Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1995
S8550
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Akhmal Taufik
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S24957
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Anisa Nastiti
2009
T37257
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Anisa Nastiti
"
Tesis ini membahas mengenai pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 sebagai pelopor perbankan syariah. Karakteristik sistem perbankan syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun bank itu sendiri. Di Indonesia fungsi Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Sebagai Bank Sentral yang merupakan lembaga negara yang independen, Bank Indonesia berwenang mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25974
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
M. Ary Tri Dharma
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Bank Indonesia dalam
kepailitan bank dari kontruksi hukum Undang-undang No. 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Yang
menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah dimana pada Pasal 2 ayat
(3) Undang-Undangn ini menyebutkan hanya Bank Indonesia yang berwenang
mengajukan permohonan pailit terhadap bank bermasalah, dan bukan para
kreditor bank pada umumnya, maka dibahas juga kewenangan kepailitan bank
oleh Bank Indonesia setelah kewenangan pengawasan bank dialihkan kepada
Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah ...
"
2016
S65497
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Betaubun, Yudisaputra
"
Skripsi ini membahas tentang kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia. Penataan kembali struktur pengorganisasian yang lebih terintegrasi diperlukan terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pada industri perbankan maupun industri keuangan bukan bank sehingga dapat tercapai mekanisme koordinasi yang efektif dan dengan demikian dapat tercapai stabilitas sistem keuangan. Lembaga yang terintegrasi ini oleh pemerintah dilahirkan dalam bentuk Otoritas Jasa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S56082
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library