Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Diffaryza Zaki Rahman

Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Studi Kasus Keberlakuan Surat Bupati Bojonegoro No. 050/872/412/12/2005) = The Authority of Regional Heads in Managing Regional Owned Enterprises (Case Study of the Enforceability of the Letter of Bojonegoro Regent No 050/872/412/12/2005)

" Pada 2005, Bupati Bojonegoro menulis Surat Bupati Bojonegoro No. 050/872/412/12/2005 yang dianggap mengikat PT Asri Dharma Sejahtera untuk bekerja sama dengan PT Surya Energi Raya. Walaupun Surat a quo pada esensinya hanya merupakan surat balasan, Surat a quo dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang mengikat PT Asri Dharma Sejahtera. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kewenangan kepala daerah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bupati Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan penyetujuan badan usaha ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sinaga, Nana Febrina

Participating interest dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari otonomi daerah (keikutsertaan BUMD dalam participating interest Blok Cepu)

" Skripsi ini membahas mengenai participating interest dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari otonomi daerah. Participating interest ditinjau dari otonomi daerah dimaksudkan untuk membahas participating interest yang wajib ditawarkan Kontraktor kepada BUMD sehingga daerah dapat turut serta mengelola hulu migas sebagaimana yang diamanatkan otonomi daerah. Participating interest merupakan keikutsertaan badan usaha termasuk BUMD dan bentuk usaha tetap dalam pengelolaan hulu migas melalui pengalihan participating interest. Untuk memperdalam pembahasan, skripsi ini juga akan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S24857

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Asfara Rachmad Rinata

Kebijakan Keikutsertaan Daerah dalam Pengelolaan Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) melalui Participating Interest 10% ditinjau Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) = Regional Paticipation Policy in the Management of Upstreem Oil and Gas Industry Through a Participating Interest 10% Based on Welfare State Concept

" Dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa pada hakekatnya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, adalah rumusan dari founding father yang menegaskan bahwa ekonomi nasional dibangun atas dasar asas ekonomi kerakyatan. Migas merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pengelolaan migas harus dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Diterapkannya Peraturan Menteri ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Audrey Jenifer Vyatri Kartika

Analisis terhadap Kewajiban PT Pertamina EP sebagai Kontraktor untuk Melakukan Penawaran ParticipatingInterest kepada BUMD berdasarkan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan GasBumi

" Pada PT Pertamina EP tidak dilekatkan pada kewajiban kontraktor untuk melakukan penawaran participating interest kepada BUMD berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa dasar-dasar tidak dilekatkannya kewajiban dimaksud berdasarkan kekhususan yang ada pada PT Pertamina EP. Adapun dasar-dasar tersebut yaitu, Wilayah Kerja PT Pertamina EP yang dicakup dalam Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina berbeda dengan pengaturan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T29572

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Muhammad Rayhan Gautama

Implementasi kebijakan pajak penghasilan atas transaksi pengalihan participating interest pada bidang usaha hulu minyak dan gas bumi sehubungan dengan penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2010 = Policy implementation of income tax on transaction of participating interest transfers in the field of upstream oil and gas sector in Indonesia in accordance with the application of Government Regulation Number 79 year 2010 / Muhammad Rayhan Gautama

" ABSTRACT
Dalam kebijkan pajak yang berlaku pada saat ini, pengalihan participating interest merupakan objek pajak penghasilan final dengan tarif sebesar 5% (untuk pengalihan yang dilakukan pada masa eksplorasi) atau 7% (untuk pengalihan yang dilakukan pada masa eksploitasi). Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan sebuah tinjauan komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan pajak penghasilan atas transaksi pengalihan participating interest pada bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. ... "

2014

S57097

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Katharina Ester

Perbedaan kewajiban investor untuk melaksanakan participating interest dan memberikan bonus produksi menurut undang-undang nomor 21 tahun 2014 tentang panas bumi: studi perjanjian joint operation contract antara PT Pertamina dan Konsorsium Sarulla = The difference of the obligation of investor to implement participating interest and to provide production bonuses according to law no. 21 year 2014 concerning geothermal: contract study joint operation contract between PT Pertamina and Sarulla Consorsium

" ABSTRAK
Saat ini terdapat perbedaan pendapat tentang kewajiban Kontraktor di bidang panas bumi untuk melakukan kewajiban participating interest dan kewajiban bonus produksi. Skripsi ini membahas apakah kewajiban participating interest menurut Permentamben No. 10 Th. 1981 dan kewajiban bonus produksi menurut UU No. 21 Tahun 2014 adalah kewajiban yang sama. Selain itu, apakah Kontraktor dalam JOC Sarulla juga wajib melaksanakan kewajiban bonus produksi menurut UU No. 21 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil ... "

2017

S65865

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fajar Andhika

Pengenaan pajak penghasilan atas transaksi pengalihan participating interest kontraktor minyak dan gas bumi = Income tax imposition on participating interest transfer by an oil and gas contractor

" Tesis ini bertujuan untuk menganalisa pengenaan pajak penghasilan atas transaksi pengalihan participating interest oleh kontraktor minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 dalam kerangka peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku termasuk di dalamnya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menjadi bahan masukan bagi pemegang otoritas di pemerintahan dalam usaha pemungutan pajak atas transaksi pengalihan tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak agar iklim usaha ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fitria Yuliawati Ansorriyah

Analisis pengenaan branch profit tax terhadap pengalihan participating interest pada industri hulu minyak dan gas bumi = Analysis on branch profit tax imposition on transfer of participating interest in the upstream oil and gas industry

" Tesis ini membahas mengenai pengenaan Branch Profit Tax terhadap transaksi pengalihan participating interest pada industri hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 PP 79/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.03/2011 PMK 257/2011, dan Surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus Nomor S-5996/WPJ.07/2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan pengenaan Branch Profit Tax yang diatur di dalam Surat Kantor ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rimba Supriatna

Hak partisipasi daerah di sektor usaha hulu migas analisis posibilitas penerapan golden share pemerintah daerah melalui skema participating interest dalam kegiatan pengusahaan hulu migas di Indonesia = Regional participation rights in the upstream oil and gas sector application possibility analysis of golden share of local government through the scheme of participating interest in the oil and gas upstream activities in Indonesia

" [ABSTRAK
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan Hak Partisipasi/participating interest yang dilakukan oleh Daerah melalui BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) terdapat beberapa kelemahan yang akan mempengaruhi posibilitas penerapan Golden Share. Beberapa kelemahan tersebut antara lain tidak adanya pengaturan yang rigid dan jelas mengenai teknis pelaksanaan Hak Partisipasi/participating interest, minimnya rasio kecukupan modal pemerintah daerah dalam kewajiban penyertaan modal sebesar 10%, rendahnya penguasaan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia di sektor pengusahaan hulu Migas. Posibilitas penerapan Golden Share dalam skema Hak Partisipasi/participating interest ... "

2015

T44419

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian