Ditemukan 25 dokumen yang sesuai dengan query
Nurul Afrida Syahlefi
"
Skripsi ini membahas mengenai pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak dengan studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 2583/K/PDT/2013, mengenai pembatalan perjanjian sewa menyewa secara sepihak atas tanah milik negara yang terletak di Kompleks Kali Besar Timur No. 31, Jakata barat. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, apakah pembatalan perjanjian dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum meskipun terdapat hubungan kontraktual diantara kedua belah pihak. Kedua, pelaksaanan putusan hakim terkait dengan kasus pembatalan perjanjian yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S60289
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Winston Patrick Gabriel
"
Ajaran Woekerordonantie 1938 dapat diterapkan sebagai dasar pembatalan perjanjian selama memenuhi unsur-unsur kurang cermat, keterbatasan pengetahuan atau pengalaman, dan keadaan terdesak dari salah satu pihak yang dimanfaatkan lawan janjinya sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan prestasi dan kontraprestasi di antara para pihak dalam suatu perjanjian. Berdasarkan ajaran Woekerordonantie 1938, maka hakim berdasarkan jabatannya memiliki kewenangan untuk mengesampingkan Pasal 1338 KUHPerdata untuk menyeimbangkan perjanjian tersebut, atau membatalkan perjanjian di antara para pihak dikarenakan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian ke-1 ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dimas Fir Rizqi
"
Semakin pesatnya arus globalisasi membuat bisnis juga semakin meningkat. Ditambah dengan sedang terjadinya era revolusi industry 5.0 membawa dampak dan perubahan yang signifikan dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia. Kemajuan tersebut menjadi sebuah tantangan yang wajib dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesian. Pelbagai sengketa bisnis pun juga tak dapat dihindari dikarenakan kemajuan peradaban tersebut. Lambatnya penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan membutuhkan suatu terobosan agar terciptanya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Alfian Anditya
"
Kerja sama waralaba pada prinsipnya ialah skema usaha yang dilaksanakan oleh perseorangan atau badan usaha melalui pemanfaatan sistem bisnis dengan ciri khas usaha yang telah dikembangkan oleh pelaku usaha berpengalaman dalam rangka pemasaran barang dan/atau jasa. Kerja sama tersebut haruslah didasarkan pada suatu perjanjian waralaba yang telah disusun para pihak dengan memperhatikan ketentuan penyelenggaraan waralaba yang telah diatur oleh Pemerintah. Ketidak-patuhan penyusunan perjanjian waralaba terhadap ketentuan dimaksud sejatinya akan mengakibatkan perjanjian yang bersangkutan menjadi batal ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mutiara Putri Artha
"
Tesis ini membahas mengenai fenomena pembatalan perjanjian transaksi derivatif di Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan studi kasus beberapa putusan yaitu Putusan Nomor 671/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2009/PN.JKT.SLT, dan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST. Selain itu, tesis ini juga membahas pentingnya peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian transaksi derivatif yang bertujuan untuk meminimalisasi risiko permbatalan perjanjian transaksi derivatif. Penelitian ini menyarankan agar para pihak, bank dan nasabah, dalam membuat perjanjian transaksi derivatif seyogyanya menggunakan jasa Notaris untuk membuat perjanjian transaksi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27449
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Mutiaratu Astari Rafli
"
Dalam pengaturannya, seseorang yang mengalami kesalahan ketika dia menyetujui suatu perjanjian, perjanjian itu dapat dibatalkan jika dia menuntutnya di pengadilan dan sebagai akibatnya perjanjian itu dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Studi ini membahas ajaran Khalafafan (Dwaling) yang merupakan salah satu alasan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 dan 1322 KUHPerdata yang ditinjau berdasarkan pendapat Ahli Hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri. 623 / Pdt.G / 2017 / PN.JKT.SEL. Penelitian ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nouvaliza Aisy Akmalia
"
Skripsi ini membahas mengenai pembatalan klausula eksonerasi dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Meskipun klausula eksonerasi berakibat batal demi hukum, tetapi pihak yang memuat klausula eksonerasi tersebut tentunya akan bersikeras bahwa klausula tersebut sah dan mengikat para pihak. Maka dari itu, pihak yang dirugikan harus mengajukan pembatalan melalui gugatan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, dikarenakan pengabulan pembatalan perjanjian dan ganti kerugian bergantung pada diskresi hakim dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hanna Arinawati
"
Citizen lawsuit merupakan mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaiannya dalam memenuhi hak-hak warga negara. Citizen lawsuit belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga rujukan yang dapat digunakan oleh Hakim untuk memutus gugatan citizen lawsuit adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/11/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Penelitian ini akan membahas mengenai perkembangan hukum gugatan citizen lawsuit di Indonesia dan perbandingannya dengan Negara ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Laudia Husain
"
Penyalahgunaan keadaan merupakan suatu keadaan dimana terdapat ketidakseimbangan ekonomi atau psikologis, kemudian dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat sehingga pihak yang lebih lemah terpaksa menyetujui perjanjian yang mungkin berisi persyaratan yang tidak patut atau tidak adil. Tulisan ini menganalisis bagaimana konsep penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomi sebagai dasar pembatalan perjanjian, melalui kriteria-kriteria berdasarkan doktrin maupun pertimbangan Hakim dalam putusan-putusan pengadilan. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, dimana data-datanya diperoleh melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Kemas Abdul Karim
"
ABSTRAK
Keadaan memaksa atau Force Majeure dapat mempengaruhi dari kelancaran suatu perjanjian sewa menyewa. Hal ini dapat menimbulkan masalah kepada para pihak, sehingga dalam tesis ini juga meninjau suatu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai pembatalan sepihak setelah Force Majeure terjadi. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu bagaimana kedudukan hukum perjanjian sewa menyewa terhadap rusaknya objek sewa akibat force majeure, bagaimana pengaturan hak opsi perjanjian sewa menyewa yang objek sewanya rusak akibat force majeure, dan ...
"
2017
T46930
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
