Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pemekaran daerah sebagai sarana penguatan otonomi daerah telah menjadi permasalahan serius karena menghasilkan banyak daerah bermasalah. Namun demikian, kebijakan ini terus berjalan. Ada banyak daerah yang menunggu untuk dimekarkan dalam waktu dekat, salah satunya adalah kabupaten Sukabumi. tuntutan pemekaran kabupaten Sukabumi muncul sejak tahun 1970-an namun akhirnya mereda dengan sendirinya. Tuntutan itu direvitalisasi pada tahun 2005-an oleh para aktivis LSM. Melalui studi yang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran (UNPAD), Sukabumi dinyatakan layak untuk dimekarkan menjadi tiga daerah otonomi baru. Sayangnya, kajian ini tidak memperhitungkan kapasitas institusi kabupaten Sukabumi secara spesifik yang terindikasi memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berikut ini: Apa dampak tuntutan pemekaran terhadap kapasitas institusi pemerintah kabupaten Sukabumi'Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah, kapasitas institusi dan pembangunan kapasitas, kapasitas institusi pemerintah daerah, dan pengambangan kapasitas dalam kerangka pemekaran dan penataan wilayah. Sebagai alat analisis peneliti menggunakan dimensi kapasitas institusi menurut USAID Center for Development, Information, and Evaluation. Selanjutnya, peneliti menggunakan pendekatan positivist dan tipe penelitian deskriptif dengan teknis analisis kualitatif dalam penelitian ini. informan kunci diambil dari internal Pemda Kabupaten Sukabumi (BAPPEDA, DPKAD, BKD, Inspektorat, Humas Setda, dan Camat Sukaraja) dan eksternal Pemda (Aktivis LSM dan Ketua Komisi I DPRD).Dalam penelitian ditemukan bahwa tidak ada dampak tuntutan pemekaran yang berarti terhadap kapasitas institusi pemerintah kabupaten Sukabumi. Ada beberapa perbaikan yang dilakukan namun tidak terkait dengan adanya tuntutan pemekaran. Oleh karena itu, wacana pembentukan miniatur kabupaten perlu segera realisasikan sebagai alternatif kebijakan pemekaran daerah. Selain itu, wacana penguatan kapasitas institusi tetap harus dilakukan. Secara internal, kepememimpinan dan kemampuan majemen secara umum perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, saran diberikan seputar kepemimpinan dan manajemen di sektor umum, keuangan, maupun sumber daya manusia. Sementara itu, kemampuan eksternal perlu diperbaiki dengan memperbaiki hubungan Pemda dan LSM.

---

Area algamation policy as a tool of local otonomy strenghtening had been becoming a serious problem because of created so many problematic areas. Nevertheless, this policy never want to stop. There are so many areas waiting to be algamated. One of them is Sukabumi County. The algamation claim had appeared since 1970's but finally dissapeared by its self. The claim had been revitalized about 2005's by NGO. Through UNPAD study, Sukabumi county had been stated as a proper area to be algamated. Unfortunately, the study hasn't touched institutional capacity of its local goverment (Sukabumi county). Whereas, there are several problems related to this institutional capacity. This problem bought researcher to formulate a research question which is what is the blooming claim effect to institutional capacity of Sukabumi County Government.This research base theories are local government, institutional capacity and capacity building, institutional capacity of local government, and capacity building in the contex of area arrangement and algamation. As tools of analysis, researcher uses institutional capacity dimensions refers to USAID Center for Development, Information, and Evaluation. Then, positivist becomes an approach that is used in this research by using descriptive research type and qualitative analysis. Key informan was taken from BAPPEDA, DPKAD, BKD, Inspektorat, Public Relation of Local Government Secretariat, and subdistrict head of Sukaraja (as internal informans), and NGO and DPRD representative (as external informans).In the research was found that there is no significant algamation effect to institutional capacity of Sukabumi County Government. Eventough there are the changes in vision dimension but those touch policy, programme, and work plan levels only. Agregately, there are no strenghtening efforts to institutional capacity, specifically in the contex of algamation claim. Therefore, it needs to realize alternative policy besides algamation area, which is creating county miniature. Another reccomendation is given to improve institutional capacity of Sukabumi County. In the internal side, researcher sees that the major problem is about leadership of local government. That's why, one of reccomendation is improving leadership quality. Besides that, finance and human resources capacity need to be improved also. Meanwhile, in the external side, government has to improve its relationship with NGO's."

