Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Produk pangan olahan merupakan salah satu jenis pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dewasa ini. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti kesehatan, gaya hidup, dan penurunan berat badan. Tidak jarang pula, produk pangan olahan tersebut mengandung klaim berlebihan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam hal tersebut pelindungan konsumen memiliki peranan yang sangat penting untuk mencegah dan mengatasi klaim berlebihan pada produk pangan olahan. Pada saat ini, terdapat fenomena penggunaan jasa maklon oleh pelaku usaha dalam memproduksi produk pangan olahan karena dapat memotong biaya produksi. Hal tersebut menyebabkan timbulnya pertanyaan mengenai pihak yang mengemban tanggung jawab apabila terjadinya klaim berlebihan. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Di Indonesia, terdapat berbagai peraturan mengenai pangan dan klaim sudah cukup jelas pengaturannya, namun yang menjadi permasalahan adalah belum belum banyak peraturan yang mengatur mengenai jasa maklon. Dalam jasa maklon sendiri, terdapat 2 (dua) pihak yang berperan sebagai pelaku usaha, sehingga menimbulkan kerancuan mengenai tanggung jawab kepada konsumen apabila terjadi klaim berlebihan pada produk pangan olahan. Oleh sebab itu, pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran yang penting untuk mengatur mengenai hal tersebut, serta memastikan keadilan bagi pelaku usaha dan konsumen yang terlibat dalam jasa maklon itu sendiri.

---

Processed food products are one type of food that is widely consumed by people today. This is motivated by several factors, such as health, lifestyle, and weight loss. Not infrequently, these processed food products contain product overclaims, causing harm to consumers. In this case, consumer protection has a very important role to prevent and overcome product overclaims on processed food products. Currently, there is a phenomenon of using contract manufacture services by business actors in producing processed food products because it can cut production costs. This has led to questions about who bears responsibility in the event of excessive claims. This research is in the form of normative juridical and uses a qualitative approach. In Indonesia, there are various regulations regarding food and claims that are quite clear, but the problem is that there are not many regulations governing contract manufacture services. In contract manufacture services itself, there are 2 (two) parties who act as business actors, resulting in confusion regarding the responsibility to consumers in the event of product overclaims. Therefore, the government and the Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) have an important role in regulating this matter, as well as ensuring justice for business actors and consumer that involved in the contract manufacture services itself.

"

"ABSTRAKPelaku usaha berkewajiban untuk mengolah dan mengedarkan pangan daridaging ikan sesuai dengan mutu dan gizi yang baik bagi tubuh manusia. Mutu daripangan olahan ikan tersebut tentunya seiring dengan waktu tersebut dapatmengalami penurunan mutu, sehingga pangan olahan ikan tersebut tentunyamempunyai jangka waktu untuk layak dikonsumsi. Hal ini berarti bahwa panganolahan ikan tersebut dapat mengalami kedaluwarsa, sehingga tidak dapatdikonsumsi oleh konsumen. Kedaluwarsa dari pangan olahan ikan tersebut harusdiperhatikan sehubungan dengan perlindungan konsumen. Konsumen mempunyaihak-hak asasi yang harus ditaati oleh produsen dan pelaku usaha lainnyaberkaitan dengan kedaluwarsa dari pangan olahan ikan tersebut sesuai Pasal 4UUPK, yaitu hak atas keamanan dan keselamatan atas konsumsi dari panganolahan ikan dan hak atas informasi. Adapun hak atas informasi dari konsumenditerapkan dalam kedaluwarsa pangan olahan ikan adalah konsumen berhakmengetahui secara jelas mengenai informasi dari tanggal kedaluwarsa secara jelasdan benar. Sedangkan, hak atas keamanan dan keselamatan dari makananberkaitan dengan konsumen berhak atas pangan olahan ikan yang bebas darikedaluwarsa. Pengaturan terhadap kedaluwarsa ini tidak terdapat pada peraturanperundang-undangan pada sektor perikanan, melainkan terdapat pada peraturanperundang-undangan sektor perlindungan konsumen dan sektor pangan. Apabilateijadi pelanggaran terhadap hak konsumen berkaitan dengan kedaluarsamakanan, maka Pelaku usaha tentunya bertanggungjawab atas kerugian darikonsumen. Akan tetapi, prinsip tanggungjawab dari pelaku usaha tidak strictliability, karena pelaku usaha diberikan kesempatan untuk membuktikan diri tidakberrsalah atas kerugian dari konsumen. Proses peredaran pangan olahan ikan initentunya memerlukan pengawasan dari pemerintah, sehingga konsumenmendapatkan jaminan untuk konsumsi pangan olahan ikan. Badan Pengawas Obatdan Makan merupakan lembaga negara yang berwenang untuk melakukanpengawasan terhadap peredaran pangan olahan ikan kedaluwarsa di pasaran."

