Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPuncak-puncak kejayaan ide konglomerasi terjadi dipusat-pusat ekonomi dunia pada dekade awal tahun 1990-an,bersamaan dengan berkembangnya ide dan praktik penggabunganatau penyatuan usaha (merger atau amalgamation), pemekaranusaha (expansion) dan pengambilalihan usaha {acquisition)yang dilakukan oleh banyak pelaku-pelaku usaha utama didunia. Selain ide konglomerasi, Merger pada umumnyadimaksudkan pula sebagai suatu aksi korporasi (corporateaction) guna mencapai suatu tingkat efesiensi danefektivitas yang menguntungkan terhadap penyatuan beberapaentitas usaha, mencapai penghematan skala dan cakupanekonomis (econo/nies of scale and scope) serta kekuatanpasar untuk meningkatkan daya saing.Dalam melaksanakan suatu aksi korporasi, perusahaandan para profesionalnya wajib memperhatikan perkembangannilai-nilai universal baru yang diterima secara globalsebagai tata kelola perusahaan yang baik (good corporategovernance). Good corporate- governance pada prinsipnyamempuyai kerangka acuan yang harus mampu melindungi hak-hakpara pemegang saham, stakeholders dan pihak ketiga, harusmampu menjamin pula adanya pengungkapan yang tepat waktudan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan denganperusahaan serta mampu menjamin adanya pedoman strategisperusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yangdilakukan oleh dewan komisaris dan akuntabilitas dewankomisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.Notaris mempunyai peran penting sebagai bagian stakeholdersuntuk turut membantu penerapan good corporate governanceorgan-organ perseroan terbatas agar dalam menjalankan tugasdan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku dan rule of the game yang telah disepakatibersama, termasuk dalam pelaksanaan Merger. Notaris dapatmenolak memberikan bantuannya dalam melaksanakan tugas dankewenangannya dalam Merger, bila "para penghadap (pelakuMerger) menghendaki sesuatu yang bertentangan denganperaturan dan ketentuan hukum tentang Merger". Sesuatu yangbertentangan dengan peraturan dan . ketentuan hukum dapatdipastikan akan bertentangan pula dengan kaidah goodcorporate governance, karena kaidah good corporategovernance merupakan pemadatan dan pengkristalan kembaliterhadap kaidah dasar ketentuan hukum dan peraturanperundang-undangan yang berlaku serta atas keadilan,kemanfaatan dan kepastian hukum universal."

"ABSTRAKTesis ini mencermati tentang mengapa informasi perusahaandiperlukan dan sejauh mana cakupan informasi yang dihimpundapat diekspose ke publik serta peran Notaris berkaitandengan transparansi perusahaan tersebut. Metode yangdigunakan menitik beratkan pada penelitan lapangan untukdasar analisa. Menjelaskan sumber data sekunder dari bahanhukum primer berupa peraturan perundang-undangan danyurisprudensi yang tentunya diperoleh dari kepustakaan.Sedangkan hasil penelitian tersebut adalah memperolehgambaran manfaat pemberian informasi perusahaan yaitu lebihbanyak diperoleh pemerintah, namun bukan berarti perusahaansendiri tidak memperoleh manfaat atas kewajiban memberikaninformasi perusahaan, yaitu seperti manfaat tingkatkredibilitas perusahaan untuk menarik investasi.Transparansi perusahaan memiliki batasan cakupan atas hal-hal yang bisa diakses umum dan pihak-pihak yang dapatmengaksesnya, yaitu yang terkait dengan jaminan kepastianberusaha bagi perusahaan. Peran Notaris berkaitan denganproses transparansi perusahaan adalah sebagai fasilitatorbaik secara prosedural maupun secara moril sebagai PejabatUmum yang terikat Peraturan Jabatan Notaris dan Kode EtikNotaris. Sedangkan perangkat hukum berkaitan dengankewajiban perusahaan memberikan informasi perusahaan perlu dipertegas terutama untuk sanksi hukumnya agar tercipta penegakan hukum dalam memberikan informasi perusahaan."