"Pada tanggal 1 Februari 2008 lalu , Pemerintah menerbitkan amanat presiden (Ampres) Nomor 04/Pres/02/2008 yang menginstruksikan kepada kabinet untuk melakukan pembahasan bersama mengenai pembentukan 11 Kabupaten, 3 kota dan 1 provinsi baru.... "

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran kepemimpinan Bupati Ali Sutan Harahap pascapemekaran di Kabupaten Padang Lawas. Teori yang digunakan adalah konsep kepemimpinan, peran kepemimpinan, fungsi kepemimpinan. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah peran kepemimpinan Bupati Ali Sutan Harahap dalam menjalani peran dilihat dari 3 tiga dimensi yaitu interpersonal role, informasional role, dan decisional role. Hanya peran informasional role yang sudah sesuai sedangkan peran interpersonal role dan decisional role belum sesuai dengan peran seorang pemimpin yang sesungguhnya. Hal tersebut dilihat dari masih banyaknya permasalahan yang dihadapi Kabupaten Padang Lawas dan belum adanya solusi yang tegas dan cepat dari pemimpinnya sendiri yaitu Bupati Ali Sutan Harahap.

---

This research aims to describe the leadership role of Regent Ali Sutan Harahap post expansion in Padang Lawas distric. The theory used is the concept of leadership , the role of leadership , the function of leadership. This research approach is post positivist the data collected with the literature study and in depth interviews.

The results of this study are leadership role Regent Ali Sutan Harahap in the lead role of the views from 3 three dimensions interpersonal roles, informational roles, and decisional role. Only the informational role that is appropriate role while the role interpersonal role and decisional role is not in accordance with the role of a real leader. This can be seen from the number of problems facing the Padang Lawas and yet their hard and fast solutions of its own leaders, namely Regent Ali Sutan Harahap."

"ABSTRAKPejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta mengenai perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah juga bertugas membantu Kepala Kantor Pertanahan Nasional dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta tertentu sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan atau bangunan yang akan dijadikan dasar bagi bukti pendaftaran tanah, peran Pejabat Pembuat Akta Tanah sangat penting guna mencapai kesuksesan dilaksanakannya pemekaran wilayah pada Kabupaten Bekasi, penentuan perubahan batas wilayah pada perbatasan antara Kotamadya Bekasi dengan Kabupaten Bekasi masih menimbulkan permasalahan berkaitan dengan administrasi seperti halnya yang terjadi pada kasus, dibutuhkan peran serta aktif dari PPAT, Badan Pertanahan Nasional, serta masyarakat guna mewujudkan sistem administrasi pendaftaran tanah yang lebih baik, metode penelitian yang digunakan penelitian normatif yang bersifat yuridis normatif, tipologi yang digunakan adalah eksplanatoris dan preskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik analisis data dan pengambilan kesimpulan adalah deduktif (umum-khusus), pengolahan data penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif analitis, penentuan wilayah jabatan PPAT dan kegiatan pemeliharaan data tanah dalam hal dilakukannya pemekaran wilayah, langkah yang dapat dilakukan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan dalam kasus, para pihak yang terkait guna menyelesaikan permasalahan dalam kasus harus dapat berkerja sama dan bernegosiasi dengan baik guna keuntungan bersama, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka masing-masing pihak tentunya akan tetap tersangkut pada permasalahan tanah tersebut yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan seluruh pihak serta membuat tanah menjadi terbengkalai karena tidak terlaksananya administrasi yang baik.

