Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Afif Suhaibi
Intergrasi zakat dalam kebijakan fiskal negara pendekatan analytic network process anp modifikasi = Integration of alms zakat in fiscal policy modified analytic network process anp approach abstract
" [ABSTRAK
Riset ini bertujuan untuk mengetahui jenis pos penerimaan yang sesuai terkait integrasi zakat dalam kebijakan fiskal negara. Metode yang digunakan pada riset ini adalah Metode Pairwase Comparison dengan pendekatan Analytic Network Process (ANP) Modifikasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan untuk menjadikan zakat sebagai bagian dari kebijakan fiskal negara, ada 4 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu : Kelembagaan, Syariah Compliance, Pengelolaan Keuangan dan Probabilitas Terealisasi. Kriteria Syariah Compliance menjadi kriteria prioritas yang disepakati oleh para pakar untuk menjadikannya sebagai pondasi dalam masing-masing kriteria. Sedangkan, bentuk pos penerimaan ... "
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fahradina Putri Wardhani
Evaluasi kebijakan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan tangkap = Policy evaluation of non tax revenue on natural resources in fishery
" ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi dari kebijakan tarif dan jenis PNBP SDA perikanan tangkap pasca diberlakukannya PP 75 tahun 2015, dan menganalisis proses penetapan target serta menganalisis realisasi penerimaan PNBP SDA perikanan tangkap pasca diberlakukannya PP 75 tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan pemungutan PNBP SDA Perikanan Tangkap pasca diterbitkannya PP 75 Tahun 2015 masih belum memenuhi beberapa ... "
2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dina Rosdiana Rusdi
Era baru penerimaan negara bukan pajak dalam perekonomian Indonesia dan implementasi dalam masa pandemi covid-19 = A new era of administration of non-tax state revenue in Indonesia's economy and the implementation in facing the covid-19 pandemic.
" Indonesia melaksanakan penyelenggaraan pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat yang makmur, sejahtera, adil dan merata sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan tujuan negara terefleksi dalam beragam belanja negara yang di danai oleh APBN. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saat ini dirasa masih kurang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi PNBP dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan inventarisir potensi, jenis dan tarif PNBP, maupun melakukan analisis penetapan jenis dan tarif PNBP. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rifai Yusup
Pengaturan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan pelayanan pertanahan oleh badan pertanahan nasional
" Tesis ini membahas jenis peraturan perundang-undangan yang seharusnya mengatur tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan lebih menekankan pada analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan tentang jenis dan tarif PNBP seharusnya dituangkan dalam Undang-undang, bukan Peraturan Pemerintah. Karena rakyat adalah pemegang kedaulatan, maka pembebanan kepada rakyat harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28020
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Tampubolon, Carl Augustinus Soutihon
Analisis hukum terhadap pemungutan penerimaan negara bukan pajak berdasarkan pemberitahuan pabean yang menggunakan sistem electronic data inter change di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
" Tesis ini membahas pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terhadap pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh masyarakat usaha. Pemberitahuan pabean tersebut adalah penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang disampaikan dengan menggunakan sistem Electronic Data Interchange. Terdapat permasalahan keadilan dalam pemungutan PNBP tersebut. John Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T37430
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nosi Shavira
Analisis implementasi dan alokasi pemungutan penerimaan negara bukan pajak di Kebun Raya Bogor = Implementation and allocation analysis of non tax state revenue collection in Bogor Botanical Garden
" Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan implementasi alokasi belanja hasil PNBP untuk meningkatkan pelayanan di Kebun Raya Bogor. Implementasi pemungutan terdiri dari tiga proses, yaitu penetapan, pemungutan, serta penyetoran, pelaporan, dan pengawasan. Implementasi alokasi belanja hasil PNBP untuk meningkatkan pelayanan terdiri dari tiga proses, yaitu perencanaan, realisasi belanja, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S64144
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurindra Rusmana
Evaluasi kebijakan penerimaan negara bukan pajak sektor transportasi laut dan implikasinya pada biaya kepatuhan = Policy evaluation of user charges in sea transport sector and its implication on compliance cost
" Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Transportasi Laut. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami latar belakang kebijakan, implikasinya terhadap biaya kepatuhan yang ditanggung oleh pengguna jasa dalam melaksanakan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait sektor transportasi laut, serta perbaikan apa saja yang perlu dilakukan dalam kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Penerimaan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S67643
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Puji Wibowo
Pengaruh belanja pemerintah pusat terhadap penerimaan negara bukan pajak pada kementerian negara/lembaga periode 2012-2017
" Sejumlah riset telah dilakukan untuk menguji pengaruh anggaran belanja terhadap pendapatan pemerintah pada level pemerintahan daerah. Sampai saat masih sedikit bukti yang mengungkapkan adanya pengaruh alokasi anggaran belanja pemerintah pusat terhadap pendapatan yang diperoleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Riset ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh alokasi anggaran terhadap realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada K/L selama periode 2012-2017, sebelum pemberlakuan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah ... "
Jakarta: Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021
336 ITR 6:3 (2021)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Seni Sri Damayanti
Potensi Keterlambatan atau Gagal Bayar Pemerintah pada Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan Diberlakukannya Pasal 3 Ayat (3) PMK Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan PNBP = Potential Delay or Failure to Pay of Government on Government Procurement Contracts as the Result of Implementation of Article 3 (3) PMK Number 110/PMK.05/2021 concerning Procedures for Determining the Maximum Disbursement of PNBP
" Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan terobosan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagai upaya perbaikan tata kelola PNBP. Pada PMK 110/PMK.05/2021, diatur bahwasanya penetapan Maksimum Pencairan PNBP menjadi lebih sederhana dan terotomasi. Namun, dengan diaturnya prasyarat berupa persentase dan linimasa waktu untuk pencairan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak menimbulkan risiko terjadinya keterlambatan atau kegagalan pembayaran pada kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, selain itu, ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dendi A. Wibowo
Tinjauan Atas Kewajiban Penyetoran Dividen oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbentuk Perseroan Terbatas ke Kas Negara dalam Kaitannya dengan Ketentuan Perundangan di Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T36569
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>