Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk di Indonesia. Namun karena masalah administrasi, UMKM kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan dengan cara konvensional, seperti pinjaman bank. Untuk itu, Fintech Peer-to-Peer Lending hadir sebagai alternatif baru bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan. Dengan demikian, perlu untuk menganalisis peraturan dan implementasi Peer-to-Peer Lending untuk pembiayaan UMKM di Indonesia. Skripsi ini memiliki dua rumusan permasalahan yaitu 1) bagaimana regulasi Peer-to-Peer Lending untuk pembiayaan UMKM?  dan 2) bagaimana implementasi Peer-to-Peer Lending untuk pembiayaan UMKM dan kesesuaiannya terhadap regulasi Peer-to-Peer Lending Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif Penelitian ini menunjukkan bahwa Peer-to-Peer Lending untuk pembiayaan UMKM diatur berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sayangnya, peraturan tersebut ternyata belum cukup mampu  mengakomodasi pembiayaan untuk sektor produktif atau UMKM secara optimal. Terlepas dari itu, sebagai salah satu Penyedia Peer-to-Peer Lending yang memberikan pembiayaan untuk UMKM, PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia telah berhasil melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam POJK No. 77/POJK.01/2016. Dalam rangka mendukung akses pendanaan bagi UMKM melalui layanan Peer-to-Peer Lending, OJK diharapkan dapat memperbaiki peraturan tersebut sehingga dapat mempercepat literasi dan inklusi keuangan. Selain itu, pemerintah Indonesia disarankan agar mempercepat pengesahan RUU tentang Teknologi Finansial agar menjamin kepastian hukum para pihak dalam Peer-to-Peer Lending.

---

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) has an important role in the economy of a country, including in Indonesia. Due to administrative issues, they fail to gain access to finance by conventional means, such as bank loans. For this reason, Peer-to-Peer Lending exist as an important alternative for MSMEs to access funds. Therefore, it is necessary to analyze the regulation and implementation of Peer-to-Peer Lending in Indonesia. This thesis has two research questions namely 1) how are the regulations on Peer-to-Peer Lending Service for MSMEs financing? and 2) how are the implementation of Peer-to-Peer Lending for MSMEs financing and its compliance to Peer-to-Peer Lending regulations? This thesis is a normative legal research. This study shows that Peer-to-Peer Lending for MSMEs financing is regulated under POJK No. 77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Lending Service. Unfortunately, the regulation is not considered sufficient to accommodate financing for the productive sector or MSMEs. Regardless, as one of the Provider of Peer-to-Peer Lending who provide financing for MSMEs, PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia has succeeded in carrying out its obligations to fulfil the provisions as stated in POJK No. 77/POJK.01/2016. In order to better support access to funding for MSMEs by Peer-to-Peer Lending, OJK is expected to be able to improve the regulations so as to accelerate financial literacy and inclusion. In addition, the Indonesian government is suggested to accelerate the validation of the Bill on Financial Technology in order to ensure legal certainty for the parties in Peer-to-Peer Lending."

"This paper reveals that West Sumatera banking sector are more likely using the availability of collateral for the credit to micro, small and medium enterprises (MSME). Using 384 sample size from MSME in West Sumatera, if a MSME have enough collateral, the probability of their credit application to be rejected by banks will fall from 59.9% to 11.7% comparing to they don?t have enough collateral. This finding proved a credit guarantee scheme is needed, and for the further study it is recommended to conduct research on the characteristic of the potentials of MSME as a credit scoring model for banks.

Penelitian ini membuktikan bahwa perbankan di Sumatera Barat cenderung untuk menggunakan jaminan yang cukup sebagai dasar penolakan dan pemberian kredit yang diajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menggunakan data hasil survei dengan ukuran sampel sebanyak 384 UMKM di Sumatera Barat, penulis menemukan bahwa peluang sebuah aplikasi kredit yang diajukan UMKM ditolak akan berkurang dari 59,9% menjadi 11,7% jika UMKM tersebut memiliki jaminan yang cukup. Hasil penelitian ini merekomendasikan pentingnya sistem penjaminan kredit untuk UMKM dan sekaligus

merekomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan untuk mengindentifikasi karakteristik UMKM yang memiliki potensi yang baik dan pembuatan model kredit scoring."