---

ABSTRACT

Land Deed Maker Officer as a public official who is authorized to make the deeds things about legal acts related to land is also responsible for assisting the Head of National Land Office in carrying out land registration to make the deeds of certain evidence had done certain legal actions regarding land rights or buildings to be used as the basis for proof of registration of the land, Land Deed Maker Officer's role is very important in order to achieve successful implementation of the regional growth in Bekasi Regency,estlabishment of changes demarcate the border between the Municipality of Bekasi and Bekasi regency still causing some problems related with the administration as well as in the case, it takes the active participation of Land Deed Maker Officer, the National Land Office, as well as the society in order to realize a better system of registration of land, methods of research used normative research that is juridical normative, typology used is explanatory and prescriptive, the type of data used are secondary data with data analysis techniques and conclusions are deductive (general-specific), data processing research is qualitative with a qualitative approach produces analytical descriptive data, Land Deed Maker position region establishment and soil data maintenance activities in terms of regional expansion, steps can be taken to resolve the problems of the parties in the case, the parties concerned in order to resolve the problems in the case should be able to work together and negotiate well for mutual benefit, if it is not done then each each party will certainly remain stuck in the land administration problems that could ultimately harm the interests of all parties and make the land become neglected due to non-performance of good administration."

"enelitian ini didasari pemikiran bahwa pemekaran wilayah merupakan sebuah produk kebijakan publik, sebagai upaya pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Dalam kerangka rasionalitas, maka kebijakan pemekaran seharusnya adalah hasil pilihan yang rasional, mencakup pemilihan alternative bagi tercapainya tujuan, mengandung nilai yang fundamental dan tepat guna untuk mencapai hasil akhir (outcome) yang diinginkan. Tujuan dari penulisan ini adalah : mendeskripsikan proses pembuatan kebijakan pemekaran dan mendeskripsikan rasionalitas yang digunakan aktor dalam kebijakan pemekaran. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Tulisan ini mengangkat temuan hasil penelitian bahwasanya proses penetapan kebijakan pemekaran, bukanlah upaya solutif bagi persoalaan substantive masyarakat dan rasionalitas yang digunakan dalam penetapan kebijakan, didominasi model rasionalitas tong sampah, sebagai respon struktur terhadap kepentingannya elit (politik), bersifat transaksional, bukanlah respon sistem (legislatif dan eksekutif) untuk mengatasi masalah faktual yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat."

"Pemekaran daerah diharapkan mampu meningkatkan layanan pendidikan di daerah pemekaran. Namun ditemukan partisipasi sekolah pada semua jenjang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun dibandingkan Provinsi induknya setelah terjadinya pemekaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran untuk melihat hubungan pemekaran daerah terhadap partisipasi sekolah. Dari hasil regresi data Susenas tahun 1992-2020, ditemukan bahwa pemekaran daerah menurunkan probabilitas anak bersekolah sebesar 3.81%. Probabilitas negatif paling besar terjadi pada jenjang SMA, dimana probabilitas anak bersekolah SMA turun sebesar 9.77% setelah terjadinya pemekaran daerah. Diikuti jenjang SMP dengan probabilitas sebesar 6.78%. Namun pada jenjang SD ditemukan tidak mempunyai hubungan dengan pemekaran daerah. Pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan serta pendidikan kepala rumah tangga mampu meningkatkan probabilitas anak bersekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil analisis kualitatif, ditemukan bahwa keterbatasan ekonomi untuk menyekolahkan anak bukan menjadi kendala. Namun adanya kesempatan menjadi tenaga kerja anak terutama di tambang timah serta budaya keluarga yang mendukung hal tersebut dianggap menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah. Ditemukan pula indikasi partisipasi sekolah membaik, seiring dengan menurunnya kontribusi sektor primer pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

