Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kawasan Kota Tua Jakarta merupakan destinasi wisata yang direncanakanoleh Pemerintah didaftarkan pada UNESCO di tahun 2015, sebagai heritage atauwarisan budaya. Namun permasalahan kemacetan lalu lintas, gangguan keamanandan tidak tertibnya pedagang kaki lima akan menjadi hambatan dalam rencanatersebut. Sehingga diperlukan fungsi kepolisian dengan mengedepankankemitraan dengan masyarakat di Kawasan Kota Tua dalam penanggulanganterhadap permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi. Pertanyaan tesis iniadalah: bagaimana Pemolisian Polsubsektor Pinangsia di Kawasan Kota TuaJakarta, kendala-kendala yang dihadapi dan Pemolisian yang ideal yang dapatditerapkan di Kawasan Kota Tua Jakarta.Teori dan Konsep yang digunakan pada tesis ini adalah, polisi, pemolisian,masyarakat atau komuniti, pariwisata, perkotaan, manajemen, Polsek danPolsubsektor dan Analisis SWOT.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berfokus padaetnografi, sementara metode penulisannya penulis cenderung ke deskriptifanalisis.Temuan penelitian menyebutkan Pemolisian Polsubsektor Pinangsia diKawasan Kota Tua Fatahilah dilaksanakan dengan melalui beberapa prosesmanajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan dan pengawasan.Kegiatan yang dilakukan adalah pengaturan, penjagaan, dan patroli. Kendalakendalayang dihadapi dari segi internal, adalah kemampuan PolsubsektorPinangsia masih terbatas hal ini dilihat dari segi sumberdaya manusia secarakuantitas baik kualitas (khususnya tidak ada polisi pariwisata), sarana danprasarana serta anggaran. Sementara kendala dari segi Eksternal adalah kurangmaksimalnya kerjasama dengan pihak Sat Pol PP, Satpam Museum, PKL,Parkiran dan Linmas dalam hal keterpaduan, kurang maksimalnya alat pendukungpengamanan di wilayah kawasan Kota Tua, misalnya pagar dan CCTV. ModelPemolisian yang ideal dengan melihat keterbatasan organisasi, bagi PolsubsektorPinangsia adalah pemolisian modern yang proaktif dalam menyelesaikan masalahdengan memfokuskan pelayanan dan pengayoman terhadap pariwisata perkotaan.Kesimpulan, Pemolisian Polsubsektor Pinangsia di Kawasan Kota TuaJakarta sudah dilaksanakan melalui peran petugas Polsubsektor Pinangsia yangmemiliki kecenderungan menekankan peran para petugas kepolisiannya padatindakan-tindakan kepolisian secara persuasif, preemtif dan preventif denganmelaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat individu..Saran, seharusnya Polsubsektor Pinangsia memiliki kemampuan secarakualitas dan kuantitas untuk menjamin kenyamanan wisatawan dalam melakukankunjungannya, dan ditunjang oleh pendukung dalam rangka penanggulanganpermasalahan sosial yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah.Kata Kunci: Pemolisian, Perkotaan dan Pariwisata.

---

The Kota Tua Jakarta area is a tourist destination which was planned by

the Government registered on the UNESCO in 2015, as a heritage city. But the

problems of traffic congestion, security threats and not martinet vendors will be

obstacles in the plan. So that the necessary police functions by promoting

partnerships with the community in the Kota Tua Jakarta area in in response to the

social problems that occur. The thesis question is: how policing Polsubsektor

Pinangsia in the Kota Tua Jakarta area, obstacles faced and policing an ideal that

can be applied in the Kota Tua Jakarta area.

Theories and concepts used in this thesis is, police, policing, community or

local community, tourism, urban management, police and Polsubsektor and

SWOT Analysis.

Methods This study used a qualitative approach focuses on ethnography,

while the methods of literary writers tend to the descriptive analysis.

Polsubsektor Pinangsia policing research findings mentioned in the Kota

Tua Jakarta area implemented through a management process ie planning,

organizing, leadership and supervision. Activities undertaken is the setting,

maintenance, and patrol. Constraints faced in terms of internal, is still limited

ability Polsubsektor Pinangsia this in terms of human resources in terms of

quantity of good quality (in particular there is no tourism police), infrastructure

and budget. While the terms of the External constraints are less maximum

cooperation with the Sat Pol PP, museum guard, street vendors, parking and

Linmas in terms of integrity, lack of support tools maximum security in the Kota

Tua Jakarta area, such as fencing and CCTV. The ideal model of policing to see

the limitations of the organization, for Polsubsektor Pinangsia modern policing is

proactive in resolving problems with the service and protection focusing on urban

tourism.

