Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
Budi Mulyana
"
Sejak dilimpahkannya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, jumlah total piutangnya merupakan yang terbesar diantara piutang pajak daerah lainnya. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi permasalahan dan sekaligus melakukan upaya pencairan tunggakan yang berasal dari tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diantaranya adalah dengan kebijakan penagihan pajak, kebijakan insentif pajak, dan kebijakan pencegahan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2017
T47958
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muslim Bachtiar
"
Pengalihan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diiringi dengan pengalihan teknologi informasi berupa source code Sistem Informasi Objek Pajak SISMIOP beserta basis datanya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkannya menjadi Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan SIM PBB yang disesuaikan dengan peraturan daerah. SIM PBB didukung oleh Sistem Informasi Penunjang yaitu web pendataan online, Sistem Informasi Data SI Data , Geographic Information Systems GIS ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2017
T49090
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tomy Ardiansyah
"
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta serta melihat keselarasan implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta dengan asas-asas pemungutan pajak yang ideal. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah post-positivisme dengan menggunakan metode kualitatif yang memusatkan fenomena yang terjadi dilapangan yaitu implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan ...
"
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ivan Aulia Azhari
"
Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami penurunan setelah penerapan PBB Online. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan penerapan kebijakan tersebut yaitu untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi PBB-P2 dan hambatannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PBB-P2 di Kabupaten Tapanuli Selatan dijalankan oleh BPKPAD bekerjasama dengan pihak kecamatan, kelurahan, desa, dan Bank ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S67171
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Agustinus Imam Saputra
"
Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Masa pandemi membuat pemerintah daerah untuk lebih bekerja keras disertai kehati-hatian dalam penggalian potensi pendapatan asli daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber dari pendapatan daerah yang dapat digali. Studi ini menginvestigasi keberhasilan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan ketetapan PBB-P2 di Tahun 2020 ini. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif ...
"
Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021
651.3 JMP 2:2 (2021)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Tanika Mayang Sastra
"
Skripsi ini membahas mengenai evaluasi pelaksanaan administrasi perpajakan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang proses berjalannya administrasi perpajakan pengelolaan PBBP2 yang telah dilaksanakan di Kota Pekanbaru setelah kurang lebih dua tahun. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, yakni wawancara dan kajian literatur.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S55032
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ismail Muharam
"
Bergulirnya otonomi daerah di Indonesia membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih dalam hal fiskal. Namun hingga saat ini implementasi desentralisasi fiskal yang ada masih berfokus pada sisi belanja (expenditure assignment). pada sisi penerimaannya (revenue assignment) kewenangan yang dimiliki daerah masih relatif terbatas dan bersifat sentralistik. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan sumber pendanaan lokal seperti pajak untuk menunjang sisi penerimaan daerah. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dari ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S66846
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Azmi Jundi Robbani
"
Kebijakan sunset policy Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diterapkan Pemerintah Kota Depok sebagai dampak adanya pandemi COVID-19 di Kota Depok. Kebijakan tersebut bertujuan untuk merangsang Wajib Pajak untuk tetap taat melaksanakan Pemerintah Kota Depok berharap agar dapat menjaga stabilitas penerimaan daerah dan meningkatkan penerimaan PBB-P2 serta merangsang Wajib Pajak untuk tetap taat melaksanakan kewajiban perpajakan pada masa Pandemi COVID-19 di Kota Depok, harapan tersebut merepresentasikan penerimaan dan kepatuhan sebagai tujuannya, namun, pada ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nezar Kurnia Ramadhan
"
Pengalihan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Indonesia, pada tahun 2014, memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengelola PBB-P2 antara lain pengaturan tarif, NJOP, NJOPTKP dan sebagainya, sebagai wujud desentralisasi dan upaya meningkatkan Penerimaan Asli Daerah. terdapat dua kelompok daerah, yaitu kelompok yang mengubah peraturan perpajakan dan kelompok yang tidak, keduanya memiliki kecenderungan penerimaan yang berbeda, maka dilakukan penelitian berjudul the impact of tax structure change to Indonesia PBB-P2 compliance rate ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lu Lu Nurul Janati
"
Skripsi ini membahas implementasi kebijakan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di Kabupaten Purworejo. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan PBB-P2 di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini adalah penelitian post positivist dengan tujuan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan PBB-P2 di Kabupaten Purworejo dilakukan dengan melibatkan berbagai ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S55480
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
