Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan superblok merupakan upaya pemanfaatan ruang dalam skala besar dengan membangun kawasan terpadu dan multifungsi untuk menciptakan kenyamanan masyarakat kota. Pembangunan superblok di Kawasan Koridor Satrio hingga saat ini belum berhasil mengatasi berbagai masalah perkotaan seperti kemacetan dan ketersediaan pedestrian, ruang terbuka publik dan hunian murah bagi masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak unit pemerintah dalam pembangunan superblok, sehingga dibutuhkan koordinasi untuk menciptakan keharmonisan dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi dalam pembangunan superblok dalam rangka pemanfaatan ruang di Kawasan Koridor Satrio. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa koordinasi dalam pembangunan superblok dilakukan melalui Rapat Pimpinan (RAPIM) dengan output berupa penerbitan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). Setelah SIPPT diterbitkan, koordinasi seringkali dilakukan dalam bentuk komunikasi informal. Koordinasi dalam pemanfaatan ruang di DKI Jakarta masih menghadapi beberapa kendala seperti tidak adanya Standard Operating Procedure (SOP) koordinasi, sulit memastikan kehadiran anggota BKPRD dalam RAPIM, dan sumber daya manusia yang terbatas.

---

Superblock development is space utilization effort on large scale by building an integrated and multifunctional area to create the comfort of urban society. Superblock Development in Koridor Satrio region has not managed to overcome various urban problems, such as congestion and availability of pedestrian, public space and low occupancy for the community. It depands on the involvement of many units of government, so it takes coordination to create harmony in superblock development . This study aims to analyze coordination in superblock development in order to utilize the space in the Koridor Satrio region. The approach used in this study is a qualitative approach, with in-depth interviews and a literature study. The results showed that coordination is done through the superblock development RAPIM with the output of the Permit Land Use Designation Issuance (SIPPT). After SIPPT published, coordination is often done in informal communication. Coordination in space utilization in Jakarta faces some obstacles such as the absence of a Standard Operating Procedure (SOP) coordination, difficult to ascertain the presence BKPRD members at the meeting, and human resources are limited."

"ABSTRAKPasar Baru adalah Pusat Pertokoan yang tertua untuk melayani kebutuhan masyarakat golongan menengah ke atas di kota Jakarta pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda sampai era tahun 1970-an, disamping Pasar Senen dan Pasar Jatinegara yang merupakan pasar tradisional untuk melayani kebutuhan masyarakat golongan menengah ke bawah. Sampai era tahun 1970-an, hampir seluruh penduduk kota Jakarta berkunjung ke Pasar Baru untuk melakukan kegiatan belanja tekstil, sepatu dan kebutuhan sekunder lainnya, namun dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin untuk membangun pusat-pusat perbelanjaan di 5 (lima) wilayah kotamadya Jakarta yang aman dan nyaman menyebabkan Pasar Baru tidak lagi menjadi menjadi tempat tujuan utama bagi masyarakat golongan menengah ke atas di Jakarta untuk berbelanja, kecuali untuk beberapa komoditi seperti tekstil bermutu yang diimpor dari luar negeri serta sebagai grosir peralatan kecantikan. Berangkat dari pemikiran bahwa Pasar Baru pernah sebagai satu-satunya pusat pertokoan golongan menengah ke atas yang diwariskan dari turun temurun di kota Jakarta, mudah dicapai dan memiliki letak yang cukup strategis di pusat kota Jakarta maka perlu dilakukan penelitian untuk mengoptimalkan kembali kegiatan-kegiatan yang terdapat di lingkungan Pasar Baru. Penelitian ditempuh dengan cara mengamati lingkungan Pasar Baru, dimana ditemukan fakta-fakta seperti traffic yang padat di sekitar lingkungan ini, kondisi kurang nyaman dan aman akibat aktivitas pedagang kaki lima yang berdagang di pedestrian Jalan Pasar Baru Raya dan kurangnya lahan parkir, menjadi beberapa faktor yang mengakibatkan pengunjung golongan menengah ke atas kurang berminat untuk berbelanja di Pasar Baru. Sehingga diperlukan suatu cara pengembangan jenis-jenis kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan tertinggi (yield) untuk meningkatkan optimalisasi lingkungan Pasar Baru. Berdasarkan kajian Heritage, memang benar Pasar Baru merupakan lingkungan Cagar Budaya. Berdasarkan kajian Highest & Best Use, penggunaan yang tertinggi dan terbaik bagi lingkungan Pasar Baru adalah kegiatan hunian, sehingga Pasar Baru dapat dikembangkan menjadi lingkungan wisata belanja heritage. Berdasarkan kajian Kelayakan, Pasar Baru layak untuk dikembangkan menjadi lingkungan wisata belanja heritage.

