Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari maupun membuka atau memperluas bisang usaha, masyarakat berusaha dengan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah keuangannya masing-masing. Salah satu cara untuk memenuhi hal tersebut dengan menggadaiakan harta benda milik nya kepada lembaga pegadaian. Di Indonesia satu-satunya lembaga resmi yang menyediakan jasa gadai dan yang didirikan oleh Pemerintah, dinamakan Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian. Perum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan lembaga perkreditan non bank, yang memberikan jasa pelayanan kredit berdasarkan hukum gadai dan berlaku untuk siapa saja dengan syarat jaminan berupa benda-benda bergerak. Masyarakat yang membutuhkan dana diwajibkan menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada Perum Pegadaian. Salah satu produk Perum Pegadaian untuk membantu kebutuhan masyarkat khususnya pengusaha kecil, yitu Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI), dimana pada fasilitas kredit tersebut tunduk pada ketentuan yang berlaku pada hukum fidusia. Debitur yang membutuhkan dana tidak menyerahkan benda yang dijadikan agunan kepada Perum Pegadaian sebagai Kreditur. Dalam pelaksanaan pemberian fasilitas KREASI peran notaris memegang peranan yang sangat penting mulai dalam tahap penandatanganan perjanjian Kredit sampai dengan pendaftaran Jaminan Fidusia. Dalam penelitian pada Perum Pegadaian cabang Jatinegara, banyak ditemukan kenyataan bahea Fasilitas KREASI ini kurang diminati oleh masyarakat.Penelitian dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian normatif atau disebut metode kepustakaan dan untuk melengkapi penelitian kepustakaan dilakuakan penelitian lapangan dengan cara observasi di Kantor Perum Pegadaian Jatinegara. Analisa Data dilakukan dengan metode kualitatif, karena data yang terkumpul bukan dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pemahaman berdasarkan pengamatan di lapangan dan studi dokumen. Dari hasil penelitian, mengingat fasilitas KREASI ini belum lama diselenggarakan oleh Perum Pegadaian, sehingga masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak mengesampingkan prinsip kehati-hatian.

---

In order to fulfill our need; for example, opening and expanding a business or even just an everyday needs, there are a few financial solutions may assist us in satisfying the needs. One of common solutions is pawning. In Indonesia, there is only one official pawning company, Perusahan Umum (PERUM), in which owned by government. PERUM Pegadaian is a non-bank in which falls under the ministry of state owned enterprises (Badan Usaha Milik Negara or BUMN). However, PERUM Pegadaian still provides credit services with the collateral of current asset items. As it owns by the government, the credit services base on Indonesian Law. One of credit services that PERUM Pegadaian offers to help small businesses is Fiduciary Credit System (Kredit Angsuran Sistem Fidusia or KREASI) which adopts the Fiduciary Transfer of Ownership where the borrower does not have to provide the collateral item(s) to the creditor. Indeed, in term of providing the KREASI services, a legal representative such as a notary has an important role in assisting the borrower from signing the credit agreement until registering the collateral for the fiduciary. Based on PERUM Pegadaian study in Jatinegara, the KREASI is not a common service in the market thus it declines the consumer consumption toward the services. By adopting a normative method, direct observation applied in the PERUM Pegadaian office in Jatinegara and the gathered data analyzed by adopting qualitative methods. The reason of adopting such methods is the data gathered based on understanding the society behaviour and supporting documents. As a new pawned credit service in Indonesia market, the study concluded that KREASI still needs a major improvement in quality service as well as market socialization without forgoing prudence principals."

