan terhadap akta dibawah tangan dan tidak mempunyaikekuatan pembuktian secara hukum terhadap pihak ketiga, sehingga penyelesaianyang dapat diambil adalah secara musyawarah mufakat atau melalui badanperadilan. Berbeda halnya dengan kekuatan hukum dari akta perjanjianpengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dalampelaksanaan pembuatan Akta Jual Belinya adalah sangat kuat karena akta tersebutmerupakan akta notaril yang bersifat akta otentik, sehingga kekuatanperlindungannya sesuai dcngan perlindungan terhadap akta otentik, dan mempunyaikekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

---

ABSTRACTProper, healthy, safe, hamronious and well-organized housing andresidence is one of the basic human needs and forms a significant factor in theincrease of dignity and prestige, quality of Life and public welfare in a fair andprosperous society based on Pancasila and the Constitution of 1945; Land isessential in the life of the Indonesian nation. One of t.he ways to acquire land isthrough sale and purchase stipulated in Govemment Regulation Number 24 of theyear 1997 conceming Land Registration and Government Regulation Number 37ofthe year 1998 concerning Regulations on the Function of Land Titles Registrar/ Pejabat Pembua! Aida Tanah (PPAT) which has to be executed before anauthorized ofiicial. With the increasing demand for housing, resulting in thegrowing business engaged in organizing the construction of residences. Other thancomplying with the rules of land regulations, they are also govemed by LawNumber 4 of the year |992 concerning housing and residence. Despite so manyrules to comply with, in day to day practice there are many developers trying toget around such regulations in various ways, among others, by law breakthroughwhich has been practiced until nowadays in the sale and purchase of land bycreating a binding sale and purchase deed (PJB), and even made unofiicially. Thepurpose of this research is to find out : 1) If the binding agreements unotliciallymade by the developers are valid and legally binding? 2) What about t.he legalconsequences and legal protection for purchasers in the event of legal flaws ordefault under the unoiiicial agreements? and 3) What solutions are taken in t.heoccurrence of such situations? This research is empirical normative, while t.he datais obtained through library research and field research. From the results of thisresearch it is concluded that legal protection in the event of default by any party ina binding agreement of sale and purchase against the fulfillment of rights of theparties highly depends on the legal force of the binding agreement of sale andpurchase made, if a deed is unoflicially made then its protection shall be inaccordance with the protection of an unofficial deed and shall not have legal forceof evidence against any third party, thus the settlement taken shall be tl1rough amutual consensus or through the court of justice. On the other hand, the legalforce of a binding agreement of sale and purchase deed of land rights made by aNotary in the implementation of the making of its Sale and strong as such deed is a notary deed which constitutes an authentic deed, thus itslegal force of protection shall be in accordance with the protection of an authenticdeed, and shall have legal force of evidence against any third party. The means toassign land rights through National Land Agency I Badan Perlanahan Nasional(BPN) is a sale and purchase deed made by a Land Titles Registrar / PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT)."

"Tesis ini membahas mengenai Penyalahgunaan Perjanjian Pengikatanan Jual Beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai ketentuan yang wajib dilaksanakan dalam Perjanjian Pengikatanan Jual Beli dan Bagaimana akibat hukum dan perlindungan hukum terhadap Perjanjian Pengikatanan Jual Beli yang timbul karena hutang piutang. Penelitian ini adalah Penelitian normatif dengan desain preskriptif analisis. Kesimpulan Penelitian yang dapat ditarik adalah bahwa perjanjian pengikatanan jual beli adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan yang telah dicapai dituangkan dalam suatu akta tertulis maupun tidak tertulis. Tetapi demi mencapai rasa keadilan dan kepastian hukum diantara pihak, akan lebih baik apabila perjanjian pengikatanan jual beli ditulis dalam suatu akta atau surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani para pihak. Pihak yang dimaksud disini adalah pihak penjual dan pembeli. Akibat hukum terhadap Akta Perjanjian Pengikatanan Jual Beli yang dibuat karena hutang piutang mengandung cacat yuridis yang dapat mengakibatkan kebatalan terhadap perjanjian tersebut, Perjanjian batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya atau dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian tersebut.