---

ABSTRACTPasar Baru is the oldest shopping street catering to the needs of the community?s middle to high classes in Jakarta since far back during the Dutch Indies colonial rule until in the era of 1970s, complementing Pasar Senen and Pasar Jatinegara, which are the traditional market places to serve the needs of the low to middle classes. In the era until the 1970s, almost all residents of Jakarta visited Pasar Baru to buy textiles, shoes and other secondary needs. However, with the policy of the Government of DKI Jakarta under the leadership of Governor Ali Sadikin to build shopping malls in the five municipalities of the capital city that is safe and comfortable, gradually Pasar Baru became no longer a major destination for the middle to high classes of community of Jakarta to do shopping, except for some merchandises, such as the quality textiles imported from abroad and for wholesale purchases of beauty products and equipment. Departing from the thinking that Pasar Baru had once become the only shopping street attracting the community?s middle to the high classes in Jakarta, which had been inherited from generation to generation, and as it is easily accessible because of its strategic location in the center of Jakarta, it is here deemed necessary to conduct research to optimally revive the trading activities still found in the Pasar Baru environment. The research is carried out by doing observation on the Pasar Baru environment. The observation found the facts such as the dense traffic in the vicinity of this environment, the uncomfortable and quite unsafe condition due to the activity of cadgers in the pedestrian paths of Jalan Pasar Baru Raya, and the lack of parkingarea. These major facts become the factors that cause the visitors of the middle to top classes no longer so interested to do shopping in Pasar Baru. Thus, it?s necessary to develop the various kinds of activities that can generate the highest profit (yield) to improve the optimization of business in the environment of Pasar Baru. Based on the study of heritage, it?s true that Pasar Baru is a Heritage environment. Based on the study of Highest & Best Use, residential activity becomes the most probable use for Pasar Baru. Based on feasibility study, Pasar Baru is eligible to be developed into heritage shopping tourism environment."

"ABSTRAKPenataan ruang dapat diartikan sebagai struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak. Wujud struktural dan pola pemanfaatan ruanng yang diharapkan Pemerintah DKI Jakarta telah ditetapkan dalam RUTR DKI Jakarta 2005.Dalam RUTR DKI Jakarta 2005 juga telah digariskan arah penyebaran kota yang intinya antara lain adalah mengharapkan pertumbuhan utama ke arah wilayah penyebaran (WP) Timur dan WP Barat.Kajian mengenai arah perkembangan suatu wilayah di perkotaan menggunakan cara difusi man (spatial diffusion) terhadap perubahan penggunaan tanah, khususnya terhadap jenis penggunaan tanah permukiman dan industri.Perubahan penggunaan tanah pada setiap tempat dapat berbeda tergantung faktor lokasi. sehubungan dengan itu, menarik untuk marimba menelaah bagaimana kualitas lingkungan di Kecamatan Cakung dan adakah perbedaan tata ruang kota pada wilayah yang berbeda kualitas lingkungannya? Bagaimana teknik pemanfaatan pemwilayahan kualitas lingkungan dalam penataan ruang ?Penyusunan pemwilayahan kualitas Iingkungan itu akan dilakukan dengan menggunakan teknik overlay, terdiri dari kualitas lingkungan baik dan buruk. Kualitas lingkungan baik apabila sumber air minum bening dan tidak berbau, sedangkan kualitas lingkungan buruk apabila sumber air minum asin.Kecamatan Cakung terdiri dari tujuh kelurahan. Pemenuhan kebutuhan akan air minum diperoleh dari ledeng yang hanya ada di Kelurahan Penggilingan, Pulo Gebang dan Cakung Timur, sedangkan kelurahan lain dari sumur dangkal dan ada yang terpaksa membeli air. Wilayah Cakung ini seolah-olah terbagi atas dua bagian yaitu utara Kali Ciliwung mempunyai kualitas air minum buruk (berasa asin) dan yang sebelah selatan mempunyai kualitas air minum baik.Intensitas perubahan penggunaan tanah permukiman antara periode tahun 1972-1994 yang tertinggi terjadi pada periode tahun 1976-1986, begitu pula yang terjadi pada industri. Perubahan tersebut untuk permukiman rata-rata 60,70 hektar pertahun di wilayah berkualitas lingkungan baik (sumber air bening dan tidak berbau) sedangkan untuk industri rata-rata 28,8 hektar per tahun di wilayah yang sama.Periode tahun 1990-1994, intensitas perubahan permukiman di wilayah yang mempunyai kualitas buruk (sumber air asin), justru meningkat hingga mencapai rata-rata 31,9 hektar per tahun. Intensitas perubahan penggunaan tanah industri justru sebaliknya, yaitu bertambah di wilayah yang mempunyai kualitas lingkungan baik yakni 16,2 hektar per tahun.Penggunaan tanah permukiman bila dibandingkan dengan yang terdapat dalam RBWK maka hanya di Kelurahan Cakung Timur yang luasnya sudah melampaui yang telah ditetapkan dalam RBWK. Untuk penggunaan tanah industri hal demikian juga terjadi di Kelurahan Pulo Gebang dimana luas penggunaan tanah yang dicadangkan untuk industri dalam RBWK sudah telampaui."