"Gadai adalah hak kebendaan atas benda milik orang Iain yang semata mata diperjanjikan dengan penyerahan jaminan atas benda tertentu dengan tujuan pengambilan pelunasan hutang dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari kreditu lainnya. Dalam pelaksanaan gadai Perum Pegadaian harus mengikuti segala prosedur yang telah ditentukan oleh Peraturan Direksi. Dalam pelaksanaan gadai seringkali terjadi kasus kasus yang dapat merugikan pemberi gadai ataupun penerima gadai. Seperti kasus wanprestasi, kasus pencurian dan kasus barang palsu. Kasus wanprestasi terjadi apabila nasabah tidak melunasi pinjaman tepat waktu. Dan akibat dari wanprestasi tersebut barang jaminan milik nasabah akan dilelang oleh Perum Pegadaian. Dari hal-hal yang diuraikan tersebut maka timbul beberapa permasalahan yaitu bagaimanakah prosedur pelaksanaan jaminan gadai pada Perum Pegadaian cabang Jatinegara, apakah yang akan dilakukan oleh Perum Pegadaian apabila dalam pelaksanaan perjanjian jaminan gadai pihak debitur wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya dan bagaimanakah pertanggungjawaban perum Pegadaian apabila ada barang jaminan milik nasabah yang hilang. Untuk memperoleh kejelasan tersebut metodologi penulisan dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Data data yang telah didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dan dituangkan dalam penulisan tesis ini secara deskriptif analisis. Dan berdasarkan teori serta analisis kasus diperoleh kejelasan bahwa dalam pelaksanaan jaminan gadai, Perum Pegadaian harus melakukannya sesuai Prosedur Pedoman Operasional Kantor Cabang. Apabila ada nasabah yang melakukan wanprestasi maka barang jaminannya tersebut akan dilelang oleh Perum Pegadaian dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada nasabah tersebut, dan apabila barang jaminan nasabah hilang maka Perum Pegadaian sesuai dengan keputusan direksi Perum Pegadaian nomor 546/UI.1.00211/2005 harus menggantinya sebesar 100% dari harga taksiran.

---

Pawn is a right in which can be made by physical transfer of certain objects as pledge, in order to ensure the settlement of the agreement, is precedence from other crediture. Pledge in the agreement such as mortgage or pawn agreement, as a collateral, meant to give legal certainty to the partis in the agreement, that the money being lent, will be returned or repay according to the agreement. ln implementing the agreement, Perum Pegadaian, has to follow some certain procedures. ln pawn and its agreement, there are often happen cases that can harm the interest, nor the pledgor or pledge recipients.cases such as, breach, counterfeit, fake or stolen objects that uses as pledge/collateral, etc. Breach of agreement case, happen when the pledgor fail to settle the debt, according to the agreement. In which resulted to the sell or auction of the pledge/collateral, to settle the debt, by Perum Pegadaian. From all this arose some certain questions and problems, which are, how is the actual procedure of implementing the pledge/colateral as an object to settle the debt, if the pledgor breach the agreement or fail to settle the debt. And other way around, how is the responsibility of Perum Pegadaian in case the pledge/collateral in its possesion is damaged or lost? In order to obtain the explanations, this thesis focused the research at Perum Pegadaian, Jatinegara branch, which represents the procedures in Perum Pegadaian as a whole. Data gathering methods in this thesis are library research, which consist of Primary Law resources and secondary Law resources. Data gathered then analysed qualitatively and served in descriptive analysis method in the thesis. Based on theories and analysis, founded that at branch office level, Perum Pegadaian have to follow the operational procedures guidance. lf there are breach in agreement, by the pledgor, specifically, the pledgor fail to repay the debt according to the agreement, the pledge then will be subjected to be sold or auctioned by Perum Pegadaian, with early notice to the pledgor. And in which cases the pledge or collateral are damaged or lost, than according to the Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor.546/UI.1.00211/2005, Perum Pegadaian obliged to make the repayment, as much as 100% from the estimated values of the lost or damaged pledge/collateral."

"Tesis ini membahas tentang valuasi nilai wajar harga saham Perum Pegadaian yang berencana melakukan IPO pada tahun 2012. Valuasi dilakukan dengan metode Discounted Free Cash Flow to Equity. Terdapat dua model yang digunakan dalam melakukan valuasi yaitu Constant Growth Free Cash Flow to Equity dan Two Stage Discounted Free Cash Flow to Equity. Model Two Stage Discounted Free Cash Flow to Equity menggunakan empat kemungkinan pertumbuhan dalam menghitung terminal value berdasarkan estimasi pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah nilai wajar harga saham Pegadaian berdasarkan lima skenario yang telah dibuat.

