Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan PAD pada masa desentralisasi merupakan kewajiban bagi setiap daerah dengan harapan PAD yang diterima ini dapat memberikan kontribusi yang cukup dalam pembiayaan pengeluaran daerah. Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui pengefektifan pemungutan sumber penerimaan dari pajak daerah.Pemerintah Daerah Kota Bengkulu telah melakukan pemungutan atas pajak sarang burung walet jauh sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat bahwa daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota dapat melakukan punggutan atas pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet yang mulai dilakukan pemungutannya sejak tahun 2003 oleh pemerintah Kota Bengkulu, memperlihatkan trend peningkatan penerimaan yang cukup baik. Sebagai jenis pajak baru, pajak sarang burung walet ini diharapkan dapat meningkatkan PAD daerah, oleh karena itulah evaluasi terhadap penerimaan pajak sarang burung walet ini dilakukan.Evaluasi pajak sarang burung walet ini dilakukan melalui penilaian berdasarkan kriteria pemungutan pajak daerah yaitu kecukupan, elastisitas, efisiensi pemungutan dari sisi biaya dan dari sisi ekonomi, keadilan, kemudahan administrasi dan dukungan politik dan kecocokan sebagai pajak daerah. Selain itu dilakukan pula perhitungan potensi penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil perhitungan potensi yang didapatkan, penerimaan pajak sarang burung walet ini masih mempunyai peluang yang sangat besar untuk ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih tinggi pada PAD.Dari hasil penelitian, direkomendasikan beberapa kebijakan yang mungkin dapat diterapkan oleh DPPKA Kota Bengkulu dalam usaha peningkatan penerimaan pajak sarang burung walet.

---

In decentralization, local government need to increase their revenue to finance the government expenditure.To increased local revenue, Kota Bengkulu has tried to collect from many taxes that allow by the center government . One of that taxes is swiftlet bird?s nest tax.This tax has been collect since 2003 based on region regulation number 01 in 2002, long time before the government release regulation about swiftlet bird?s nest tax at number 28 in 2009 about local revenue The swiftlet bird?s nest tax that collected by Kota Bengkulu show a fairly good trend in revenue. As a kind of new taxes, swiftlet bird?s nest tax is expected to increase local revenue, without follow by negative effect that why the evaluation is need to evaluated swiftlet bird?s nest tax based on good criteria in collecting tax.Tax evaluation of swiftlet bird?s nest is done throught an assessment based on criteria of adequancy of local tax collection, collection efficiency in terms of costs and from economic standpoint, fairness, easy of administration, political support and suitability as local tax. Biside that, this research also counting the potential tax revenue and effective tariff swiftlet bird?s nest. Nevertheless, tax revenue swiftlet bird?s nest still can increase and it can provide a higher contribution to the government local revenue."

"Tesis ini membahas potensi pajak sarang burung walet di Kota Singkawang tahun 2012 dan upaya pemungutan yang harus dilakukan Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka mengoptimalkan potensi yang ada. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian didapat estimasi potensi pajak sarang burung walet sebesar Rp. 1,978 miliar. Angka ini menunjukkan nilai under estimate, berdasarkan data populasi rumah walet tahun 2008. Upaya pemungutan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Singkawang masih sangat minimal, karena belum ada pengusaha sarang burung walet yang dikukuhkan sebagai wajib pajak. Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kota Singkawang untuk mengoptimalkan potensi yang ada adalah dengan melakukan sosialisasi pajak dan pendataan objek pajak sarang burung walet secara lebih intensif.

---

The focus of this study is the swiftlet?s nest tax potency in Singkawang Municipality in 2012 and collected efforts by Singkawang Government in order to optimize it's potency. The research was a quantitative with descriptive analysis. The research results obtained estimates of the swiftlet's nest tax potency is Rp. 1.978 billion. It's figure shows under estimate value, based on swiftlet's house population data in 2008. Collection efforts that have been made by Singkawang Government was still very minimal, since no swiftlet?s nest entrepreneur who was confirmed as a tax payer. Singkawang Government efforts should be made to optimize the potency by tax information dissemination and data collection of swiftlet's nest tax object more intensively."