"Meningkatnya kesadaran mengenai produk halal dan standar dalam proses produksinya, membuat sertifikasi halal menjadi perhatian dalam perkembangan industri halal. Dalam menghadapi tantangan dan persaingan global, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berimplikasi akan diwajibkannya sertifikasi halal. Kondisi masih rendahnya tingkat partisipasi, kesadaran maupun pengetahuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terhadap sertifikasi halal, membuat dibutuhkannya upaya dalam mempersiapkan penerapannya. Berangkat dari permasalahan tersebut, skripsi ini bertujuan untuk membentuk struktur hirarki pemecahan masalah yang ada dan menentukan prioritas alternatif terbaik yang dapat dilakukan.Dengan menggunakan metode analytic hierarchy process AHP, data yang dikumpulkan merupakan hasil wawancara dan pengisian kuesioner perbandingan berpasangan oleh para ahli pada bidang halal, UMKM dan pelaku usaha yang termasuk user yang akan terkena dampak langsung. Berdasarkan hasil analisis perhitungan AHP, menunjukkan bahwa kriteria pada struktur hirarki terdiri dari kesadaran 0.422 , pengetahuan 0.223 , aksesibilitas 0.210 , dan sistem produksi 0.145 yang berurutan berdasarkan besaran bobot pertimbangannya. Sedangkan alternatif yang menjadi prioritas dalam pemecahan masalah terkait yaitu, pemberian sosialisasi 0.417, pembinaan dan pendampingan 0.269, penyediaan pusat informasi yang harmoni dan transparan 0.196, dan penyediaan lembaga advokasi 0.118 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa alternatif yang sebaiknya diprioritaskan yaitu pemberian sosialisasi dengan perolehan nilai akhir terbesar dibandingkan alternatif lainnya.

---

Increasing awareness about halal products and standards in their production process, making halal certification as a concern in the development of halal industry. In facing the challenges and global competition, the Government of Indonesia issued the Law of the Republic of Indonesia Number 33 Year 2014 about Halal Product Guarantee which implies the mandatory of halal certification. The low level of participation, awareness and knowledge of micro, small and medium entrepreneurs SMEs towards halal certification, makes it necessery to prepare its implementation. Departing from the problem, this thesis aims to form the hierarchy structure of problem solving and determine the best alternative priority that can be done.

By using analytic hierarchy process AHP method, the collected data is the result of interview and filling of pairwise comparison questionnaires by experts in halal, SME and business actor including user that will be affected directly. Based on the results of AHP calculation analysis, indicating that the criteria in the hierarchical structure consist of awareness 0.422, knowledge 0.223, accessibility 0.210, and production system 0.145 sequentially based on the weighting scale of consideration. While the priority alternatives in problem solving are socialization 0.417, coaching and mentoring 0.269, provision of harmony and transparent information center 0.196, and provision of advocacy institutions 0.118. So it can be concluded that the alternative should be prioritized is the provision of socialization because the greatest value of the end compared to other alternatives."

"AbstrakMany business owners attempt to apply for bank credit, but not all of them are approved. This study aims to reveal the factors determining credit approval to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME). The variables used in this study are the owners capital, company establishment, collateral value, credit amount, owners age, and good relationship with the bank. In this study, the logit model used as a technique of analysis, in which there is only one dependent variable in the form of dummy along with the other six independent variables. The statistical test reveals that simultaneously all independent variables have significant effects on credit approval. Partially, only the owners capital and good relationships with the bank do affect the approval. Therefore, business owners should pay more attention to their amount of capital and interrelation with the bank when applying for bank credit."