---

This thesis discusses the valuation of fair value of Perum Pegadaian share price that planned to go public in 2012. The valuation was performed using Discounted Free Cash Flow to Equity method. There are two models used in performing the valuation, the Constant Growth Free Cash Flow to Equity Model and the Two Stage Discounted Free Cash Flow to Equity Model. The valuation using Two Stage Discounted Free Cash Flow to Equity Model used four growth possibilities in calculating the terminal value based on estimated Gross Domestic Product growth of Indonesia. The results of this study is the fair value of Pegadian share price based on the five scenarios."

"ABSTRAKPenelitian ini disusun untuk melihat perlindungan hukum yang didapat olehdebitur (nasabah pegadaian) dalam melakukan perjanjian dengan PT Pegadaianmelalui surat bukti kredit (SBK) yang didalamnya terdapat pencantuman klausulabaku apabila PT Pegadaian melakukan tindakan wanprestasi yang menyebabkanhilang atau rusaknya barang yang digadaikan oleh debitur. Untuk melihat adanyakesesuaian antara pengaturan dan praktek, dapat dilihat dari studi kasus PutusanMahkamah Agung No. 480 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Pengadilan NegeriMedan Nomor : 235/Pdt.G/2011/PN.Mdn terkait perlindungan hukum yangdidapat oleh debitur atau mengenai ganti rugi yang akan diterima debitur jikabarang yang digadaikan hilang atau rusak selama masih berada di PT Pegadaian.

---

ABSTRACTThis research is prepared to see the legal protection acquired by the debtors inagreement between PT Pegadaian and the debtors. Viewing that there is astandard clause in the mortgage agreement between PT Pegadaian with theconsumers that is contained in the Credit Evidence Letter (SBK) which could befound that PT Pegadaian can do some breach of contract in case the mortgagedgoods are lost or damaged as long as the goods are still in PT Pegadaian. To seethe compatibility between the regulations and practice, it can be seen from casestudy of Supreme Court’s Decision No. 480 K/Pdt.Sus/2012 and Court DecisionNo. 235/Pdt.G/2011/PN.Mdn related to the legal protection obtained by thedebtors or concerning the indemnification that would be received by the debtors incase the mortgaged goods are lost or damaged as long as the goods are still in PTPegadaian."

"ABSTRAKSikap mental positip sesuai Pancasila sangat diperlukan untuk mensukseskan pembangunan masih terdapat perbuatan ekonomi yang bertentangan dengan Pancasila seperti praktek riba dan rentenir. Untuk menangkal perbuatan merugikan ini dapat dengan cara lebih mendayagunakan dan menghasilgunakan Pegadaian. Pegadaian adalah Perusahaan Jawatan yang memegang hak monopoli usaha di bidang gadai. Telah berdiri sejak tahun 1901. Mempunyai tugas menyalurkan kredit dengan jaminan barang bergerak atas dasar hukum gadai, mencegah pegadaian gelap, ijon dan praktek riba serta membina pola perkreditan yang bersifat produktif. Tugas dan fungsinya berkaitan dengan kesejahteraan umum. Dalam perkembangannya mengalami pasang naik dan pasang surut. Kendala yang dihadapi meliputi kelemahan yang berkenaan dengan citra, dana, penilaian barang gadai dan bunga pinjaman tantangan dari kegiatan ekonomi pihak lain problem yang bersumber pada mutu personalia, sikap pengelola, perundang-undangan, tolok ukur keberhasilan usaha, kerjasama antar instansi. Strategi yang dipenlukan agar perkembangan dan prospeknya lebih baik adalah : peningkatan fungsi, penyehatan birokrasi dan administrasi, pemberian kewenangan yang lebih besar dan pelaksanaan hukum fidusia."