"ABSTRAKPesatnya perkembangan pariwisata dan pertumbuhan penduduk menimbulkan masalah pada pemanfaatan ruang Kota Denpasar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak pemanfaatan ruang Kota Denpasar pada aspek sosial budaya, lingkungan, dan ekonomi serta merumuskan strategi pemanfaatan ruang kota berkelanjutan. Metode yang dilakukan yaitu metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Analisis yang dilakukan yaitu analisis spasial, analisis tren, menghitung indeks sosial budaya, lingkungan, dan ekonomi serta analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana tata ruang dan belum tertib dalam pengendalian ruang. Pemanfaatan ruang mengarah pada tidak berkelanjutan. Indeks sosial budaya tahun 2011 yaitu 1,038 turun menjadi 1,036 pada tahun 2015. Indeks lingkungan tahun 2011 yaitu 1,065 turun menjadi 1,056 pada tahun 2015. Indeks ekonomi tahun 2011 yaitu 1,012 turun menjadi 0,992 pada tahun 2015. Rumusan strategi pemanfaatan ruang Kota Denpasar berkelanjutan yaitu mengintegrasikan aturan adat ke dalam dokumen rencana ruang, merencanakan pembangunan vertikal, memperkuat peran adat, penerapan sawah abadi, pemanfaatan lahan kosong, dan pembentukan satuan tugas pengendalian ruang adat.

---

ABSTRACTRapid development of tourism and population growth caused problems in spatial utilization in Denpasar City. The purpose of this research is to analyze the impact of the spatial utilization in Denpasar City on the socio cultural, environmental and economic as well as to formulate sustainable urban spatial utilization strategy. The method used is a mix method with quantitative and qualitative. The analyzes were spatial analysis, trend analysis, to calculate the index of socio cultural, environmental and economic as well as an analysis of the comparative descriptive. The results showed that the spatial utilization has not been in accordance with the spatial plan and not yet orderly in the spatial control. Spatial utilization leads to unsustainable. Socio cultural index values tend to decrease which is 1,038 in 2011 to 1,036 in 2015. Environmental index values tend to decrease, which is 1,065 in 2011 to 1,056 in 2015. Economic index values tend to decrease which is 1,012 in 2011 to 0,992 in 2015. Strategy formulation of sustainable spatial utilization of Denpasar City, that are integrate traditional rules into spatial planning documents, plan vertical building, strengthen traditional roles, implementation of perennial rice field, utilization of vacant land, and establishment of task control unit of traditional village. "

