ABSTRAKJaminan utang yang berupa tanah sekarang ini menjadi jaminan yang sangat banyak
digunakan oleh pemberi kredit. Jaminan tersebut diikat dengan akta Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang dinamakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
yang merupakan akta otentik. Namun dalam kenyataannya, terdapat banyak akta
otentik yang dibuat oleh PPAT yang digugat dan akhirnya dibatalkan salah satunya
APHT. Permasalahan yang difokuskan oleh penulis dalam tesis ini adalah mengenai
mekanisme pembatalan APHT, upaya PPAT dalam meminimalisasi terjadinya
pembatalan APHT dan SHT, dan kesesuaian putusan Pengadilan Tinggi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST terhadap peraturan-peraturan
yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan bentuk penelitian yuridis normatif.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari
data kepustakaan. Selain itu dalam rangka menunjang penelitian yang dilakukan,
maka penulis juga mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara dengan
beberapa pihak yang terkait.
ABSTRACTDebt guarantees in the form of land now very widely used by lenders. That debt
guarantees tied to the PPAT deed named by APHT which is authentic deed. PPAT as
public officer given authority to make authentic deeds with regard to specific legal
acts concerning land security rights and condominium ownership right. But in reality
there are many authentic deeds sued and eventually canceled such as APHT.
Problems are focused by the author ini this thesis are on the APHT cancellation
mechanism, the effort of PPAT to minimize the cancellation of APHT and SHT, and
conformity verdict number 72/PDT/2013/PT.DKI j.o 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST
with the provisions of the applicable law. This research was conducted with the
normative juridical form. The data used in this research is a secondary data obtained
from literature data. Beside that in this research, in order to support the research
conducted, the authors also collected data by conducting interviews with relevant
parties.
T38987-Hendra S.pdf :: Unduh