"ABSTRAKSkripsi ini adalah uraian dnn analisa tentang perge_rakan dengan mengambil kasus pada serikat pekerja, pemogo_kan, perserikatan dan partai selama perempatan pertama abad kedua puluh. Serikat pekerja yang dijadikan sebagai bahan penelitian adalah PPPB, di mana tidak hanya pegawai pega_daian tapi juga kaum pergerakan turut menjadi anggota bahkan duduk sebagai pengurusnya. Sebagian besar dari kaum pergerakan yang terlibat dalam PPPB berasal dari Sarekat Islam, seperti Sosrokardono, Soerjopranoto, H. Agoes Salim, Abdoel Moeis, Tjokroaminoto, dan Alimin. Mereka adalah fi_gur utama di Sarekat Islam serta serikat pekerja. Pembaha_san dilakukan dengan melihat pegawai pegadaian sendiri ser_ta kondisi yang ada di pegadaian, dan aktivitas kaum pergerakan dalam serikat pekerja pegadaian (PPPB). Walaupun PPPB berada dalam pengaruh Sarekat Islam, namun serikat pekerja ini juga menjadi arena perselisihan dan keributan antar figur-figur utama Sarekat Islam seperti yang terjadi antara Sosrokardoao dengan Soerjopranoto. Pemogokan adalah aspek lain yang dijadikan pembahasan dengan me_nempatkannya pada konteka sosial, ekonomi, dan politik serta dampaknya bagi pergerakan selanjutnya. Sumber utama tulisan didasarkan atas beberapa surat kabar pergerakan dan arsip Belanda.

---

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi yang terjadi di PT Pegadaian(Persero) pada tahun 2011 hingga 2018. Proses perubahan bentuk kelembagaan dariPERUM ke Perseroan Terbatas merupakan babak baru bagi PT Pegadaian (Persero)menuju transformasi kelembagaan yang berdaya saing. Mengingat dengan disahkannyaUU POJK NO 31 tahun 2016 yang menandai berakhirnya monopoli industri gadai dantumbuhnya industri jasa keuangan yang semakin inklusif, sehingga eksistensipertumbuhan perusahaan mengalami ancaman yang serius. Transformasi merupakangagasan besar yang dipilih PT Pegadaian (Persero) dalam membingkai, menyusun,merevitalisasi, dan memperbaharui konsep bisnis perusahaan kedepan.. Penelitian inimenggunakan pendekatan penelitian kualitatif Studi Kasus. Pengumpulan datadilakukan dengan wawancara mendalam dengan divisi terkait, observasi lapangan,dokumentasi data dan studi literatur. Teknik analisa data pada penelitian inimenggunakan pendekatan content analysis. Hasil penelitian menemukan bahwa prosesrenewal dalam studi kasus ini menghasilkan business model baru

---

ABSTRACTThis study aims to analyse the transformation happened in PT Pegadaian (A statedownedcompany) during period of 2011-2018. This changing process from the form ofstate-owned company is conducted for the purpose of transforming the company intocompetitive era. With the legalisation of UU POJK No.31.2016. This Study uses aqualitative research with the approach of Case Study. Data Collection is conducted byin-depth interviews with related divisions. Data analysis techniques in this study usedcontent analysis approach. The result of the study found that the renewal process in thiscase study resulted in a new business model"

"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi yang terjadi di PT Pegadaian (Persero) pada tahun 2011 hingga 2018. Proses perubahan bentuk kelembagaan dari PERUM  ke Perseroan Terbatas merupakan babak baru bagi PT Pegadaian (Persero) menuju transformasi kelembagaan yang berdaya saing. Mengingat dengan disahkannya UU POJK NO 31 tahun 2016 yang menandai berakhirnya monopoli industri gadai dan tumbuhnya industri jasa keuangan yang semakin inklusif, sehingga eksistensi pertumbuhan perusahaan mengalami ancaman yang serius. Transformasi merupakan gagasan besar yang dipilih PT Pegadaian (Persero) dalam membingkai, menyusun, merevitalisasi, dan memperbaharui konsep bisnis perusahaan kedepan.. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif Studi Kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan divisi terkait, observasi lapangan, dokumentasi data dan studi literatur. Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan pendekatan content analysis. Hasil penelitian menemukan bahwa proses renewal dalam studi kasus ini menghasilkan business model baru.

 

---

This study aims to analyse the transformation happened in PT Pegadaian (A stated-owned company) during period of 2011-2018. This changing process from the form of state-owned company is conducted for the purpose of transforming the company into competitive era. With the legalisation of UU POJK No.31.2016. This Study uses a qualitative research with the approach of Case Study. Data Collection is conducted by in-depth interviews with related divisions. Data analysis techniques in this study used content analysis approach. The result of the study found that the renewal process in this case study resulted in a new business model

 

"