ABSTRAKDisahkannya Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentangNotaris belum menyelesaikan masalah yang dihadapi olehNotaris. Beberapa masalah yang timbul diberlakukannyaUndang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia tersebut antara lain adalah bagaimanapelaksanaan pengawasan terhadap Notaris, hambatan-hambatanapa dalam pengawasan tersebut dan bagaimana pengawasanterhadap Notaris yang bukan anggota Ikatan NotarisIndonesia. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan olehPengadilan Negeri sebelum Undang-Undang Jabatan Notarisberlaku. Selanjutnya pengawasan dan pembinaan Notarisdilakukan oleh Majelis pengawas Notaris yang diangkat olehMenteri. Pengawasan yang dimaksud oleh Undang-UndangJabatan Notaris tidak hanya Notaris dalam menjalankanjabatannya tetapi juga terhadap prilakunya sehari-hari yangdalam hal ini termasuk tingkah laku pribadi . Pengawasandan pembinaan Notaris dilakukan oleh Majelis pengawasNotaris yang diangkat oleh Menteri. Terdapat hambatan dalampelaksanaannya karena adanya perbedaan penafsiran dalamketentuan perundang-undangan, perlu dicarikan jalan keluaragar pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang tidakbernaung dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI)tetap dapat terlaksanakan, sesuai dencjan keinginan UndangundangJabatan Notaris.Dengan metode yuridis normatif yangdititik beratkan pada penelitian kepustakaan tentangperaturan jabatan Notaris atau yang berkaitan denganpelaksanaan jabatan Notaris.