Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
Ni Putu Nena BP Rachmadi
"
Keberadaan pemegang saham layaknya jantung bagi perseroan. Ketentuan perundang - undangan mesyaratkan suatu perseroan haruslah didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang. Bermula dari ketentuan inilah kemudian muncul istilah pemegang saham minoritas dan mayoritas. Idealnya pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas dapat memiliki keinginan yang selaras dalam suatu perseroan. Hal ini diwujudkan dengan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Namun, hal ini sangatlah sulit dicapai karena adanya perbedaan kepentingan diantara masing - masing pemegang saham. Seringkali ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T36017
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Susanto Hutama
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T37190
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Muhammad Hafidz S.
"
Pada suatu Perseroan Terbatas dari segi kepemilikan saham terdapat dua jenis yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas dan minoritas memiliki hak dan kewajiban yang sama terutama dalam pengambilan keputusan. Mengenai pengajuan permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada ketua pengadilan negeri seharusnya melalui kesepakatan dan persetujuan bersama. Pada penelitian ini pemegang saham mayoritas dalam permohonannya tidak mengikutsertakan pemegang saham minoritas. Dalam proses permohonan di PN Batam (PN Batam) Majelis ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Shofia Shobah
"
Abstrak
Perlindungan minority shareholders dalam perusahaan menjadi satu hal yang
sangat penting mengingat besarnya kemungkinan terciderainya hak-hak mereka
oleh tindakan direksi. Dalam konsep perseroan, shareholders adalah pihak pasif
yang tidak ikut serta dalam pengurusan perseroan, sehingga menyebabkan
shareholders rentan terhadap penyimpangan. Hak pemegang saham perusahaan
sangat penting bagi konsep Corporate Governance. Perusahaan tidak pernah
bisa mengabaikan kepentingan anggotanya dan pemegang sahamnya. Direksi
dapat mengambil keputusan untuk menjalankan perusahaan asalkan tidak
melanggar Companies Acts. Direksi harus bertindak dengan itikad baik dan
untuk kepentingan terbaik korporasi, disinilah ...
"
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018
340 JHP 48:4 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Rahayu Ningsih
"
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Kemudian Penelitian dilakukan secara diskriptif dimana penggabungan antara hasil penelitian dengan data-data yang ada untuk memberikan gambaran secara kualitatif.
Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang selama ini dilaksanakan pada umumnya memberikan sejumlah hak-hak yang dijamin oleh undang-undang. Namun demikian ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas belum cukup melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas. Adanya ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
T19869
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ruby Kusumawati
"
Sejak tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk memperkuat sistim perbankan dengan cara memperkuat permodalan bank-bank di Indonesia. Merger adalah salah satu cara agar struktur permodalan yang dimiliki bank tersebut kuat, dan implikasinya mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Oleh sebab itu merger bank harus dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga perlu diperhatikan perlindungan pihakpihak yang berkaitan dengan merger. Salah satu pihak yang berkaitan dalam merger adalah pemegang saham minoritas dalam bank tersebut. Notaris sebagai ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T36948
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Banunaek, Albertus
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis filosofi dan asas hukum khususnya hukum perusahaan di Indonesia, yang berkaitan dengan perlindungan pemegang saham minoritas di dalam sebuah perusahaan joint venture PMA-PMDN, dimana sebagian besar kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pihak asing. Perlindungan kepada kepentingan pemilik saham minoritas diasumsikan sebagai cerminan terhadap kepentingan nasional. Tipe penelitian adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian dengan mempergunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang - undangan yang terkait dengan permasalahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T23022
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Indra Gunawan
"
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) memegang peranan tertinggi yang tidak diberikan kepada organ Perseroan yang lain, yaitu Direksi dan Komisaris, namun demikian RUPS tidak dapat diselenggarakan tanpa adanya keharmonisan di antara pemegang saham dan pengurus, karena untuk dapat diselenggarakannya RUPS diperlukan persyaratan korum kehadiran dan keputusan tertentu sesuai yang disyaratkan oleh undang-undang, hal ini untuk menghindari diambilnya keputusan yang merugikan pemegang saham minoritas maupun Perseroan. Perlindungan hukum bagi pemegang saham ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
T36551
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bayu Aji Saputro
"
Skripsi ini membahas mengenai analisis perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada transaksi benturan kepentingan PT. Karwell Indonesia, Tbk. Putusan oleh mayoritas dalam RUPS tidak selamanya fair bagi pemegang saham minoritas dikarenakan prinsip majority rule dan one share one vote. Hal ini yang seringkali merugikan kepentingan pemegang saham minoritas meskipun pengambilan suara diambil dengan cara demokratis. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S66
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Sibarani, Tagor Ricardo
"
Tesis ini membahas mengenai 2 dua aturan yang berbeda terkait permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas PT oleh pemegang saham minoritas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU No. 40/2007 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/SK/IV/2006 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan KKMA Pedoman Teknis 2006, yang juga dibahas melalui contoh kasus permohonan pemeriksaan PT SLJ Global Tbk. Secara khusus, tesis ini mengkaji bagaimana sifat pemeriksaan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47311
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