"Penelitian ini membahas pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menggunakan sistem pemungutan official assessment serta faktor yang menjadi hambatan dalam proses pemungutan pajak sarang burung walet. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemungutan pajak sarang burung walet menggunakan sistem pemungutan self assessment dengan alasan sistem pemungutan tersebut dapat meningkatkan pajak yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

---

The focus of this study is the bird's nest of tax collection in West Tanjung Jabung using polling official assessment system and the factors that become obstacles in the tax collection process bird's nest. This study is a descriptive qualitative research design. The results of the study suggest that the bird's nest taxation collection system using a self-assessment by reason of the collection system to increase the tax effect on local revenues."

"Pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kebumen memberikan kontribusi yang sangat rendah bagi pendapatan asli daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kebumen dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan pajak sarang burung walet tidak sesuai dengan peraturan daerah yang mengaturnya. Peneliti menyarankan untuk dilakukan policy termination, atau sebagai alternatif adalah penggunaan self assessment system sesuai yang telah diatur dalam peraturan daerah.

---

Implementation of nest swallow tax policy in Kebumen contribute less to the local revenue. The purpose of this research is to analyze the implementation of tax collection policy nest swallo in Kebumen and that factors that besome in the tax collection process. This study is a descriptive qualitative research design. As result, implementation tax collection policy nest swallow is not accordance with the local regulations that regulate it. Researcher suggest to do policy termination, or then the alternati is the use of self assessment system as regulated in the local regulations. "

"Rendahnya kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tegal memerlukan tinjauan ulang terkait pemenuhan asas revenue productivity. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pajak sarang burung walet yang ditinjau dari asas revenue prodoductivity dan tantangan dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tegal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif post positivist dan teknis analisis data kualitatif. Hasilnya adalah pajak sarang burung walet tidak memenuhi asas revenue productivity dan terdapat beberapa tantangan yang menghambat dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tegal, yaitu terdiri dari lingkungan habitat burung walet yang harus memiliki ketenangan sehingga BP2D tidak dapat masuk ke dalam bangunan sarang burung walet, domisili pengusaha sarang burung walet yang mayoritas tidak berada di wilayah yang sama dengan objek pajak, dan tingkat kepatuhan dan tertutupnya kelompok sasaran. Saran untuk pemerintah, yaitu dapat tetap menerapkan kebijakan pajak sarang burung walet dengan mengoptimalkan penerimaan pajak sarang burung walet atau kebijakan alternatif lainnya, pemerintah dapat melakukan policy termination sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan membuat kebijakan lain, yaitu kebijakan retribusi izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet seperti yang telah diterapkan di daerah lain.

---

The low contribution of tax revenue of swallow nest in Tegal regency needs a review related to the fulfillment of the principle of revenue productivity. This research aims to analyze swallow nest tax policy in terms of the principle of revenue productivity and the challenge of collecting swallow nest tax in Tegal regency. This research was conducted with quantitative post positivist approach and technical analysis of qualitative data. The result is swallow nest tax does not meet the principle of revenue productivity and there are some obstacles obstruct the collection of swallow nest tax in Tegal regency. The obstacles consist of swallow birds habitat must have quiet place which affect BP2D can not get into the swallow nest building, swallow nest entrepreneurs domicile are mostly not in the same area as the tax object, the level of obedience and closed target group. Suggestions for the government is to keep applying the swallow nest tax policy by optimizing the revenue of the swallow nest tax or other alternative policy the government be able to perform policy termination comply with Article 2 paragraph 4 of Regulation Number 28 Year 2009 about Regional Taxes and User Charges and make other policies, namely user charges permit for management and exploitation of swallow nest policy as has been applied in other areas."