Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis perubahan bentuk Badan UsahaMilik Negara Persero yaitu PT Asuransi Kesehatan menjadi Badan PenyelenggaraJaminan Sosial Kesehatan tanpa dilakukannya proses likuidasi. Diawali denganpembahasan proses pembubaran Badan Usaha Milik Negara Persero yang tundukpada ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitudiwajibkan adanya likuidasi kemudian dibahas mengenai proses pembubaran PTAskes (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara Perseroyang dilaksanakan tanpa adanya proses likuidasi. Pada skripsi ini menitikberatkanpada perlindungan bagi kreditur PT Asuransi Kesehatan apabila dibubarkan tanpalikuidasi dan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan SosialKesehatan. Hasil penelitian ini menyarankan untuk memberikan mekanisme yangjelas mengenai perlindungan bagi kreditur PT Asuransi Kesehatan yangdibubarkan tanpa proses likuidasi dan berubah bentuk menjadi BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

---

ABSTRACTThis mini thesis discusses regarding juridical review on the alteration of PTAsuransi Kesehatan to Health Social Warranty Convener Body without theliquidation process. The discussion starts from the dissolution process ofCompany State Owned Entity which shall be comply with the provision on LawNo.40 year 2007 on Limited Liability Company, which regulates the liquidationprocess and continues with the dissolution process of PT Asuransi Kesehatanwhich is one of Company State Owned Entity that conducted without liquidationprocess. This mini thesis focuses on the protection to the creditor of PT AsuransiKesehatan if the company will be dissolute without the liquidation process andtransformed to Health Social Warranty Convener Body. The results suggests thatthe clear mechanism regarding the protection to the creditor of PT AsuransiKesehatan which dissolute without the liquidation process and transformed toHealth Social Warranty Convener Body."

"Penelitian ini mengkaji mengenai Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yakni bagaimana Pendirian, Pembubaran dan Dampak Hukum atas Pembubaran yang tidak ditindaklanjuti dengan likuidasi. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan studi kasus pembubaran PT Rumah Sakit Haji Jakarta. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah maka baik pendirian maupun pembubaran didahului dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 331 ayat (2) junto Pasal 342 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setelah itu mengikuti ketentuan tentang perseroan terbatas sebagaimana Pasal 339 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2014. Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan, tidak serta merta perseroan tersebut hanya diwacanakan saja; terdapat tahapan-tahapan yang harus dilanjutkan. Pasal 142 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengisyaratkan bahwa Pembubaran Perseroan tersebut wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa selama pemberitahuan pembubaran perseroan tidak dilakukan sesuai dengan Pasal 147 UU PT, maka pembubaran perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga dan pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukumnya sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Akibat dari pembubaran perseroan, maka setiap surat keluar perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama perseroan tersebut. Namun pada prakteknya, pembubaran Perseroan tidak diikuti dengan penghapusan Badan Hukumnya. Hal ini seperti yang terjadi pada PT Rumah Sakit Haji Jakarta. Langkah seperti ini sebenarnya memiliki implikasi hukum, seperti masih adanya beban pajak yang pada Perseroan tersebut serta belum adanya implikasi hukum pembubarannya pada pihak ketiga. Oleh karenanya menjadi penting untuk melakukan pembubaran Perseroan Terbatas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga Badan Hukum yang ada benar-benar terhapuskan sehingga tidak memiliki dampak yuridis yang negatif.

---

This research studies regarding the Local Government Owned Enterprise incorporated under the laws of how to Establishment, Dissolution and Liquidation of the impact of the above Law is not followed by liquidation. The research method used is a normative juridical dissolution case studies PT Rumah Sakit Haji Jakarta. As the Local Enterprise both the establishment and dissolution preceded by local regulation as stipulated in Article 331 paragraph (2) jo Article 342 paragraph (1) of Law No. 23 of 2014 on Local Government after it followed the provisions of the limited liability company as Article 339 paragraph ( 2) Act No. 23 of 2014. In the event of dissolution of the Company, it is not only discourse; There are steps that must be followed. Article 142 Paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 suggests that the Liquidation of the Company shall be followed by liquidation conducted by a liquidator or curator; and the Company is not able to take legal actions, unless required to clean up all the affairs of the Company in order to liquidation. Limited Liability Company Act provides that during the dissolution of the company's notification is not made in accordance with Article 147 of Company Law, the dissolution of the company does not apply to third parties and the company does not result in the dissolution of the company's loss of legal status until the completion of the liquidation and the liquidator liability is accepted by the RUPS/GMS or court . As a result of the dissolution of the company, then any outgoing mail listed company in liquidation word behind the company name. However, in practice, the dissolution of the Company is not followed by the removal of Legal Entity. It's like that happened at PT Rumah Sakit Haji Jakarta. Such measures have actually had legal implications, such as the persistence of the tax burden on the company as well as the absence of the legal implications of its dissolution on third parties. It is therefore important to perform the dissolution of Limited Liability Company in accordance with applicable laws. So that the legal entity that is completely erased so do not have a negative impact juridical."