---

Regional expansions are expected to improve education services in the newly created regions. However, it was found that school participation at all levels in the Bangka Belitung Islands Province decreased compared to its parent province after the expansion. This study used mixed methods research to examine the relationship between regional expansion and school participation. The results of the 1992-2020 Susenas data regression found that regional expansion reduced the probability of children going to school by 3.81%. The greatest negative probability occurs at the senior high school level, where the probability of a child attending high school decreases by 9.77% after the regional expansion. Followed by the junior high school level with a probability of 6.78%. However, at the primary school level, it was found that it had no relationship with regional expansion. Household spending on education and the education of the head of the household can increase the probability of children going to school in the Bangka Belitung Islands Province. From the results of the qualitative analysis, it was found that economic limitations to sending their children to school were not an obstacle. However, the opportunity to become a child labor, especially in tin mines and family culture that supports this are considered to be factors that influence school participation. There were also indications of improving school enrollment, in line with the declining contribution of the primary sector to GDP (Gross Domestic Product)."

"Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian sengketa batas daerah yang terkait dengan pemekaran daerah, sengketa batas daerah ini terjadi di wilayah Bandara Udara Soekarno-Hatta, antara Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Penelitian ini menitikberatkan pada faktor penyebab terjadinya sengketa batas daerah, pelaksanaan penyelesaian sengketa batas daerah sesuai Permendagri No. 76 Tahun 2012 dan alternatif penyelesaian sengketa batas daerah melalui jalur pengadilan. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa batas daerah pada objek penelitian.

---

This thesis discusses the settlement of regional boundary disputes related to the expansion of the region, this boundary disputes occurred in the area of Soekarno Hatta Airport, between Kabupaten Tangerang and Kota Tangerang. This study focuses on the factors causing the occurrence of regional boundary disputes, the implementation of local boundary dispute resolution in accordance Permendagri no. 76 of 2012 and alternative settlement of border area disputes through the court. This study analyzes the implementation of local boundary dispute resolution on the research object."

"Pemekaran wilayah kantor pertanahan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pemecahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, khususnya terkait peralihan hak atas tanah yang mesti didaftarkan di kantor pertanahan setempat. Pemekaran wilayah ini dalam kenyataannya merubah daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga meskipun PPAT dapat membuat akta akan tetapi akta tersebut tidak dapat didaftarkan karena berada di luar wilayah kantor pertanahan yang dipilihnya. Penelitian ini menganalisis implikasi hukum pemekaran wilayah kantor pertanahan terhadap daerah kerja PPAT dalam rangka peralihan hak atas tanah melalui kegiatan pendaftaran tanah di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selain itu menganalisis pembuatan akta oleh PPAT terhadap bidang tanah yang masuk ke dalam wilayah daerah yang dimekarkan. Penelitian hukum ini berbentuk nondoktrinal dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara terhadap beberapa narasumber yang relevan. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa implikasi pemekaran wilayah kantor pertanahan terhadap daerah kerja PPAT adalah munculnya ketidakpastian hukum karena akta autentik yang dibuat untuk mengalihkan hak atas tanah oleh PPAT menjadi tidak dapat didaftarkan ke kantor pertanahan hasil pemekaran yang bukan merupakan pilihan PPAT sebagai daerah kerjanya. Adapun terkait pembuatan akta oleh PPAT terhadap bidang tanah yang masuk ke dalam wilayah pemekaran daerah harus dilakukan secara cermat dan hati-hati melalui pengecekan sertipikat dan selanjutnya disesuaikan dengan data dan informasi terbaru. Apabila dalam kenyataanya akta tersebut tidak dapat didaftarkan oleh PPAT ke kantor pertanahan setempat karena daerah kerja PPAT tidak termasuk wilayah kantor pertanahan itu maka PPAT harus menyarankan kepada pihak yang hendak membuat akta untuk menghubungi PPAT yang berwenang sesuai dengan wilayah kantor pertanahan setelah pemekaran.