Conclusion, policing Polsubsektor Pinangsia in the Kota Tua Jakarta area

has been carried out through role Pinangsia Polsubsektor officer who has a

tendency emphasizes the role of its police officers on police actions persuasively,

preemptive and preventive to implement various activities are individual.

Advice, should have the ability Polsubsektor Pinangsia in quality and quantity to

ensure the comfort of the traveler's visit, and supported by the support in order to

control social problems that require the support of the Government.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa upaya pemolisian masyarakat yang telah dilakukan oleh kepolisian, dalam hal ini Polres Tangerang Selatan di dalam menghadapi pandemi covid-19 serta dampak lain yang menyertainya. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang masif, tidak hanya pada aspek kesehatan, namun juga aspek ekonomi, sosial, hingga kamtibmas. Oleh karena itu, Polres Tangsel melaksanakan berbagai upaya guna mencegah penyebaran pandemi Covid-19 serta dampak yang menyertainya kepada masyarakat di wilayah hukumnya. Salah satu strategi yang dibangun oleh Polres Tangsel adalah Program Kampung Jawara Tangsel. Program ini berbasis pada metode Community Policing, Collaborative Policing, serta Problem-Oriented Policing (POP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji dinamika dan komplekstitas pandemi covid-19 serta dampaknya, serta sejauh mana implementasi Kampung Jawara Tangsel telah berjalan sesuai dengan konsep serta kontribusinya sebagai sebuah upaya pemolisian masyarakat terhadap pencegahan covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Pemilihan narasumber berdasarkan teknik purposive dengan lokasi penelitian di Polres Tangerang Selatan. Hasil penelitian telah membuktikan bahwa pertama, pandemi Covid-19 benar ada dan telah menciptakan dampak yang luar biasa bagi masyarakat serta telah menjadi tantangan dan tugas baru bagi kepolisian. Kedua, Polres Tangsel melalui program Kampung Jawara Tangsel telah membangun sebuah upaya pemolisian masyarakat yang bersifat kolaboratif dan integrative dengan unsur terkait dan masyarakat melalui metode Community Policing &, Collaborative Policing, serta Problem-Oriented Policing (POP). Program ini diharapkan menjadi sebuah strategi yang jitu bagi Polres Tangerang Selatan dalammengoptimakan upayanya dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19 serta dampak lain yang menyertainya, sehingga stabilitas kamtibmas di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan dapat terus terjaga dan terpelihara.

---

This study aims to describe and analyze the community policing efforts that have

been carried out by the police, in this case the South Tangerang Police in the face of

the Covid-19 pandemic and other accompanying impacts. The Covid-19 pandemic has

had a massive impact, not only on the health aspects, but also on the economic, social,

and social security aspects. Therefore, the South Tangerang Police have carried out

various efforts to prevent the spread of the Covid-19 pandemic and its accompanying

effects on the community in its jurisdiction. One of the strategies developed by the

Tangsel Police was the Jawara Tangsel Village Program. This program is based on the

Community Policing, Collaborative Policing, and Problem-Oriented Policing (POP)

methods. This study aims to analyze and study the dynamics and complexity of the

Covid-19 pandemic and its impacts, as well as the extent to which the implementation

of Kampung Jawara Tangsel has gone according to its concept and contribution as an

effort to community policing towards the prevention of Covid-19. This research uses a

qualitative case study approach. Selection of resource persons based on purposive

technique with the research location at the South Tangerang Police. Research results

have proven that first, the Covid-19 pandemic exists and has created a tremendous

impact on society and has become a new challenge and task for the police. Second, the

Tangsel Police through the Kampung Jawara Tangsel program has built a community

policing effort that is collaborative and integrative with related elements and society

through the Community Policing &, Collaborative Policing, and Problem-Oriented

Policing (POP) methods. This program is expected to be an effective strategy for the

South Tangerang Police in optimizing its efforts to prevent the spread of the Covid-19

pandemic and other accompanying impacts, so that the stability of the social security

services in the jurisdiction of the South Tangerang Police can be maintained and

maintained."