"ABSTRAKDisahkannya Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentangNotaris belum menyelesaikan masalah yang dihadapi olehNotaris. Beberapa masalah yang timbul diberlakukannyaUndang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia tersebut antara lain adalah bagaimanapelaksanaan pengawasan terhadap Notaris, hambatan-hambatanapa dalam pengawasan tersebut dan bagaimana pengawasanterhadap Notaris yang bukan anggota Ikatan NotarisIndonesia. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan olehPengadilan Negeri sebelum Undang-Undang Jabatan Notarisberlaku. Selanjutnya pengawasan dan pembinaan Notarisdilakukan oleh Majelis pengawas Notaris yang diangkat olehMenteri. Pengawasan yang dimaksud oleh Undang-UndangJabatan Notaris tidak hanya Notaris dalam menjalankanjabatannya tetapi juga terhadap prilakunya sehari-hari yangdalam hal ini termasuk tingkah laku pribadi . Pengawasandan pembinaan Notaris dilakukan oleh Majelis pengawasNotaris yang diangkat oleh Menteri. Terdapat hambatan dalampelaksanaannya karena adanya perbedaan penafsiran dalamketentuan perundang-undangan, perlu dicarikan jalan keluaragar pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang tidakbernaung dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI)tetap dapat terlaksanakan, sesuai dencjan keinginan UndangundangJabatan Notaris.Dengan metode yuridis normatif yangdititik beratkan pada penelitian kepustakaan tentangperaturan jabatan Notaris atau yang berkaitan denganpelaksanaan jabatan Notaris."

"Yayasan Masjid Nurul Amal yang didirikan pada tanggal 28 Mei 1984, bermaksud membuat suatu akta perubahan anggaran dasar dihadapan Notaris untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Notaris tersebut mengharuskan kepada para pendiri untuk membuat permohonan Penetapan dari Pengadilan. Pengadilan Negeri Depok mengeluarkan penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk, tanggal 14 Juni 2006, terhadap permohonan Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut. Alasan Notaris tersebut mengharuskan kepada para pendiri Yayasan untuk membuat permohonan Penetapan dari Pengadilan, serta peran notaris terhadap pembuatan akta perubahan anggaran dasar Yayasan setelah berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan. Bahwa Notaris mengharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Depok agar menambah kekuatan hukum atas perubahan anggaran dasar Yayasan Masjid Nurul. Amal tersebut. Sedangkan penulis berpendapat bahwa hal itu sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh notaris tersebut, karena menurut Akta Pendirian Yayasan Masjid Nurul Amal perubahan anggaran dasar tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Yayasan Masjid Nurul Amal. Peran Notaris dalam membuat akta perubahan anggaran dasar Yayasan dalam kewajibannya sebagai pejabat umum yang berwenang yaitu membuat akta otentik atas perubahan anggaran dasar Yayasan. Notaris juga harus menjelaskan mengenai segala hal yang akan diatur dalam akta perubahan anggaran dasar yang akan dibuat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

---

Masjid Nurul Amal Foundation established in Mei 28th 1984, had intended to produced the foundation charter amendment deed in front of the Notary to adjusted it with the Regulations Number 16 Year 2001, and also the amendment in Regulations Number 28 Year 2004 about foundation. The Notary required the founder of the foundation to make a request application of the quotition to the court. Government Court in Depok produced the quotition number: 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk, on June 14th 2006, concerning the request application of Masjid Nurul Amal Foundation. The reason for the requirement is to add more the law power of Masjid Nurul Amal Foundation charter amendment deed. The writer does not agree with the Notary opinion, because considered to the 12th chapter of the foundation consideration, it said clearly that the charter amendment deed could still have been done without the quotition from the court. The Notary role in making the changing of the foundation consideration document with the duties as public official that competent is making an authentic documents of tehe foundation charter amendment deed. The Notary also has to explain about everything that will be arranged in the deed. The research of this thesis is using the normative juridical method."

"ABSTRAKNotaris sebagai Penjabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang penting harus ditingkatkan peranannya, dalam melaksanakan pembuatan akta-akta karena untuk notaris sangat berperan dalam mempersiapkan, memeriksa dari dokumen-dokumen dari suatu akta yang akan dibuatnya, guna kelancaran tugasnya harus ada suatu kerjasama dengan para pemberi jasa atau orang yang akan mempergunakan jasa notaris sebagai salah satunya dalam hal dimintakan bagi notaris untuk membuat notulen dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu perseroan terbatas, yang harus diperhatikannya adalah melihat dari ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya yang terdapat dalam Undang-Unfang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 73, Pasal 75 dan pasal 76 yang menyatakan untuk pasal 73 sangat jelas seklai untuk kuorum RUPS harus dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, bila kuorum RUPS pertama tersebut tidak tercapai maka dapat diadakan RUPS yang kedua dan bila RUPS kedua untuk kuorum tidak tercapai maka perseroan dapat untuk meminta permohonan penetapan untuk kuorum kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat kedudukannya perseroan tersebut yang kemudian Ketua pengadilan tersebut akan menetapkan kuorum yang akan berlaku dalam RUPS tersebut sedangkan untuk kuorum keputusan RUPS adlam mengubah anggaran dasar Sebagaimana ternyata dalam pasal 75 hanya ada suatu kuorum RUPS pertama sampai dengan kuorum untuk RUPS kedua dalam hal ini akan timbul persoalan bagaimana kalau dalam RUPS kedua kuorum masih belum terpenuhi yang secara jelas harus mengadakan RUPS berulang-ulang hingga tercapai kuorumnya dan bagaimana apa harus terus menerus, yang seharusnya ada masa akhirnya sehingga tidak terdapat kekosongan hokum demikian juga akan teralami dalam kuorum RUPS dalam Penggabungan, peleburan, pengambilahlian, kepailitan dan pembubaran perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 76. dalam tulisan ini dicoba untuk membahas, meneliti permasalahan-permasalahan yang timbul berkenaan dengan kuorum RUPS pada pasal 75, pasal 76 dan penyelesaiannya masalah-masalah tersebut."

"Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, bertanggung jawab dalam pembuatan akta RUPS sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas saham. Tanggung jawab secara normatif terdapat dalam peraturan Pasar Modal, dan Undang-Undang Jabatan Notaris, secara profesi terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal. Notaris juga ikut bertanggung jawab terhadap kepatuhan dan ketaatan emiten dalam rangka memenuhi ketentuan pasar modal yang berlaku. Penelitian ini mengenai pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam hal memperhitungkan kuasa asing yang tidak disertai legalisasi Pejabat setempat dalam kuorum kehadiran RUPS. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, data lapangan sebagai pendukung. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan analisa mendalam. Dari penelitian disimpulkan bahwa Peran dan tanggung jawab notaris mempunyai akibat terhadap akta. Surat kuasa asing dalam RUPS harus disertai legalisasi Pejabat setempat dan KBRI setempat.

---

As a profession which supports capital market activities, a notary is expected to be responsible for the drafting of deed on the resolutions of the general meeting of shareholders. It is a responsibility which is contained in the Capital Market regulations, Law on Notary Profession and the Code of Ethics of Notary Profession. In addition, a notary is also responsible for the issuers? compliance with and observance of regulations on capital market and for providing directions so that issuers comply with the regulations. This research seeks to identify serious problems in connection with the role of notary as a profession which supports capital market in carrying out the rights issue and notary's responsibility for each notarial deed a notary draws up for that purpose. It seeks to see possible legal impacts on the deed he draws up in case he has made a mistake during the drafting. The research method is the normative research conducted on the underlying laws and regulations and the research also uses field data from companies to support it. The research was about violation which has done by notary on contemplating foreign deeds which has not authorized by local public officer in general meeting of share holders. From this research can be concluded that foreign deeds in general meeting of shareholders must be authorized by local public officer and Indonesian Embassy."