ABSTRAKPenelitian ini disusun untuk melihat perlindungan hukum yang didapat oleh
debitur (nasabah pegadaian) dalam melakukan perjanjian dengan PT Pegadaian
melalui surat bukti kredit (SBK) yang didalamnya terdapat pencantuman klausula
baku apabila PT Pegadaian melakukan tindakan wanprestasi yang menyebabkan
hilang atau rusaknya barang yang digadaikan oleh debitur. Untuk melihat adanya
kesesuaian antara pengaturan dan praktek, dapat dilihat dari studi kasus Putusan
Mahkamah Agung No. 480 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Pengadilan Negeri
Medan Nomor : 235/Pdt.G/2011/PN.Mdn terkait perlindungan hukum yang
didapat oleh debitur atau mengenai ganti rugi yang akan diterima debitur jika
barang yang digadaikan hilang atau rusak selama masih berada di PT Pegadaian.
ABSTRACTThis research is prepared to see the legal protection acquired by the debtors in
agreement between PT Pegadaian and the debtors. Viewing that there is a
standard clause in the mortgage agreement between PT Pegadaian with the
consumers that is contained in the Credit Evidence Letter (SBK) which could be
found that PT Pegadaian can do some breach of contract in case the mortgaged
goods are lost or damaged as long as the goods are still in PT Pegadaian. To see
the compatibility between the regulations and practice, it can be seen from case
study of Supreme Court’s Decision No. 480 K/Pdt.Sus/2012 and Court Decision
No. 235/Pdt.G/2011/PN.Mdn related to the legal protection obtained by the
debtors or concerning the indemnification that would be received by the debtors in
case the mortgaged goods are lost or damaged as long as the goods are still in PT
Pegadaian.