Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang. Dengan adanya kesalahan, kelalaian, dan mengabaikan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral yang berlaku baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, pada akhirnya dapat menimbulkan masalah di kemudian hari baik dalam bidang perdata maupun pidana seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 701/PID.B/2018/PN.JKT.UTR. yang mana Notaris terbukti melakukan penipuan secara bersama-sama. Permasalahan penelitian adalah mengenai tanggung jawab Notaris terhadap cacat yuridis akta autentik sebagai bentuk tindak pidana penipuan, perlindungan hukum terhadap korban penipuan dalam pembuatan akta autentik, dan penerapan sanksi terhadap Notaris/PPAT yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara kualitatif diperoleh kesimpulan bahwa tanggung jawab Notaris terhadap penyimpangan atas akta autentik sebagai bentuk tindak pidana penipuan adalah dalam bentuk pidana penjara. Perlindungan terhadap korban penipuan dapat dilakukan dengan upaya-upaya hukum. Penerapan sanksi Notaris/PPAT dapat diajukan secara berkaitan dengan sanksi adminitratif.

---

A notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and has other authorities stipulated in the law. With the existence of errors, negligence, and neglect of laws and regulations, codes of ethics, and morals that apply both intentionally and unintentionally, in the end it can cause problems in the future both in the civil and criminal fields such as in the North Jakarta District Court Decision Number: 701/PID.B/2018/PN.JKT.UTR. where the Notary is proven to have committed fraud together. The issue of research is the notary's responsibility for juridical disability of authentic deeds as a form of fraudulent crime, legal protection against victims of fraud in making authentic deeds, and the application of sanctions against Notaries/PPAT who have been proven to have committed fraudulent acts. Using normative legal research methods. The data used is secondary data through library research. Data that has been collected and processed qualitatively can be concluded that the notary's responsibility for juridical disability of authentic deeds as a form of fraud is in the form of imprisonment. Protection against fraud victims can be done by legal efforts. The application of Notary / PPAT sanctions can be submitted in relation to administrative sanctions.