Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sianipar, Daniel Estefan Parmonang
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Diperiksa Tidak Sesuai Prosedur Pemeriksaan Oleh Majelis Pengawas (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT = Legal Protection Against Notaries Who Are Examined Not In Accordance With Examination Procedures By The Supervisory Council (Analysis of State Administrative Court Decisions Number 235/G/2019/PTUN.JKT
" Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang secara hukum. Notaris yang merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik juga merupakan warga negara yang mendapat perlindungan hukum. Pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan notaris merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris. Tetapi apabila notaris mendapatkan laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan, seharusnya diperiksa dan diadili sesuai dengan tata cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Quynna Zenobia
Akibat Hukum Ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang Terbukti tidak Bersalah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 337 K/TUN/2021) = Legal Consequences of Non Compliance With The Decision of The Supreme Court in The Case of Termination of a Land Deed Official (PPAT) Proven Innocent (Study of Supreme Court Decision Number 337 K/TUN/2021)
" Pemberhentian tidak hormat terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Berita Acara Pengambilan Keputusan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MP3D) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 telah menyebabkan kerugian terhadap PPAT bersangkutan baik secara materiil maupun immateriil. Semestinya, berdasarkan ketentuan Pasal 38 Permen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pemberhentian tidak hormat terhadap PPAT baru dapat dilakukan apabila telah melalui proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas dan Pembina Wilayah (MP3W) dan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sarah Nurasiyah
Analisis pengaruh keputusan menteri atas penjatuhan sanksi pemberhentian terhadap notaris : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 15/B/Mj.PPN/2009 = Analysis on the impact of ministrial decree on termination sanction imposed to the notary : study case of the Notary Central Supervisory Council Decree of 15/B/Mj.PPN/2009 / Sarah Nurasiyah
" ABSTRAK
Salah satu notaris yang melakukan pelanggaran jabatannya adalah Lany Sofyan, yang mendapatkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat dari Majelis Pengawas Pusat (MPP). Upaya hukum MPP terhadap putusan menteri adalah dengan mengirimkan surat kepada menteri untuk menindaklanjuti putusan MPP tersebut. Karena belum dikeluarkannya putusan menteri maka status hukum notaris tersebut tetap menjadi notaris. Penulisan tesis ini memakai metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan sumber data lainnya yang berkaitan, sedangkan kesimpulan ditarik secara preskriptif analitis dimana penelitian bertujuan untuk ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39072
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library