"Kasus pidana harus ditangani di pengadilan berdasarkan hukum positif Indonesia. Namun dalam beberapa situasi, kesepakatan di luar pengadilan dapat dicapai, salah satunya yang dilakukan oleh lembaga adat, khususnya melalui Pelibatan Kerapatan Adat Nagari, sebagai alternatif litigasi di bidang hukum pidana dalam penerapan hukum adat. Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini: Pertama, mengetahui dan menganalisa pelibatan kerapatan adat nagari dalam penyelesaian perkara dilihat dari perspektif democratic policing; kedua, menemukan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan pelibatan kerapatan adat nagari dalam penyelesaian perkara dilihat dari perspektif democratic policing. Bentuk penelitian yang akan dilakukan di Polda Sumatera Barat adalah penelitian Kualitatif Field Research. Pelibatan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Perkara dinilai berhasil jika mencakup cita-cita pemolisian yang demokratis dan perpolisian masyarakat yang melibatkan aparat kepolisian di wilayah Sumatera Barat, demikian temuan penelitian ini.

---

Under the Indonesian positive law, a criminal case must be addressed in a court. In some situations, however, an out-of-court agreement can be a way to solve a case. One of the ways to reach such agreement is through a customary institutions, particularly what it is called local wisdom. Most of Indonesian local areas have their own local wisdoms. One of the local wisdom is Kerapatan Adat Nagari as an alternative to litigation in the sphere of criminal law in customary law applications. The study aims to (i) identify and analyse the involvement of Kerapatan Adat Nagari in resolving cases based on democratic policing perspective; (ii) find and analyse the factors that influence the involvement of Kerapatan Adat Nagari in resolving cases based on democratic policing perspective. The research employs the qualitative research and field research method and is conducted at West Sumatera Province. The results of the research reveal that the involvement of Kerapatan Adat Nagari in resolving cases is deemed successful if it includes the ideals of democratic policing and community policing that involves police officers in West Sumatera Province."

"Kejahatan siber telah menjadi salah satu ciri dari masyarakat modern yang muncul seiring dengan perkembangan dan penggunaan teknologi oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangan ini, polisi ternyata mengalami kesulitan dalam melakukan penegakan hukum maupun pencegahan terjadinya kejahatan di dunia siber. Polisi terlihat lemah dalam penanganan kasus kejahatan siber, sehingga berdampak pada lemahnya pengendalian sosial formal terhadap kejahatan siber. Situasi ini tercermin, salah satunya, dari meningkatnya angka kasus kejahatan siber dan banyaknya kasus kejahatan siber yang belum dapat ditangani. Di sisi lain, secara teoretis, perubahan terhadap model pemolisian umumnya hanya berlandaskan pada satu atau dua faktor, misalnya dari sisi kelemahan polisi, dari sisi sifat kejahatan siber, atau dari sisi masyarakat pengguna teknologi. Sebagai konsekuensinya, kondisi ini membutuhkan perubahan model pemolisian.Pendekatan kualitatif digunakan dengan mempertimbangkan bahwa penelitian tentang model pemolisian pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk memberikan pemahaman dan penjelasan dalam mengonstruksi sebuah konsep yang memiliki sebagian ciri atau karakteristik dari dunia nyata. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kajian literatur, wawancara, dan pengamatan. Analisis data dilakukan dengan pengorganisasian dan mengurutan data ke dalam kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan pola, tema yang dapat menjadi petunjuk jalan dalam melakukan analisis (interpretasi).Data menunjukkan bahwa terdapat faktor input dalam model pemolisian, seperti jenis kejahatan siber, penyebab munculnya kejahatan siber, dan karakteristik masyarakat siber. Dari penelitian menunjukkan bahwa jenis kejahatan siber di Indonesia didominasi oleh tindak pidana penipuan dan content-related crimes. Kemudian, rendahnya literasi digital dan terjadinya kesenjangan digital pada masyarakat, kapabilitas polisi yang terbatas, absennya knowledge management system (KMS), serta masih lemahnya praktik-praktik community policing menjadi faktor-faktor yang mendorong maraknya kejahatan siber di Indonesia. Dengan bantuan kerangka berpikir yang diberikan oleh Ponsaers (2001), pemahaman akan faktor-faktor tersebut sebagai aspek dalam proses dinamis pembentukan model pemolisian diidentifikasi pada model pemolisian terhadap kejahatan siber. Hasilnya, hybrid policing sebagai model pemolisian dipandang sebagai jawaban atas makin beragamnya bentuk kejahatan siber, keterbatasan kapabilitas Polri, serta praktik pemolisian yang lebih efektif. Model ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk turut berperan serta dalam pelaksanaan kewenangan polisi dalam melakukan pemolisian. Dalam penelitian ini, teridentifikasi pula beberapa tipologi hybrid policing sebagai sebuah model, yaitu non-hybrid policing, semi hybrid policing, serta pseudo hybrid policing.

