Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query

Abdul Haris

Analisis yuridis terhadap pengelolaan air bersih di pulau Batam oleh pt Adhya Tirta Batam ditinjau dari undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi kasus terhadap putusan KPPU nomor 11/KPPU-L/2008)

" Skripsi ini membahas mengenai penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam. Otorita Batam merupakan pemegang wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam berdasarkan Pasal 16 UU No. 7/2004 yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Otorita Batam menunjuk PT Adhya Tirta Batam sebagai satu-satunya pelaksana pengelolaan air bersih di Pulau Batam dan kerja sama ini dibuat dalam perjanjian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S24896

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Adhika Fathazazi

Kebijakan penetapan tarif premi batas bawah dan batas atas asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum persaingan usaha = Premium rate determination policy on lower limit and upper limit the motor vehicle insurance in the perspective of competition law

" Skripsi ini membahas pengaturan hukum persaingan usaha terhadap kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan tarif premi asuransi kendaraan bermotor, kondisi pasar industri asuransi kendaraan bermotor sebelum dikeluarkannya kebijakan tersebut, dan dampak yang ditimbulkan dari penetapan batas bawah tarif premi asuransi kendaraan bermotor. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pelaku usaha asuransi kendaraan bermotor yang tidak menyerahkan tarif premi kepada mekanisme pasar tetapi ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S61731

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Edhi Prasetyo

Analisis terhadap pengecualian koperasi yang secara khusus bertujuan melayani anggotanya berdasarkan UU Persaingan Usaha : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/Pdt.Sus/2011 = analysis of cooperative exemption that specifically aim serving members based on competition law : case study Supreme Court Judgment Number 139 K/Pdt.Sus/2011

" Tesis ini membahas tentang pengecualian koperasi yang secara khusus bertujuan melayani anggotanya berdasarkan UU Persaingan Usaha yaitu: Pertama, alasan koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya dikecualikan berdasarkan Pasal 50 Huruf i UU Persaingan Usaha, Kedua, bagaimana penerapan pengecualian Pasal 50 Huruf i UU Persaingan Usaha dalam penanganan perkara di KPPU. Pengecualian terhadap koperasi dalam UU Persaingan Usaha lebih menitikberatkan pada bentuk usahanya yang khusus dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi. Selama pelayanan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43037

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Malau, Peskano Marolop

Praktik monopoli terhadap hak siar liga Inggris dalam perspektif hukum persaingan usaha = Monopoly practice toward broadcasting right of barclay premiere league in competition law perspectives

" Tesis ini membahas mengenai hubungan Hukum Persaingan Usaha dengan Hak Siar dalam televisi dalam kaitannya dengan pengecualian dan batasan mengenai pengecualian dalam Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan pertama dalam Tesis ini Apakah Hak Siar dalam televisi termasuk kategori Hak atas Kekayaan Intelektual yang dikecualikan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli? Permasalahan kedua, Bagaimana batasan mengenai hal-hal yang dapat dikecualikan berdasarkan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T42909

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Arin Nuzullita Vashti

Analisis Yuridis Pengecualian dalam Pasal 50 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-M/2019) = Legal Analysis on the Exception on Article 50 letter g of Law No. 5 Year 1999 on the Prohibition on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Case Study No. 04/KPPU- M/2019)

" Skripsi ini membahas mengenai kasus keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan oleh PT Wijaya Karya Beton, Tbk yang teregistrasi pada surat putusan Nomor 04/KPPU-M/2019. Dalam perkara ini, PT Wijaya Karya Beton, Tbk terbukti bersalah oleh Majelis Komisi. Penulis membahas pengecualian pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya pada huruf g yang dapat diimplementasikan terhadap kasus ini dengan menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 50 huruf g tersebut. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Danar Anindito M.