"Seiring dengan dinamika aktivitas perkotaan, dampak negatif dari alih fungsi lahan mengakibatkan pada meningkatnya limpasan permukaan. Low Impact Development (LID) merupakan serangkaian praktik yang menirukan proses drainase alami dan mengelola limpasan sedekat mungkin dengan sumbernya dalam mengurangi limpasan. Pemanfaatan LID diyakini mempengaruhi perencanaan kota dalam pengembangan zonasi untuk mengelola limpasan hujan. Pemahaman mengenai proses, besarnya limpasan permukaan serta pemanfaatan LID sangat diperlukan sebagai acuan untuk pelaksanaan manajemen pada kawasan perkotaan yang lebih baik. Studi ini dilakukan di DAS Mampang yang sebagian besar areanya masuk dalam Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tujuan dari studi ini adalah mengevaluasi pemanfaatan LID pada DAS Mampang terhadap skenario Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam pengelolaan limpasan hujan menggunakan model SWAT (Soil and Water Assesment Tool). Data input yang digunakan dalam pemodelan SWAT yaitu Digital Elevation Model (DEM), peta tanah, peta penggunaan lahan (eksisting dan RDTR), data iklim, konfigurasi LID serta debit observasi untuk keperluan kalibrasi dan validasi menggunakan perangkat lunak SWAT-CUP. Rentang waktu simulasi adalah selama 12 tahun, dimulai dari 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desembr 2021. Hasil studi ini menunjukkan bahwa rata-rata limpasan tahunan eksisting, skenario RDTR dan pemanfaatan LID berturut turut adalah sebesar 1697 mm/tahun, 1667 mm/tahun dan 1659 mm/tahun. Koefisien limpasan untuk kondisi eksisting, skenario RDTR dan pemanfaatan LID berturut turut adalah sebesar 0.60, 0.59 dan 0.58. Pola reduksi limpasan menunjukkan bahwa pemanfaatan LID bekerja lebih baik pada musim kemarau (Bulan Juni sampai dengan Bulan September). Meskipun reduksi limpasan relatif kecil, namun pemanfaatan LID berfungsi sebagai konservasi, menyimpan air pada periode hujan untuk dipergunakan pada musim kemarau. Pemanfaatan LID berbasis guna lahan dapat menjadi bagian dari usaha mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan ruang dalam melestarikan lingkungan untuk mengembalikan fungsi hidrologis.

---

Along with the dynamic of urban activities, the negative impact of land use change is the increasing of the runoff. Low Impact Development (LID) is a series of practices imitating natural drainage process and manage the runoff to be as closest to the source to reduce the runoff. The use of LID is believed to influence urban planning in zoning development to manage stormwater. The understanding of the process, the amount of the runoff and the LID utilization are really crucial to a better implementation in urban area. This study has been conducted in Mampang watershed which mostly located in Southern Jakarta District. The purpose of the study is to evaluate the LID implementation in Mampang watershed towards spatial plan (RDTR) scenario to manage stormwater using SWAT Model. The input data used in the SWAT modeling are the Digital Elevation Model (DEM), soil maps, land use maps (existing and RDTR), climate data, LID configuration and observation discharge for calibration and validation purposes using the SWAT-CUP software. The simulation period is 12 years, starting from 1^st January 2010 to 31^st December 2021. The results of this study show that the annual average existing runoff, RDTR scenario and LID utilization are respectively 1697 mm/year, 1667 mm/year dan 1659 mm/year. Runoff coefficients for existing conditions, RDTR scenarios and LID utilization are 0.60, 0.59 and 0.58, respectively. The runoff reduction pattern shows that LID utilization works better in the dry season (June to September). Although the reduction in runoff is relatively small, the utilization of LID serves as a conservation function, storing water during the rainy season for use in the dry season. Utilization of land-use-based LIDs can be part of an effort to optimize spatial use productivity in preserving the environment to restore hydrological functions."

"Urbanisasi membawa berbagai permasalahan lingkungan perkotaan diantaranya banjir, dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Pengendalian pemanfaatan ruang sebagai salah satu tahap dalam penataan ruang menjadi upaya untuk mengurangi permasalahan tersebut. Tujuan dari riset adalah untuk membangun model pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dengan berbasis nilai lahan, dengan menganalisis faktor yang mempengaruhi nilai lahan, dan kesesuaiannya dengan kualitas lingkungan, serta keserasiannya dengan tata ruang. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode kuantitatif dengan Geographical Weighted Regression, metode tumpang tindih peta, dan System Dynamics. Hasil dari riset menggambarkan nilai lahan dipengaruhi oleh keberadaan lahan dalam klaster, jarak ke stasiun, dan jarak ke pintu toll. Tidak terdapat kesesuaian antara nilai lahan dengan kualitas lingkungan. Terdapat kecenderungan bahwa rencana tata ruang mengikuti permintaan pasar. Disimpulkan bahwa dengan model, maka dapat meningkatkan nilai lahan, meningkatkan faktor ekonomi yang mengurangi kemampuan membeli atau mengubah lahan sekaligus memberi kemampuan pada pengelola meningkatkan infrastruktur lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan.

