Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Laila Anditta P.D.
Tinjauan yuridis terhadap Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara
" Salah satu kekurangan UUJN yaitu adanya konflik Pasal 8 ayat (1) huruf e juncto Pasal 3 huruf g dengan Pasal 11 ayat (1), prosedur manakah yang seharusnya diambil oleh Notaris yang merangkap sebagai Pejabat Negara, serta Pasal 17 huruf d dengan Pasal 1 1, menyebabkan perangkapan jabatan dan benturan kepentingan. Tesis ini menggunakan metode penelitian Empiris, bahan Kepustakaan sebagai Data Sekunder dan wawancara langsung sebagai Data Primer. Dari hasil penelitian terdapat pro kontra terhadap ketentuan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T37523
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yohanes
Implikasi hukum terhadap notaris yang cuti karena diangkat sebagai pejabat negara = Law implication toward public notary leave as state officials
" Tesis ini membahas mengenai cuti notaris sebagai pejabat negara, di mana notaris menunjuk notaris pengganti selama notaris tersebut menjalankan jabatannya sebagai pejabat negara. Seorang notaris yang menjadi Pejabat Negara, wajib cuti atau berhenti. Tujuan penelitian mengetahui status hukum dan pertanggungjawaban atas akta-akta yang dibuat sebelum notaris menjadi Pejabat Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis normatif yang bersifat kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43023
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fatmawati
Pengisian pejabat negara Indonesia : analis pengisian jabatan hakim konstitusi dan pemilihan kembali jabatan presiden
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2019
342.06 FAT p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Febriani Rizky Nuryanfi
Analisis yuridis terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara tanpa mengajukan permohonan cuti: analisis surat putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia nomor UM.MPPN.06.15-55 tertanggal 04 Juni 2014 = Juridical analysis on notary that served concurrently as a state officer without requesting leave permit analysis on the decree Majelis Pengawas Pusat Notaris Republic of Indonesia number UM.MPPN.06.15-55 dated June 04 2014
" Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara tanpa mengajukan permohonan cuti, serta untuk mengetahui akibat hukum atas akta yang dibuat oleh notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara tanpa mengajukan permohonan cuti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen, serta penulis mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk mendukung data sekunder ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45072
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Laila Anditta P.D.
Tinjauan yuridis terhadap notaris yang diangkat sebagai pejabat negara
" Salah satu kekurangan UUJN yaitu adanya konflik Pasal 8 ayat (1) huruf e juncto Pasal 3 huruf g dengan Pasal 11 ayat (1), prosedur manakah yang seharusnya diambil oleh Notaris yang merangkap sebagai Pejabat Negara, serta Pasal 17 huruf d dengan Pasal 11, menyebabkan perangkapan jabatan dan benturan kepentingan. Tesis ini menggunakan metode penelitian Empiris, bahan Kepustakaan sebagai Data Sekunder dan wawancara langsung sebagai Data Primer. Dari hasil penelitian terdapat pro kontra terhadap ketentuan cuti ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26008
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Tanggung jawab hakim sebagai pejabat negara dalam pelaksanaan good governance
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2010
347.014 IND t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Imelda Mouly Irianty
Tinjauan yuridis mengenai notaris yang cuti diangkat sebagai pejabat negara = Judicial review on the notary public service leave as state official
" Tesis ini membahas mengenai cuti notaris sebagai pejabat negara, dimana notaris menunjuk notaris pengganti selama notaris tersebut menjalankan jabatannya sebagai pejabat negara. Apakah cuti notaris sebagai pejabat negara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (UUJN)? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif evaluative. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa cuti notaris sebagai pejabat negara telah melanggar pasal 17 huruf (d) dan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28175
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Awdy Fikri Zulhan
Pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak pidana suap dikaitkan dengan pemberantasan suap di sektor swasta di Indonesia = The enactment of law number 11 of 1980 on the criminal act of bribery is associated with the eradication of bribery in the private sector in Indonesia
" Skripsi ini membahas kejahatan penyuapan yang dilakukan di sektor swasta di Indonesia. Masalah yang timbul dari aparat penegak hukum mengklaim bahwa penyuapan di sektor swasta tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak adanya aturan yang mengaturnya. Padahal, belum ada UU. 11 tahun 1980 yang mengatur Kejahatan Penyuapan. Undang-undang tidak memaksakan pembatasan suap hanya kepada pegawai negeri atau pejabat negara seperti yang umumnya dikenal dalam UU Korupsi, tetapi juga mencakup sektor swasta. Namun sayangnya, penerapan peraturan ini belum ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S670197
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library