---

The Tesis discusses the abuses sale and purchase agreement in which there are letter of attorney attorney is used for debt repayment. The problems discussed are the provisions that must be carried out in the sale and purchase agreement and what legal consequences and legal protection of the sale and purchase agreement arising from debts and receivables. This study is a normative study with prescriptive design analysis. The conclusion of binding sale and purchase agreement is valid if it meets the terms of the validity of an agreement specified in article 1320 code of civil law. Agreements which has been achieved poured in a written deed and unwritten. But in order to achieve a sense of justice and the rule of law between the parties, it would be better if the binding sale and purchase agreement is written in a deed or agreement made and signed by the parties. Parties referred to here is the seller and the buyer. The legal consequences of the deed of sale and purchase agreement made as debts and receivables contain a defective juridical which can cause nullification of the agreement, agreement null and void because it does not qualify the objective requirement. It is means legal engagement appear from the agreement can not be forced to implement or there was never considered there appear the agreement."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang peranan Notaris dalam pembuatan Akta PPJB atasrumah susun. Pembahasan tersebut meliputi perlindungan hukum yang diberikanoleh peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap perjanjian pengikatanjual beli rumah susun baik secara dibawah tangan dan secara akta otentik. Pokokpermasalahan dalam penelitian ini dijawab dengan menggunakan metodepenelitian Yuridis Normatif dengan Analisa Kualitatif dengan cara mempelajaridata-data sekunder yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Hasilpenelitian menyarankan bahwa perjanjian pengikatan jual beli bawah tangan harusmemenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang apabila tidak sesuaidengan peraturan perundang-undangan maka berarti pelaku melawan undang-undang yang berlaku.

---

ABSTRACTThis thesis discuss on the Notary role on making Binding Purchase AgreementDeed for flat buyer. Discussion shall surface on the legal protection given by theenforced law in Indonesia to the Binding purchase agreement for flat buyer. Thisresearch is using Yuridif Normative research method with Qualitative Analysisdone by studying secondary data which supports the discussion. Given argumentsand reasons, the researcher concludes and suggests that Binding Purchaseagreement that being sign must meet the condition spesific by law if it doesnt thencan be interpret againt law."

"Tesis ini membahas mengenai kekuatan hukum atas kuasa yang terdapat dalam perjanjian pengikatan jual beli. Pemberian kuasa sekarang ini semakin sering digunakan oleh masyarakat. Dalam perkembangannya pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang paling banyak dijumpai dalam masyarakat, baik dalam proses hubungan hukum maupun bukan hubungan hukum dimana seseorang menghendaki dirinya untuk diwakili oleh orang lain untuk menjadi kuasanya dalam melaksanakan segala kepentingannya. Pemberian kuasa dalam perkembangannya menjadi luas, akan tetapi dalam tulisan ini dikaitkan dengan suatu akta notaris perjanjian pengikatan jual beli dengan menggunakan kuasa lisan. Apakah kuasa lisan untuk membeli tersebut memiliki kekuatan hukum dan bagaimanakah cara pembuktiannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber primer, sekunder, dan tersier serta analisis data secara kualitatif. Data penelitian juga digunakan dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan notaris. Dari hasil penelitian yang dilakukan, akhirnya diperoleh simpulan bahwa perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa lisan tersebut sah dan dapat berlaku, namun dikarenakan Undang Undang tidak secara tegas mengatur mengenai kuasa lisan, maka susah untuk dibuktikan kebenaran pembuktiannya. Karena kuasa lisan sangat susah untuk dibuktikan secara hukum apabila terjadi sengketa, oleh karena itu notaris dituntut kehati ? hatiannya dalam membuat akta yang memakai kuasa lisan, meskipun kuasa lisan untuk membeli tidak dilarang dan dapat digunakan dalam suatu akta notaris.

---

This thesis discusess the power of law of the authorities that is involved in a buy sell binding agrement. The act of giving authority to do a certain action is now more often used by the general public. In its development, the act of giving authority has now become one of the most common act of law that you see in society today. In the process of affilitions that are both bound and not bound by law where a person wills another party to do a certain act in his behalf to do any kind of activities in his interest. Though the act of giving authority in its development has become too vast in definition this thesis will link it to a notary certificate of a buy sell binding agreement that uses oral authority. Will oral authority to buy have the force of law? and what are the ways to prove it. The investigation methods employed will be normatif jurisdiction using primary, secondary and tertiary sources with qualitative data analysis. Investigation data will also be used together with data collection therough documents study and an interview with a notary. From the investigation result, a conclusion that the buy sell binding agrement with oral authority is legitimate and effective is procured; though is quite hard to prove its authenticity when a dispute takes place because the statute law does not regulate oral authority explicitly. As such, even though the giving of oral authorisation to purchase is not prohibited and can be used in a notary certificate, notaries are demanded to be extra cautious in making certificate where authority is given orally."