Tinjauan hukum internasional terhadap ekspor impor limbah B3 yang disepakati di dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) = Review of international law on export-import of hazardous wastes agreed in Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)

" ABSTRAK
Demi meningkatkan hubungan ekonomi di bidang perdagangan antara kedua negara, Indonesia dan Jepang sepakat untuk membuat perjanjian perdagangan bilateral yang bertajuk Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang ditandatangani sejak 20 Agustus 2007. Perjanjian tersebut telah berlaku sejak 1 Juli 2008. Dengan bentuk perjanjian perdagangan bilateral, maka berdasarkan pasal 24 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Indonesia dan Jepang dapat mengenyampingkan prinsip non-diskriminasi yang harus diterapkan kepada negara lain yang bukan pihak dari IJEPA. Di dalam IJEPA sendiri terdapat beberapa jenis limbah ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1827

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Fahri Handika

Tinjauan penetapan tarif batas bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara berjadwal dalam negeri berdasarkan peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 91 tahun 2014 menurut hukum persaingan usaha = Review concerning arrangement of airfare floor threshold for economy class passengers on scheduled domestic flights according to minister of transportation regulation no pm 91 of 2014 to competition law perspective

" Skripsi ini membahas mengenai penetapan tarif batas bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara berjadwal dalam negeri berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 91 Tahun 2014 yang secara prinsip bertentangan dengan semangat persaingan, namun mendapat pengecualian dari penegakan Hukum Persaingan Usaha berdasarkan keberadaan State Action Doctrine dalam Pasal 50 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Skripsi ini juga membahas dampak yaang dapat ditimbulkan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S59107

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Silitonga, Helena Louise

Beberapa pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang = Some execptions of bank secrecy provisions in order to prevent and combat money laundering / Silitonga, Helena Louise

" ABSTRAK
Dengan kemajuan zaman maka tindak pidana semakin berkembang. Contoh berkembangnya Tindak Pidana itu adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). Praktek Money Laundering sangat erat kaitannya dengan dunia Perbankan. Karena Bank menyediakan fasilitas-fasilitas canggih dalam melakukan transaksi-transaksi keuangan. Lebih diperkuat dengan adanya ketentuan rahasia bank yang tidak dapat mengungkapkan informasi mengenai nasabah dan simpanannya menjadikan money laundering semakin berkembang. Atas dasar itu maka muncul pertanyaan apakah bank mempunyai pengecualian atas pengungkapan informasi mengenai nasabah tersebut? Dimanakah diatur rahasia bank tersebut dan bagaimanakah pengaturannya? Juga ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39280

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Robiatna Agus Fanhar

Analisis kebijakan BUMN tentang penugasan kepada anak perusahaan ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha (kajian terhadap penugasan PT. PLN (Persero) kepada PT. Haleyora Power di bidang pemborongan pekerjaan (alih daya) operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi) = The analysis of BUMN policy on assignment to subsidary seen from the perspective of competition law study on the assignment of PT. PLN persero to PT. Haleyora Power in the field of operation and maintenance outsource in transmission and distribution

" Tesis ini membahas mengenai kebijakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan untuk melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan ketentuan Sinergi BUMN. Sebagai pelaku usaha, dalam menjalankan kegiatan usahanya BUMN diwajibkan untuk tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Periode tahun 2012-2014, PLN dihadapkan dengan berbagai masalah tenaga kerja alih daya akibat banyaknya PHK dan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45551

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aswita Perdhana

Strategi mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus Pemerintah Kota Tangerang) = Strategy in maintaining unqualified opinion in local government financial report (case study in Tangerang City government)

" Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan merupakan impian seluruh institusi baik pusat maupun daerah, sebab dengan opini tersebut institusi yang bersangkutan dapat mengeskpresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Dengan memperoleh opini WTP tersebut, tingkat kepercayaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan semakin meningkat dan bermanfaat untuk membuat keputusan. Untuk memperoleh Opini WTP, LKPD harus disusun dengan memenuhi kriteria yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016

T45576

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian