Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi kebijakan publik di Indonesia dengan mengamati kasus maladministrasi pada kebijakan revitalisasi Monas. Monas sebagai lambang kemegahan Kota Jakarta merupakan salah satu kawasan yang di revitalisasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi, ditengah-tengah pelaksanaannya terdapat dugaan maladministrasi yang mengakibatkan penghentian sementara kebijakan tersebut. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta melakukan investigasi terhadap maladmisnistrasi yang terjadi di dalam revitalisasi Monas. Dalam investigasi tersebut ditemukan terdapat tiga instansi pemerintah yang melakukan maladministrasi diantaranya Pemerintah Povinsi DKI Jakarta, DPRD Provinsi Jakarta, serta Menteri Sekretaris Negara. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan bentuk penelitian kualitatif-deskriptif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga pengawas eksternal dalam pemerintahan dan menjadi lembaga yang berperan penting dalam mengatasi maladministrasi kebijakan publik. Saran dari skripsi ini adalah Ombudsman Republik Indonesia harus memiliki kewenangan yang lebih di hargai dengan adanya peraturan yang menguatkan proses pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia.

---

This thesis discusses the authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in overseeing public policy in Indonesia by observing cases of maladministration in the Monas revitalization policy. Monas as a symbol of the greatness of the city of Jakarta is one of the areas revitalized by the DKI Jakarta Provincial Government. However, in the midst of its implementation there were allegations of maladministration which resulted in the temporary suspension of the policy. The Ombudsman of the Republic of Indonesia, Representative of Jakarta, conducted an investigation into the maladministration that occurred during the revitalization of Monas. In the investigation, it was found that there were three government agencies that carried out maladministration including the DKI Jakarta Provincial Government, Jakarta Provincial DPRD, and the Minister of State Secretary. This type of thesis research uses juridical-normative research in the form of qualitative-descriptive research. The conclusion of this thesis is that the Ombudsman of the Republic of Indonesia is an external supervisory agency in government and has an important role in overcoming public policy maladministration. The suggestion from this thesis is that the Ombudsman of the Republic of Indonesia should have more authority that is respected by the existence of regulations that strengthen the supervisory process carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia. "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai akibat hukum fungsi pengawasan yang dilakukanoleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Ombudsman Daerah Non ORI(D.I. Yogyakarta) setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUUVIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentangOmbudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik. Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatifdengan melakukan penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitianmenyarankan bahwa perlu adanya semacam Memorandum of Understanding atauperaturan bersama untuk mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi pengawasansetelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak melarang OmbudsmanDaerah menggunakan nama Ombudsman walaupun tidak berhierarkhis denganORI.

---

ABSTRACTThe focus of this study is studying end of result of supervising function ofOmbudsman Republik Indonesia (ORI) and Local Ombudsman Non ORI (D.I.Yogyakarta) after Mahkamah Konstitusi Decree No. 62/PUU-VIII/2010 regardingjudicial review Act Number 37 of 2009 about Ombudsman of Republic Indonesiaand Act Number 25 of 2009 about public services. This research is legalnormative research with an investigation by using secondary data.The result ofthis research suggested that there should be an Memorandum of Understandingbetween the related parties to prevent in overlapping in supervising after theMahkamah Konstitusi Decree which allowed local Ombudsman using a name of“ombudsman” eventhough has no hierarchial correkation with ORI."

"Ombudsman Republik Indonesia (ORI) merupakan lembaga independen dengan peran sebagai pengawas eksternal penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, ORI diberikan dukungan oleh Asisten Ombudsman. Oleh karena peran penting nya tersebut, sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang kuat dengan demikian memainkan peran penting dalam mendukung independensi ORI melalui penciptaan lingkungan kerja yang bebas dari intervensi politik, pengambilan keputusan yang didasarkan pada profesionalisme dan integritas, serta penguatan legitimasi peran ORI sebagai lembaga independen yang menjalankan tugasnya secara objektif dan adil. Dalam hal ini, MSDM Asisten Ombudsman diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Sistem Sumber Daya Manusia Pada Ombudsman Republik Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan sistem MSDM Asisten Ombudsman. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan enam narasumber penelitian sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan AMO Model of Performance oleh Boxall dan Prucell (2022) yang memiliki tiga dimensi yaitu ability (kemampuan), motivation (motivasi), dam opportunity (kesempatan). Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem MSDM Asisten Ombudsman telah sesuai dengan AMO Model of Performance oleh Boxall dan Prucell (2022). Namun, tidak dapat diabaikan bahwa masih terdapat banyak catatan peningkatan yang perlu dilakukan oleh Ombudsman untuk mencapai pelaksanaan sistem MSDM Asisten Ombudsman yang melampaui standar.

---

The Ombudsman of the Republic of Indonesia (ORI) is an independent institution that serves as an external supervisor of public service administration. In carrying out its duties and authority, ORI is supported by the Assistant Ombudsman. Due to the critical nature of their role, a strong Human Resource Management (HRM) system plays a vital part in supporting ORI's independence by creating a work environment free from political interference, ensuring decision-making based on professionalism and integrity, and strengthening the legitimacy of ORI's role as an independent institution that performs its duties objectively and fairly. In this context, the HRM for Assistant Ombudsman is regulated through Government Regulation No. 64 of 2012 concerning the Human Resource System at the Ombudsman of the Republic of Indonesia. Therefore, the objective of this research is to evaluate the implementation of the HRM system for Assistant Ombudsman. This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews with six research informants as primary data sources and literature review as secondary data sources. This study uses the AMO Model of Performance by Boxall and Prucell (2022), which has three dimensions: ability, motivation, and opportunity. The results of the study indicate that the implementation of the HRM system for Ombudsman Assistants is in accordance with the AMO Model of Performance by Boxall and Prucell (2022). However, it is important to note that there are still many areas for improvement that the Ombudsman needs to address to achieve the implementation of the HRM system for Assistant Ombudsman that exceeds standards."