Penelitian ini membahas aspirasi pemekaran Kabupaten Subang Utara yang telah berlangsung sejak tahun 2004 menghadapi hambatan karena belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah Kabupaten Subang, yang merupakan salah satu syarat formal sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi advokasi yang digunakan oleh Forum Pemekaran Pantura Subang (FP2S) dalam mendorong pemekaran serta mengeksplorasi kepentingan politik dan ekonomi yang mendasari aspirasi tersebut. Advocacy Coalition Framework (ACF) digunakan sebagai analisis utama dalam studi kasus FP2S. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta penggunaan data sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa FP2S merupakan koalisi elite Pantura yang bertujuan untuk mengadvokasikan pemekaran Subang Utara. FP2S menggunakan strategi advokasi meliputi sosialisasi, lobi politik, negosiasi, kampanye media sosial, dan aksi demonstrasi. Strategi ini berhasil mendapatkan keberpihakan Bupati Subang, yang memberikan sumber daya politik signifikan untuk mengintervensi pemerintah Subang. Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pemekaran Kabupaten Subang merupakan hasil dari lobi politik dan kompromi antara FP2S dan elite politik di Subang, yang didorong oleh kepentingan masing-masing elite.

---

This study discusses the aspirations for the formation of North Subang Regency, ongoing since 2004, faces obstacles due to the lack of approval from the Subang Regency government, a formal requirement as stipulated in Law No. 23 of 2014. This study aims to explain the advocacy strategies used by the North Subang Expansion Forum (FP2S) in promoting the formation and to explore the political and economic interests underlying this aspiration. The Advocacy Coalition Framework (ACF) is employed as the primary analytical tool in the case study of FP2S. The research method used is qualitative, with data collection techniques including interviews and the use of secondary data. The findings indicate that FP2S is a coalition of Pantura elites aiming to advocate for the formation of North Subang. FP2S employs advocacy strategies such as socialization, political lobbying, negotiation, social media campaigns, and demonstrations. These strategies successfully gained the support of the Subang Regent, providing significant political resources to influence the Subang government. The signing of the Joint Decree (SKB) for the formation of North Subang Regency was the result of political lobbying and compromise between FP2S and the political elites in Subang, driven by the interests of each elite.