"Bahan makanan telah dibutuhkan sejak awal peradaban manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Usaha-usaha untuk mengolah dan mengawetkan bahan makanan, baik bahan nabati maupun bahan hewani pun telah dikenal sejak awal peradaban manusia. Pada saat sekarang usaha pengolahan dan pengawetan pangan telah berkembang menjadi suatu industri pangan yang luas. Industri pangan menghasilkan berbagai produk pangan olahan dalam bentuk makanan tradisional maupun modern. Produksi pangan olahan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Dominos Pizza Inc. adalah jaringan restoran piza Amerika berskala internasional yang berpusat di Amerika Serikat. Saat ini Dominos Pizza sudah memiliki 127 toko yang tersebar di Indonesia, yaitu Depok, Jakarta, Bekasi, Tanggerang, Serang, Bandung, Bali, Malang dan Surabaya. Agar perusahaan dapat terus bersaing sehat di skala internasional, perusahaan perlu meningkatkan penjualan dan menjaga kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, praktik keinsinyuran ini bertujuan untuk membangun pabrik baru Dominos Pizza di kota Semarang, Jawa Tengah, yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Kemudian dilakukan studi literature tentang proses produksi, ,manajemen proyek dan jenis-jenis keterlambatan pada proyek. Manajemen proyek yang baik dapat menyelesaikan pembangunan pabrik sesuai target. Selanjutnya juga akan menganalisa potensi keterlambatan yang mungkin akan menjadi tantangan untuk menyelesaikan proyek sesuai target.

---

Food has been needed since the beginning of human civilization to maintain life. Efforts to process and preserve food, both vegetable and animal ingredients have been known since the beginning of human civilization. At present the food processing and preservation business has developed into a broad food industry. The food industry produces various processed food products in the form of traditional and modern foods. This processed food production is intended to meet domestic and export needs. Dominos Pizza Inc. is an international American pizza restaurant chain based in the United States. Domino's Pizza currently has 127 stores in Indonesia. In order for companies to continue to compete healthily on an international scale, companies need to increase sales and maintain customer satisfaction. Therefore, this engineering practice aims to build a new factory of Dominos Pizza in the city of Semarang, Central Java, which aims to increase sales and customer satisfaction. Then a literature study is carried out on the production process, project management and the types of delays in the project. Good project management can complete the factory construction on target. Then, also analyse potential delays that might be a challenge to complete the project on target."

"Penelitian ini menganalisa faktor penghambat keunggulan daya saing industri, faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam meningkatkan daya saing Industri Kecil Menengah Pangan Olahan Hasil Laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Analisis yang dilakukan menggunakan analisis basis ekonomi, model diamond porter, dan analisis SWOT. Berdasarkan analisis SWOT, industri kecil menengah pangan olahan hasil laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung posisinya pada kuadran IV, ini berarti dengan segala daya upaya, pelaku IKM da n semua stakeholder harus berusaha meminimalisir segala kelemahan dan berupaya keras untuk mengatasi segala macam ancaman. Hasil Analisis SWOT menyarankan bahwa perlu dilakukan program-program untuk pemberdayaan klinik IKM, differensiasi produk, kerjasama dengan industri pariwisata, dan pembentukan kluster industri pangan olahan hasil laut.

---

This study attempts to analyze the competitive advantage barrier factors of the industry and the strengths, the weaknesses, the opportunities, and the threats factors in enhancing the competitiveness of small and medium seafood industries in the Province of Bangka Belitung Archipelago. Analyzes were performed using the economic base analysis, diamond porter model, and SWOT analysis. Based on SWOT analysis, the position of the small and medium seafood industries in the Province of Bangka Belitung Archipelago is at the fourth quadran, means that stakeholders have to do all efforts to minimize the weaknesses and to overcome the threats. Based on the SWOT analysis, the writer proposes the following suggestion: (1) the empowerment of IKM clinic, (2) product differentiation, (3) cooperation with tourism industries, and (4) the establishment of the small and medium seafood industry cluster."

"ABSTRAKPengawasan adalah salah satu fungsi dari manajemen. Pengawasan penting dilakukan oleh suatu organisasi agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai, terutama di bidang industri makanan dan minuman. Pengawasan di bidang industri makanan dan minuman penting untuk menjaga mutu dan keamanan dari pangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan dari Kementerian Perindustrian, yaitu di Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Kementerian Perindustrian mengenai pelaksanaan Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) makanan dan minuman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan dalam penerapan CPPOB terdiri atas empat tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pengawasan, tahap pengolahan data, dan tahap tindak lanjut dan belum maksimal karena dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu PT. Sucofindo (Persero) dan tindak lanjut yang diberikan,yaitu pembinaan dan sanksi kurang ditegakkan dalam penerapan CPPOB ini.