"Pandemi Covid-19 telah memukul berbagai sektor termasuk industri tekstil, di mana harga bahan baku mengalami lonjakan signifikan di tengah penurunan jumlah permintaan. Salah satu perusahaan terdampak adalah Malabis, sebuah konfeksi yang berdiri tahun 2015 di Tangerang Selatan. Model bisnis B2B perusahaan ini hanya dikenalkan dari mulut ke kuping dan bertumbuh secara organik sesuai konsep word of mouth. Ketika pandemi mulai reda, mereka kehilangan banyak pelanggan serta harus beradaptasi kembali dari awal karena brand identity yang relatif kurang baik. Penerapan pull strategy dan digital marketing melalui kanal media sosial seperti website, pembuatan company profile, dan pengurusan legalitas usaha akan menjadi rangkaian rebranding pada malabis sehingga dapat mengoptimalkan penjualan. Studi akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif menggunakan model pengumpulan data seperti wawancara mendalam atau in-depth interview, pengamatan atau observasi langsung serta tinjauan literatur berdasarkan data, fakta, dan temuan di lapangan. Hal lain akan dilakukan mulai dari mereview proses bisnis, business model canvas, SWOT, TOWS, Five Forces Model, kontribusi pareto dan lain sebagainya untuk mendapat solusi terbaik atas persoalan yang sedang dihadapi dan coba dipecahkan.

---

The Covid – 19 pandemic has changed various consumer behaviors amidst the rapid development of the internet. There is a significant shift in customer habits which causes a change in marketing strategy as well. In B2B business, a marketing strategy through digital channels such as social media, that usually considered less relevant back in the day, has begun to be regarded and well-developed. House of garment is an industry that generally has a B2B business model, but the marketing strategy needs to be improvised. Most companies can no longer rely on word of mouth. This is because the company's brand identity is complementary to income or sales. This paper discusses a house of garment called Malabiswhich the author will guide using a pull and digital marketing strategy as a way to optimize sales. The study will be carried out using a qualitative approach with descriptive analysis using data collection models such as in-depth interviews, observation or direct observation and being native as well as data-based literature review, facts, and findings in the field. Another thing that will certainly be carried out is starting from reviewing business processes, business model canvas, SWOT, TOWS, Five Forces Model, Pareto contributions and so on to get the best solution to the problems they are having and trying to solve. The researcher hopes that at the end of the study, the company as the research subject will be able to optimize all potentials including changing business models to get out of their difficulties and grow for the better."

"Skripsi ini membahas terkait program United Tractors for Business Assistant (UT BUAS) sebagai wujud CSR yang mendukung upaya pemberdayaan ekonomi Perempuan oleh PT. United Tractors, Tbk kepada UMKM D’Shafa. Urgensi dilakukannya penelitian ini yaitu menganalisis lebih lanjut bagaimana pelaksanaan program United Tractors for Business Assistant (UT BUAS) sebagai wujud kontribusi perusahaan dalam melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui optimalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini dilakukan karena perempuan sering kali menghadapi hambatan besar dalam mengakses sumber daya ekonomi, pelatihan, dan peluang bisnis, padahal pemberdayaan ekonomi perempuan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berdampak positif bagi keluarga dan komunitas serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan sehingga topik ini menarik untuk diteliti. Sebagaimana dalam tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan pelaksanaan program serta faktor pendukung dan penghambat yang timbul selama program United Tractors for Business Assistant (UT BUAS) berlangsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif yang melibatkan tim Corporate Social Responsibility (CSR) PT. United Tractors, Tbk khususnya Pilar Ekonomi (UTGROWTH), fasilitator program, dan salah satu UMKM Binaan yaitu UMKM D'Shafa. Pengumpulan data dilakukan pada bulan April hingga Juni 2024 melalui studi literatur, dokumentasi,  wawancara terhadap 7 informan yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR Pilar Ekonomi (UTGROWTH) PT United Tractors, Tbk telah memberikan kontribusi yang positif terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program UT BUAS kepada UMKM D’Shafa yang mencakup pelatihan, pendampingan, fasilitasi pemasaran dan pembiayaan. Adapun faktor pendukung program ini yaitu tersedianya fasilitas penunjang, mampu menerapkan praktik usaha ramah lingkungan, pemasaran produk secara digital, dam mampu berdaya secara berkelompok. Akan tetapi, masih terdapat beberapa faktor penghambat yaitu fasilitasi pemasaran yang tidak merata untuk setiap UMKM binaan, kurangnya pengecekan konsistensi kualitas produk, dan juga kesibukan para anggota yang juga merupakan ibu rumah tangga. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman, perbaikan layanan program, dan dapat memberikan sumbangsih bagi program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya terhadap mata kuliah Kesejahteraan Sosial dalam Sektor Industri dan Intervensi Komunitas.

