Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
Parsaulian, Adelina Marudur
"
Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau dikehendaki oleh para pihak. Notaris juga berwenang untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groose, salinan dan kutipan akta sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepadanya pejabat atau orang lain. Oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus tunduk pada Undang-Undang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T52486
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ginting, Desi Sriwidayanti
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52485
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nizar Satrio Wicaksono
"
Penelitian ini membahas tentang Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) keabsahan surat keterangan ahli waris yang diregister oleh kepala desa/lurah dan camat berdasarkan inisiatif notaris/PPAT; (2) Kedudukan akta pembagian hak bersama yang dipalsukan serta tanggung jawab dari Notaris/PPAT. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Analisa kasus ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54931
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Issabella Marchelina
"
Notaris/PPAT dilarang untuk melakukan pembuatan Akta Jual Beli tanpa keterlibatan pihak yang terkait dan sudah sepatutnya dalam membuatkan Akta Jual Beli prosedurnya sesuai perundang-undangan. Pada praktiknya banyak Notaris/PPAT yang tidak mengindahkan peraturan seperti kasus Notaris/PPAT dalam putusan nomor 751/Pdt.G/2018/PN Mdn yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan para pihak yang dalam proses pembuatan Akta Jual Beli. Tidak dikabulkannya tuntutan ganti kerugian pada Notaris/PPAT padahal di dalam putusan Notaris/PPAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Irena Revin
"
Salah satu cara paling umum untuk mengalihkan hak atas tanah adalah dengan jual beli. Perjanjian jual beli atas tanah dapat dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam bentuk akta autentik. Tesis ini membahas tentang akibat hukum suatu akta jual beli yang caat yuridis, tanggungjawab dari PPAT terhadap pembuatan Akta Jual Beli Nomor 61/2016 yang cacat yuridis, serta perlindungan hukum bagi kreditur selaku pemegang hak tanggungan yang penetapan lelang eksekusi hak tanggungannya dibatalkan oleh ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Airin Ayu Hafsari
"
ABSTRAK
Sebab-sebab batalnya akta notaris karena ketidakcakapan dan kewenangan oleh notaris terhadap
aktanya. Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta Notaris.
Ketidakcakpan bertindak dalam akta dikarenakan belum dewasa dan ketidakwenangan bertindak
ialah perbuatan hukum bagi orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu, Hal ini sudah pasti
harus memenuhi kriteria kecakapan dan kewenangan bertindak, jika tidak memenuhi kriteria
tersebut maka ketidak cakapan dan ketidakwenangan bertindak dalam suatu akta, mengakibatkan
aktanya batal demi hukum. Pentingnya diketahui oleh setiap Notaris dalam menjalankan
tugasnya,agar kedepannya dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39200
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nur Syamsiati Duha
"
ABSTRAK
Seorang notaris dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang memperoleh
nasihat terkait dengan sebuah akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat
dalam suatu proses hukum. Akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian
dan jaminan hukum yang pasti. Akan tetapi sekarang ini bahwa banyak notaris yang
mau didikte oleh kliennya sekalipun harus bertentangan dengan peraturan perundangundangan
dan/atau kode etik profesi. Salah satu contoh kasus yang dilakukan notaris
adalah sebagaimana kasus yang telah dibawa ke Mahkamah Agung dengan nomor
perkara 2179K/Pid/2009 tanggal 7 Februari 2011. ...
"
Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39282
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Iqbal Ferdiansyah
"
Tesis ini membahas mengenai penggunaan jasa pihak ketiga dalam pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional BPN yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya selaku PPAT. Sebagai suatu profesi yang terhormat, etika profesi diatur dalam Kode Etik yang harus ditaati untuk menjaga kehormatan profesi dari Notaris/PPAT. Penggunaan jasa pihak ketiga dalam pengurusan sertifikat tanah membuat pengurusan sertifikat tanah di BPN menjadi lebih cepat dan efisien dan turut berperan dalam memudahkan Notaris mendapatkan klien. Sebagai profesi terhormat ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T48846
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Elizabeth Priscillia Halim
"
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang. Dengan adanya kesalahan, kelalaian, dan mengabaikan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral yang berlaku baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, pada akhirnya dapat menimbulkan masalah di kemudian hari baik dalam bidang perdata maupun pidana seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 701/PID.B/2018/PN.JKT.UTR. yang mana Notaris terbukti melakukan penipuan secara bersama-sama.ÃÂ Permasalahan penelitian adalah mengenai tanggung jawab ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53523
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Handayani Primandiri
"
Dalam pembuktian di Pengadilan, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari akta tersebut. Untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna maka harus memenuhi syarat autentisitas yang telah ditentukan dalam undang-undang dan juga kekuatan pembuktian dari akta tersebut. Syarat yang ditentukan dalam undang-undang yakni yang ada dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang mana dibuat berdasarkan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library