ABSTRAK
Tesis ini berfokus pada syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukanpembebasan hak atas tanah agar tanah yang telah dibebaskan tersebut menjadisempurna dan sah secara hukum serta mengenai batasan atau konsep suatupembebasan hak atas tanah serta batasan atau konsep suatu bidang tanah dapatdikatakan sebagai tanah terlantar. Dari hasil penelitian, penulis berpendapatbahwa putusan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor160/PK/PDT./2011 masih dirasa kurang tepat secara peraturan perundang –undangan dan kurang berlandaskan keadilan. Penelitian dalam tesis ini adalahberbentuk yuridis normatif yang sifatnya preskriptif analitis yang pada akhirnyamemberikan saran agar saksi ahli yang berkompeten di bidangnya dapatdihadirkan dalam suatu persidangan, khususnya yang berkaitan dengan pertanahandan dirasa perlunya untuk merevisi beberapa peraturan hukum dalam bidangpertanahan.

---

ABSTRACT
This thesis focuses on the conditions that must be met by the party that conductingthe liberation of land rights to land that has been liberated to be perfectlylegitimate and legally binding, as well as regarding to the concept or limitation ofrights over the land liberation as well as the limitation or concept to the land thatcan be said to be displaced. From the results of research, the author argues that thedecision of the Tribunal of judges in the Supreme Court Verdict Number160/PK/PDT./2011 still felt less precise on laws and less based on justice. Theresearch in this thesis is the juridical normative that shaped in prescriptiveanalytical that ultimately provide recommendations to make a competent expertwitnesses in their field can be presented in a trial/court, particularly related to landand felt the need to revise some of the legal regulations in the field of land.