Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Kurnia Fajariyati
Pembatalan akta pemberian hak tanggungan sebagai akibat hukum Pembebanan jaminan hak atas tanah oleh pihak yang tidak berwenang : analisis Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2093 K/Pdt/2010 = Cancellation of mortgage as impact of law for reference right collateral installation of land that performed by unauthorized person : analysis of Supreme Court Decision no. 2093 K/Pdt/2010
" Kredit perbankan berperan penting dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian. Untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang diberikan, diperlukan adanya jaminan. Umumnya benda yang dapat dijadikan jaminan kredit adalah tanah dan bangunan yang pengikatan jaminannya melalui lembaga hak tanggungan. Pengikatan jaminan dengan hak tanggungan diatur dalam UUHT. Ketidakwenangan debitur dalam membebankan jaminan tanah milik pihak ketiga pada saat pembuatan APHT menimbulkan akibat hukum dibatalkannya APHT oleh Putusan Pengadilan. Pemberian hak tanggunan seharusnya memenuhi Pasal 8 UUHT. Batalnya ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32591
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hendra S.
Analisis yuridis terhadap pembatalan akta pemberian hak tanggunan serta upaya pejabat pembuat akta tanah dalam meminimalisasi resiko pembatalan akta pemberian hak tanggungan dan sertipikat hak tanggungan : studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST = Juridical analysis against cancellation of APHT and PPAT effort to minimize risk of cancellation of APHT and SHT : study Verdict Number 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Central Jakarta District Court Verdict Number 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST / Hendra S
" ABSTRAK
Jaminan utang yang berupa tanah sekarang ini menjadi jaminan yang sangat banyak digunakan oleh pemberi kredit. Jaminan tersebut diikat dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dinamakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang merupakan akta otentik. Namun dalam kenyataannya, terdapat banyak akta otentik yang dibuat oleh PPAT yang digugat dan akhirnya dibatalkan salah satunya APHT. Permasalahan yang difokuskan oleh penulis dalam tesis ini adalah mengenai mekanisme pembatalan APHT, upaya PPAT dalam meminimalisasi terjadinya pembatalan APHT dan SHT, dan kesesuaian putusan Pengadilan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38987
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library