---

The territorial expansion of land offices in Indonesia, which includes the division of the Bogor Regency Land Office in West Java Province based on the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Regulation Number 12 of 2022, is intended to improve public services, particularly concerning the transfer of land rights that must be registered at the local land office. In practice, this territorial expansion alters the working areas of Land Deed Officials (PPAT), meaning that although a PPAT can create a deed, the deed cannot be registered if it falls outside the jurisdiction of the land office chosen by the PPAT. This study analyzes the legal implications of the territorial expansion of land offices on the working areas of PPATs in relation to the transfer of land rights through land registration activities in Bogor Regency, West Java Province. Additionally, it examines the creation of deeds by PPATs for land plots within the newly expanded regions. This legal research is non-doctrinal, collecting primary data through interviews with several relevant sources, while secondary data collection is conducted through literature studies. The collected data is then qualitatively analyzed. The analysis results indicate that the implication of the territorial expansion of land offices on the working areas of PPATs is the emergence of legal uncertainty. This is because the authentic deeds made to transfer land rights by PPATs become unregistrable at the expanded land offices that are not the PPAT's chosen working areas. Concerning the creation of deeds by PPATs for land plots within the expanded regions, this must be done carefully and meticulously by checking the certificates and aligning them with the latest data and information. If it turns out that the deed cannot be registered by the PPAT at the local land office due to the PPAT's working area not being within that land office's jurisdiction, the PPAT must advise the parties intending to create the deed to contact the PPAT authorized in accordance with the land office's jurisdiction after the territorial expansion"

"Penelitian ini membahas aspirasi pemekaran Kabupaten Subang Utara yang telah berlangsung sejak tahun 2004 menghadapi hambatan karena belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah Kabupaten Subang, yang merupakan salah satu syarat formal sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi advokasi yang digunakan oleh Forum Pemekaran Pantura Subang (FP2S) dalam mendorong pemekaran serta mengeksplorasi kepentingan politik dan ekonomi yang mendasari aspirasi tersebut. Advocacy Coalition Framework (ACF) digunakan sebagai analisis utama dalam studi kasus FP2S. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta penggunaan data sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa FP2S merupakan koalisi elite Pantura yang bertujuan untuk mengadvokasikan pemekaran Subang Utara. FP2S menggunakan strategi advokasi meliputi sosialisasi, lobi politik, negosiasi, kampanye media sosial, dan aksi demonstrasi. Strategi ini berhasil mendapatkan keberpihakan Bupati Subang, yang memberikan sumber daya politik signifikan untuk mengintervensi pemerintah Subang. Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pemekaran Kabupaten Subang merupakan hasil dari lobi politik dan kompromi antara FP2S dan elite politik di Subang, yang didorong oleh kepentingan masing-masing elite.

---

This study discusses the aspirations for the formation of North Subang Regency, ongoing since 2004, faces obstacles due to the lack of approval from the Subang Regency government, a formal requirement as stipulated in Law No. 23 of 2014. This study aims to explain the advocacy strategies used by the North Subang Expansion Forum (FP2S) in promoting the formation and to explore the political and economic interests underlying this aspiration. The Advocacy Coalition Framework (ACF) is employed as the primary analytical tool in the case study of FP2S. The research method used is qualitative, with data collection techniques including interviews and the use of secondary data. The findings indicate that FP2S is a coalition of Pantura elites aiming to advocate for the formation of North Subang. FP2S employs advocacy strategies such as socialization, political lobbying, negotiation, social media campaigns, and demonstrations. These strategies successfully gained the support of the Subang Regent, providing significant political resources to influence the Subang government. The signing of the Joint Decree (SKB) for the formation of North Subang Regency was the result of political lobbying and compromise between FP2S and the political elites in Subang, driven by the interests of each elite."

"Masyarakat sangat mendambakan kehidupan yang sejahtera, aman, tentram, mampu menghidupi keluarganya secara layak dan keinginan ideal lainnya. Saat ini hampir sebagian besar negara di dunia menggantungkan haraan dan cita-cita tersebut."