---

ABSTRACT

Monitoring is one of the management function. Monitoring has to be done by an organization so that it is goals can be reached as well, especially on food and drink section. Monitoring is very important keep and maintain the quality and safety of the food. The main purpose of this reasearch is to analyze the implementation monitoring process of the Good Manufacturing Practices Guidelines by Ministry Of Industry on the Small And Medium Industry in the food and beverage sector. Qualitative approach was used in this reasearch and data was collected from in-depth interview.

The research result shown that monitoring in the GMP processes can be divided in four stages. The first stage is preparation, then controlling or monitoring stage, data processin stage, and no further stage and monitoring is not maximal to do because it is done by the third party, which is PT. Sucofindo (Persero), and the development all the way sanctions have not been enforced well still to this GMP application."

"Pangan olahan beku merupakan pangan risiko tinggi yang memerlukan penanganan khusus pada seluruh rantai pangannya, baik pada produksi, pengolahan, distribusi, sampai produk berada di tangan konsumen. Penjualan yang tinggi selama pandemi COVID-19, khususnya secara online, tentunya menjadikan risiko konsumen akan produk pangan olahan beku yang tidak terjamin keamanannya semakin terbuka. Padahal dengan adanya pandemi COVID-19 penerapan persyaratan sanitasi dan higiene serta protokol kesehatan dalam rantai pangan harus diperketat. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-yuridis, skripsi ini akan meninjau ketentuan hukum produksi dan penjualan pangan olahan beku secara online pada masa pandemi COVID-19, pengawasannya, serta pertanggungjawaban hukum pelaku usaha. Tidak dipenuhinya persyaratan sanitasi dan higiene oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produk pangan olahan beku menjadi pintu bagi pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Produk yang belum terjamin keamanannya seharusnya tidak dapat beredar di masyarakat, termasuk beredar secara online. Oleh karenanya perlu upaya tegas BPOM selaku unsur pemerintah dan kepatuhan pelaku usaha termasuk penyedia platform online dalam bersama-sama menghasilkan produk yang aman dan berkualitas demi melindungi kepentingan konsumen.

---

Frozen food is a high-risk food that requires special handling throughout the food chain, whether in production, processing, distribution, until the product is in the hands of consumers. High sales during the COVID-19 pandemic, especially online, exposed consumers to the greater risk of unsafe frozen food. In fact, with the COVID-19 pandemic, the implementation of sanitation and hygiene requirements also health protocols in the food chain must be stricter. With the normative-juridical research method, this thesis will review the legal provisions for producing and distributing online frozen food products during the COVID-19 pandemic, the supervision, and the legal responsibilities of business actors. The non-fulfillment of sanitation and hygiene requirements by business actors in producing and distributing frozen food is a door for other violations of law. Products that have not been guaranteed safety should not be distributed in the community, including distributing online. Therefore, there is a need for assertive efforts by BPOM as the government and the compliance of business actors, including online platform providers, jointly in producing safe and quality products to protect the consumers’ interests."

"Kemajuan teknologi dan perdagangan bebas memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa namun menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah karena tidak diiringi oleh kesadaran konsumen akan haknya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang dikonsumsinya. Konsumen Indonesia, secara khusus, memiliki hak atas informasi terhadap produk pangan yang mereka beli dan konsumsi.Skripsi ini membahas mengenai penerapan pengawasan terhadap peredaran produk pangan olahan impor, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran produk pangan olahan impor, serta pengaturan mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan apabila masih ada pelaku usaha yang masih mengedarkan produk pangan olahan impor.Hasil penelitian menyarankan bahwa dilakukan peningkatan pengawasan antara BPOM dan instansi terkait lainnya; diadakan edukasi dan sosialisasi mengenai produk pangan olahan impor; lebih berhati-hati dalam menjaga kualitas produk; mengutamakan pembelian produk dalam negeri dan mencerdaskan diri dengan pengetahuan mengenai perlindungan konsumen dan produk yang akan dikonsumsi.

---

Improvement in technology and free trade facilitate consumer to obtain the goods and/or services but causing the consumer?s position becomes weak because it is not accompanied by consumer?s awareness of their rights. The Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection set up a few things about consumer rights to product information that are consumed. Indonesian consumers, in particular, have the right to information on the food products they purchase and consume.

This thesis discusses about the application of the supervision of the circulation of imported processed food products, the violations committed by businesses in the circulation of imported processed food products, as well as setting the legal action that can be done if there are businesses that are still distribute imported processed food products.

Results of the study suggest that improving surveillance conducted between BPOM and other relevant agencies; held education and socialization of imported processed food products; more careful in maintaining the quality of products; priority to the purchase of domestic products and educate ourselves with knowledge about consumer protection and product to be consumed."