---

This study discusses the United Tractors for Business Assistant (UT BUAS) program as a form of CSR by PT. United Tractors, Tbk towards UMKM D’Shafa. The urgency of this research lies in further analyzing how the implementation of the United Tractors for Business Assistant (UT BUAS) program serves as the company’s contribution to empowering women’s economy through the optimization of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Research on women's economic empowerment is crucial because women often face greater barriers in accessing economic resources, training, and business opportunities. Empowering women economically not only improves individual women’s welfare but also has wide-ranging positive impacts on their families and communities and contributes to inclusive and sustainable economic growth, making this topic particularly compelling to study.The objective of this research is to describe the implementation of the program and identify the supporting and hindering factors that emerged during the United Tractors for Business Assistant (UT BUAS) program. This study uses a qualitative approach with descriptive studies involving the Corporate Social Responsibility (CSR) team of PT. United Tractors, Tbk, specifically the Economic Pillar (UTGROWTH), program facilitators, and one of the fostered MSMEs, UMKM D'Shafa. Data collection was conducted from April to June 2024 through literature studies, interviews, and observations involving 7 informants selected using purposive sampling techniques. The data analysis carried out in this study includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results of this research indicate that the CSR Economic Pillar (UTGROWTH) of PT. United Tractors, Tbk has made a positive contribution to women’s economic empowerment through the UT BUAS program to UMKM D’Shafa, which includes training, mentoring, marketing facilitation, and financing. The supporting factors for this program include the availability of supporting facilities, the ability to implement environmentally friendly business practices, digital product marketing, and the capacity to empower themselves in groups. However, there are still several inhibiting factors, including unequal marketing facilitation for each fostered MSME, lack of consistent product quality checks, and the busyness of members who are also housewives. The results of this study are expected to contribute positively to enhancing understanding, improving program services, and providing input for Social Welfare Studies, particularly in courses related to Social Welfare in the Industrial Sector and Community Intervention."

"Hadirnya UU No. 36/2008 merupakan perubahan baru bagi wajib pajak badan, salah satunya adalah pemberian fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak badan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengurangan tarif PPh badan melalui Pasal 31E UU No. 36/2008 ditinjau dari sisi efektivitasnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan UMKM di KPP Pratama Serpong. Populasi data studi ini adalah data dua tahun sebelum dan tiga tahun setelah diberlakukannya efektif undang-undang ini, yakni di periode 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari KPP Pratama Serpong. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: terdapat perbedaan yang signifikan terhadap jumlah kenaikan wajib pajak badan UMKM terdaftar pada periode setelah diberlakukannya tarif pasal 31E UU PPh, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap jumlah wajib pajak badan UMKM yang melaporkan SPT pada periode setelah diberlakukannya tarif pasal 31E UU PPh, terdapat peningkatan realisasi penerimaan pajak penghasilan WP badan UMKM yang signifikan pada periode setelah diberlakukannya tarif pasal 31E UU PPh baik secara total maupun secara sektor (terdapat 4 sektor di KPP Pratama Serpong)."

"UUPM telah mewajibkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi semua perusahaan penanaman modal. UUPM dan dan peraturan turunannya juga telah mewajibkan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi perusahaan penanaman modal di bidang usaha tertentu. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan konsep yang tengah berkembang di dunia usaha. Meskipun keberadaannya dalam ranah hukum masih diberdebatkan, diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam hukum investasi dapat membantu perkembangan UMKM secara berkesinambungan. Namun demikian, banyak hal yang masih perlu diatur secara rinci dan khusus yang melibatkan beberapa instansi pemerintah yang berbeda sehingga pengaturan tersebut dapat menjadi lebih efektif terhadap kegiatan UMKM.

---

The Indonesian Direct Investment Law (UUPM) has obligated Corporate Social Responsibility to be conducted by all direct investment companies. UUPM and its subsidiary laws and regulations have also obligated direct investment companies in specific lines of business to have partnership with Micro, Small, and Medium Enterprises. Corporate Social Responsibility is still a developing concept within a business framework. Although its presence in the law realm is still debatable, its mandatory nature within the Indonesian Direct Investment Law can support the development of Micro, Small and Medium Enterprises continuously. However, there are still a lot of aspects of Corporate Social Responsibility need to be regulated further in which should involve the synergy of different government agencies so that the laws and regulations on Corporate Social Responsibility can be effective to the Micro, Small and Medium Enterprises activities."