---

Cybercrime has been a feature of modern society, which emerges along with technological advancement and usage. Empirically, it has been challenging for the police to enforce and prevent the occurrence of cybercrime in the cyberspace. The police appear to be weak in handling cybercrime cases, hence weakening the formal social control of cybercrime. Currently, it reflects on the increasing number of cybercrime cases, while most of those cases left unhandled. Theoretically, current state indicates change in policing model grounded in one or two factors, for instance, police weakness, or the nature of cybercrime, or how the society uses technology. Prevailing conditions commonly leads to change in policing model.

The qualitative approach employed in current research, considering the nature of a policing model research in which can be defined as an attempt to understand and explain in order to construct a concept that partly resemble characteristics of the real world. The data collection process in current research utilizes literature study, interview and observation. Data analysis was done by organizing and sorting data into categories and basic description unit in order to find patterns and themes in which can be analyzed (interpretation).

Data exposes certain factors in policing model, input factor. Factors such as the high number of fraud and content-related crimes, user’s lack of understanding of how technology can be exploited for personal gain, police’s weakness and limitations, the absence of knowledge management system (KMS), and also inadequate community policing practice. Understanding of these factors, combined with a framework of aspects within the dynamic process of constructing policing model from Ponsaers (2001), identifying cybercrime policing model. Result presents Hybrid Policing, as a policing model to resolve varying forms of crime, weaknesses of the police and encouraging more effective policing. Aforementioned model can also initiate opportunities for the people to have authority, previously in the hands of the police, in terms of policing. Current research also identifies several typologies of Hybrid Policing as a model, namely non-hybrid policing, semi hybrid policing and pseudo hybrid policing."

"Tulisan ini tentang community policing (pemolisian komuniti), yangingin ditunjukkan adalah gaya pemolisian sebagai suatu tindakan atau ak-tivitaskepolisian dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalammasyarakat yang berkaitan dengan pencegahan terjadinya tindak kejahatandan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban."

"Tujuan utama dari lulisan ini adalah menyajikan pembahasan mengenaikonflik dan cara-cara mengatasinya, yang dalam mengatasi konflik tersebutperanan polisi stempat sebagai mediator dapat merupakan suatu bagian pentingdari program kebijaksanaan pemolisian komuniti. Konflik yang akan disajikandan dibahas adalah yang terlahir dari saling antar-hubungan perusahaan tambangmineral dan MIGAS dengan anggota-anggola komuniti setempat dimanapenambangan dilakukan, dan antara sesama anggota komuniti setempat. "

"Makalah ingin mencoba memetakan apa yang sekiranya akan dihadapi olehPolri di waktu-waktu mendatang. Filsafat yang diikuti disini adalah, bahwa pemolisianadalah fungsi dari masyarakat serta perkembangan masyarakat. Dengan demikianpemolisian bersifat progresif yang setiap saat melakukan penyesuaian (adjustment) terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat yang dilayaninya."

"Menemukan solusi kejahatan dunia maya yang terus meningkat merupakan tantangan yang menantang dihadapi karena pengobatan saja tidak cukup untuk menguranginya. Jumlah kasus Kejahatan dunia maya yang belum terselesaikan di Indonesia menunjukkan bahwa dibutuhkanstrategi yang melampaui penegakan hukum untuk menghadapinya. KeMenanggapi kejahatan dunia maya ini polisi perlu mengubah pendekatan kepolisian mereka dengan berkolaborasi dengan masyarakat untuk berperan dalam menghadapi dan mencegah kejahatan dunia maya melalui prinsip-prinsip pemolisian masyarakat. Beberapa penelitian menjelaskanbahwa pemolisian masyarakat memiliki kemungkinan untuk diterapkan di lingkungan virtual sebagai cara untuk mencegah kejahatan dunia maya dengan melibatkan masyarakat secara online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpolisian masyarakat virtual yang dilakukan di Indonesia belum dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip kepolisian masyarakat.Finding solutions to cybercrimes that continues to increase is a challenging challenge faced because treatment alone is not enough to reduce it. Number of cases Indonesia's unresolved cybercrimes show that there is a need strategies that go beyond law enforcement to deal with them. To In response to this cybercrime the police need to change their policing approach by collaborate with communities to play a role in confronting and preventing cybercrime through the principles of community policing. Several studies explain that community policing has the possibility to be applied in the environment virtual world as a way to prevent cybercrime by involving the community by online. The results of this study indicate that the virtual community policingcarried out in Indonesia has not been carried out thoroughly in accordance with the principles of community police."