---

Urbanization contributes to urban environmental problems, including flooding and loss of green space. Spatial management control, as a phase of spatial planning, can reduce the problems. The objective of this research is to build spatial management control model based on land value by investigating factors that determine land value as well as its compatibility with environmental quality and spatial planning. This research uses quantitative method, which includes Geographical Weighted Regression, overlaying map, and System Dynamics. The results show that the location of land in the cluster increase the land value, and have impact on negative environment quality. There is a tendency for spatial plans to accommodate market demand. It is concluded that by using land value as spatial management control instrument can increase economic factors that reduce the ability to buy or change land, and provide managers with the ability to improve environmental infrastructure in order to achieve sustainable development."

"Pesatnya perkembangan sektor industri, pariwisata, transportasi, pelabuhan, serta pemukiman manusia di daerah pesisir, telah mengarah pada penurunan kualitas lingkungan pesisir tersebut. Oleh karena itu, diperlukan rencana yang dapat menyeimbangkan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan kawasan pesisir untuk mencapai keberlanjutannya, yang mempertimbangkan daya dukung pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif perencanaan tata ruang berdasarkan pada daya dukung pemanfaatan ruang dalam keberlangsungan daerah pesisir. Penelitian ini dilakukan menggunakan sistem informasi geografis (SIG) berdasarkan data penggunaan lahan tahun 2007, 2012, dan 2017 di wilayah pesisir di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, Provinsi Banten, Indonesia. Berdasarkan hasil studi, didapatkan bahwa arahan perkembangan pemanfaatan ruang Kawasan Pesisir Area Studi lebih terpusat kepada sektor Industri (23,23%), dengan penurunan luasan area lahan kosong (17,33%) dan Ruang Terbuka Hijau 4,98%. Adapun tinjauan berdasarkan Indeks Kerentanan Pesisir (IKP), kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi berada pada Kecamatan Ciwandan, Citangkil, dan Grogol, sementara kerentanan rendah berada pada Kecamatan Anyar, Cinangka, dan PuloMerak. Untuk Daya Dukung Kawasan (DDK) Pariwisata dengan total pengunjung pariwisata 25.336 orang/hari pada tahun 2017 dari total DDK seharusnya 11.186 orang per hari. Disisi lain, Kawasan Pesisir Barat area studi berpotensi dikembangkan untuk pariwisata alam berupa pemandangan, pariwisata bawah laut, serta flora dan fauna dengan membangun kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta, sementara permasalahan yang terdapat pada area studi adalah limbah yang dihasilkan oleh industri dan tidak adanya sempandan pantai sehingga rentan terhadap bencana. Adapun alternatif yang dihasilkan oleh peneliti adalah adanya pembangunan sabuk hijau sebagai buffering pada kawasan industri.

---

The rapid development of industrial sectors, tourism, transportation, and ports, along with human settlement in coastal areas, leading to the deterioration of its environmental qualities. Hence, it requires a plan that able to balance between the development and the environmental conservation of the coastal area to achieve its sustainability, which is to consider the coastal carrying capacity. This study aims to analyze alternative spatial planning based on the carrying capacity of spatial use in the sustainability of coastal areas. This study conducted using geographic information system (GIS) based on the land use data in 2007, 2012, and 2017 in the coastal area at Serang Regency and Cilegon City, Banten Province, Indonesia. Based on the study, it was found that the direction of the coastal area utilization of the Study Area was more focused towards the Industrial sector development (23.23%), while reducing the vacant land (17.33%) and green open space 4.98% area. As for reviews based on the Coastal Vulnerability Index (IKP), areas with a high level of vulnerability are in Ciwandan, Citangkil and Grogol Subdistricts, while low vulnerability is in Anyar, Cinangka, and PuloMerak Districts. This also can be seen from Regional Carrying Capacity (DDK) Tourism, where the total tourism visitor is 25,336 people / day from the total DDK of 11,186 people per day. On the other hand, the West Coast Area study area has the potential to be developed for natural tourism in the form of landscapes, underwater tourism, and flora and fauna by building cooperation between the government and the private sector, while the problems found in the study area are lack of the industrial waste management and space for beach border so its vulnerable to disasters. Therefore, the alternative suggested is to develop of green belts that will act as a buffering in industrial estates towards the coastal area. "