"ABSTRAKMicro, Small, and Medium Enterprises (SMEs) have a very big role and significantimpact to the economy of Indonesia due to its innovation and competition in manysectors. SMEs outnumber large companies by a wide margin and even able to employmore people. Hence, it is considered important to do some research with an aim todetermine current performance and analyzes factors that influence the empowermentof SMEs as well as providing strategic development programs to be applied,specifically in Jabodetabek Area. This thesis discusses the business development at oneof the SMEs located in Depok, Def Krea, which attempts to find the best possiblestrategy while running its business. Def Krea is one of the micro enterprises thatspecialized in art & craft and handmade goods. To do so, the business model of SMEsneed to be realigned in order to apply the action plan through transition/ exit strategy

---

ABSTRACTUsaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran yang besar danmemberikan dampak yang cukup signifikan kepada ekonomi Indonesia melalui inovasidan kompetisi di berbagai sektor. UMKM mampu melampaui perusahaan-perusahaanbesar dengan keuntungan yang cukup besar dan bahkan mampu mempekerjakan lebihbanyak orang. Oleh karena itu, penting adanya untuk melakukan penelitian dengantujuan untuk mengetahui performa terkini dan menganalisi faktor-faktor yangmempengaruhi pemberdayaan UMKN dan menerapkan program pengembangan yangstrategis, khususnya di area Jabodetabek. Adapun tesis ini berbicara mengenaipekembangan bisnis dari salah satu UMKM di Depok, Def Krea, yang berusaha untukmencari strategi terbaik untuk diterapkan di menjalani bisnis pada saat ini. Def Kreaadalah salah satu usaha mikro yang memiliki keahlian di bidang art & craft dan jugabarang-barang buatan tangan. Pada prosesnya, bisnis model dari UMKM ini perlupenataan kembali untuk menerapkan rencana kerja yang sudah dibuat melalui transisi/trasition strategy."

"Dalam Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Jumlah UMKM dan pekerja UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan.Namun, perlindungan terhadap aspek K3 pada pekerja UMKM belum optimal.Dalam rangka menyusun model SMK3 yang efektif untuk UMKM, penelitian inimengekplorasi tentang faktor-faktor penting yang terkait dengan penerapanSMK3 di UMKM melalui review terhadap hasil penelitian yang ada. Daripencarian yang dilakukan terhadap database full open access dari library UI meliputi Google Scholar. Jstor, Science Direct, SpringerLink, Taylor and Francis,proQuest diperoleh 709.103 artikel. Melalui evaluasi uji inklusi dan ekplusi,dipilih 34 literatur. Dari 34 literatur tersebut diperoleh bahwa faktor-faktorpenting yang diperlukan dalam implementasi SMK3 di UMKM adalah faktorkomitmen, manajemen risiko, regulasi dan standar, keterlibatan pihak ketiga,faktor training dan sumber daya manusia, faktor ekonomi, informasi dankomunikasi, dukungan manajemen, faktor keterlibatan pengusaha dan karyawan,faktor lingkungan kerja dan karakter bisnis UMKM, dan faktor administrasi,konsultasi dan inspeksi dan intervensi.

---

The number of SMEs and SMEs workers in Indonesia continues to increase.However, the frequency of aspects of OHS on SMEs workers has not beenoptimal. In order to develop an effective OHSMS model for SMEs, this researchexplores important faktors related to OHSMS implementation in UMKM througha review of existing research results. From the searches conducted on the full openaccess database of UI libraries including Google Scholar Jstor, Science Direct,SpringerLink, Taylor and Francis, proQuest obtained 709,103 articles. Throughinclusion and exploration evaluation, 34 literatures were selected. From 34literatures it is found that the important faktors needed in the implementation ofSMK3 in SMEs are faktors of commitment, management, regulations andstandards, risk faktors, training and human resources faktors, economic faktors,information dan communication, management, communication faktors andresponsibilities, occupational faktors and business characteristics, and faktors ofadministration, consultation and inspection dan intervention."