Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
Dedek Yuliona
"
ABSTRAK
The National Land Law stipulates that land procurement for the interest of the public as outlined in the principles of land procurement must be conducted through deliberation to reach settlement, whether in terms of land hand over or the compensation, and duress in any form and by whomever to the right holder is not allowed, including duress in using the institution of "payment offer followed by contingency at District Court". The implementation of land acquittal ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19625
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1984
S8391
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Lia Herawati
"
Sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat peran notaris dalam proses pembangunan semakin meningkat. Undang-undang dan Kode Etik menghendaki Notaris melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Dalam mengemban tugasnya itu, notaris harus bertanggung jawab. Berkenaan dengan keberadaan dan fungsi tanah, terdapat hubungan hukum, peralihan hak antara manusia dengan tanah, mencakup perbuatan jual-beli, sewa-menyewa, ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T37435
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Bekti Prawidyarini
Universitas Indonesia, 1985
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Shinta Pratiwi
"
Pembangunan daerah merupakan isu yang paling sering kita temui dalam beberapa dekade kepemimpinan di Negara ini, seiring dengan bergantinya kepemimpinan pemerintahan, pembangunan daerah tetap merupakan salah satu tugas yang turun temurun ingin diwujudkan agar dapat bertahan dalam era global yang serba dinamis dan selalu berkembang demi menunjang kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan daerah tersebut tentunya harus membutuhkan tanah yang menjadi tapak dari terciptanya suatu pembangunan, namun pada kenyataannya tanah yang tersedia seringkali tidak memadai, sehingga ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28134
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rachmat Kurniawan Ratdityas
"
[ABSTRAK
Kendala utama yang dirasakan saat ini dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya berupa jalan tol, adalah sulitnya pelaksanaan pembebasan tanah.Pembebasan tanah yang menjadi tanggung jawab pemerintah,pada banyak kasus, masih sulit mendapatkan kesepakatan nilai pembebasan dengan masyarakat.Masyarakat memiliki persepsi nilai pembebasan yang tinggi, diatas nilai tanah yang dipegang pemerintah dari hasil penilaian oleh penilai profesional. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai nilai pembebasan tanah, yang meliputi faktor nilai tanah, kerugian ...
"
2015
T42945
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Novi Mekanisari
"
Tesis ini membahas faktor-faktor risiko pada proses pembebasan tanah dengan studi kasus pada Proyek Banjir Kanal Timur DKI Jakarta dalam hubungannya dengan kinerja waktu proyek. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksploratif dan menggunakan pendekatan risiko serta analisa statistik (korelasi dan regresi berganda). Untuk menentukan biaya penanganan risiko yang optimal digunakan program crystal ball. Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor risiko dominan dalam pembebasan tanah Proyek BKT adalah akibat warga yang menuntut uang ganti kerugian ...
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2009
T26201
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Radjagukguk, Erman
Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1976
346.033 RAD b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Dedek Yuliona
"
ABSTRAK
The National Land Law stipulates that land procurement for the interest of the public as outlined in the principles of land procurement must be conducted through deliberation to reach settlement, whether in terms of land hand over or the compensation, and duress in any form and by whomever to the right holder is not allowed, including duress in using the institution of "payment offer followed by contingency at District Court". The implementation of land acquittal ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T 02323
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Steven
"
ABSTRAK
Tesis ini berfokus pada syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan
pembebasan hak atas tanah agar tanah yang telah dibebaskan tersebut menjadi
sempurna dan sah secara hukum serta mengenai batasan atau konsep suatu
pembebasan hak atas tanah serta batasan atau konsep suatu bidang tanah dapat
dikatakan sebagai tanah terlantar. Dari hasil penelitian, penulis berpendapat
bahwa putusan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
160/PK/PDT./2011 masih dirasa kurang tepat secara peraturan perundang –
undangan dan kurang berlandaskan keadilan. Penelitian dalam tesis ini ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39076
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library