Produk pangan olahan merupakan salah satu jenis pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dewasa ini. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti kesehatan, gaya hidup, dan penurunan berat badan. Tidak jarang pula, produk pangan olahan tersebut mengandung klaim berlebihan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam hal tersebut pelindungan konsumen memiliki peranan yang sangat penting untuk mencegah dan mengatasi klaim berlebihan pada produk pangan olahan. Pada saat ini, terdapat fenomena penggunaan jasa maklon oleh pelaku usaha dalam memproduksi produk pangan olahan karena dapat memotong biaya produksi. Hal tersebut menyebabkan timbulnya pertanyaan mengenai pihak yang mengemban tanggung jawab apabila terjadinya klaim berlebihan. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Di Indonesia, terdapat berbagai peraturan mengenai pangan dan klaim sudah cukup jelas pengaturannya, namun yang menjadi permasalahan adalah belum belum banyak peraturan yang mengatur mengenai jasa maklon. Dalam jasa maklon sendiri, terdapat 2 (dua) pihak yang berperan sebagai pelaku usaha, sehingga menimbulkan kerancuan mengenai tanggung jawab kepada konsumen apabila terjadi klaim berlebihan pada produk pangan olahan. Oleh sebab itu, pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran yang penting untuk mengatur mengenai hal tersebut, serta memastikan keadilan bagi pelaku usaha dan konsumen yang terlibat dalam jasa maklon itu sendiri.

---

Processed food products are one type of food that is widely consumed by people today. This is motivated by several factors, such as health, lifestyle, and weight loss. Not infrequently, these processed food products contain product overclaims, causing harm to consumers. In this case, consumer protection has a very important role to prevent and overcome product overclaims on processed food products. Currently, there is a phenomenon of using contract manufacture services by business actors in producing processed food products because it can cut production costs. This has led to questions about who bears responsibility in the event of excessive claims. This research is in the form of normative juridical and uses a qualitative approach. In Indonesia, there are various regulations regarding food and claims that are quite clear, but the problem is that there are not many regulations governing contract manufacture services. In contract manufacture services itself, there are 2 (two) parties who act as business actors, resulting in confusion regarding the responsibility to consumers in the event of product overclaims. Therefore, the government and the Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) have an important role in regulating this matter, as well as ensuring justice for business actors and consumer that involved in the contract manufacture services itself.