Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kredit Sindikasi adalah merupakan kredit yang diberikan beberapa bank kepada seorang debitur dimana diantara bank-bank peserta sindikasi tersebut terdapat hubungan lintas kreditur yang dikoordinasi secara erat dan kokoh oleh satu bank sebagai koordinator yang disebut lead creditor atau lead manager , dan subyek (peserta) yang ada dalam kredit sindikasi yakni - pihak debitur, pihak kreditur, pihak lead manager, pihak agen bank. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi yang dibuat secara notariil mengatur antara hak dan kewajiban masing-masing pihak peserta sindikasi dan memunculkan beberapa aspek hukum yang penting untuk dianalisa. Fokus analisanya adalah posisi nasabah dalam perjanjian kredit sindikasi apakah sudah terlindungi dan diatur akan hak-haknya.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian yang dikenal dalam kepustakaan penelitian hukum (legal research) sebagai penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan jenis-jenis bahan hukum lainnya. Permasalahan yang akan dikaji adalah salah satu Pihak Bank Z mengundurkan diri dari Kredit Sindikasi tanpa adanya pemberitahuan kepada Agent Bank Y dan P.T. X sebagai debitur tidak dapat menuntut haknya. Dalam hal ini perlunya penegasan pengaturan perlindungan nasabah debitur baik yang tertuang didalam perjanjian kredit sindikasinya maupun ketentuan peraturan yang lain.Maka kesimpulannya adalah perlunya tanggung jawab terpisah yang tertuang didalam Perjanjian Kredit sindikasi dan perlu pernyataan cidera janji dan peraturan berkaitan dengan perlindungan nasabah dalam kredit sindikasi

---

Syndicated loans are a few bank loans to a debtor where participants among banks syndicated cross-creditor relationships are closely coordinated and firm by one bank as lead coordinator called a creditor or the lead manager, and the subjects (participants) who have in the syndicated loan - the borrower, the creditor, the lead manager, the agent bank. In the implementation of the syndicated loan agreement made between the notary regulate the rights and obligations of each party syndicated and raises some important legal aspects to be analyzed. The focus of his analysis is the customer's position in the syndicated loan agreement stipulated that it is protected and their rights.

The research method used in this thesis research is the research method known in the literature of legal research (legal research) as a normative juridical legal research. Data used in this research is secondary data, and the kinds of other legal materials. Problems that will be studied is one of Bank Z Party resigned from the Syndicated Loan without any notice to Y the Agent Bank and P.T. X as the debtor can not demand their rights. In this case the need for affirmation of customer protection arrangements set forth in the debtor either sindicated credit agreement or other regulatory provisions.

So the conclusion is the need to separate responsibilities set forth in the Syndicated Loan Agreement and the necessary declaration of default and regulations relating to the protection of clients in syndicated loans"

"Kredit Modal Kerja dikatakan sebagai kredit yang diberikan guna untuk membiayai kebutuhan usaha – usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan. Pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia oleh Bank BRI Cabang Kota Metro diberikan kepada Debitur sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pinjaman kredit di Bank BRI. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dapat disimpulkan bahwa dalam prosedur pelaksanaan pemberian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia pada Bank BRI Cabang Kota Metro telah sesuai dengan prosedur yang diberlakukan. Untuk penyelesaian apabila terjadi kredit macet adalah dengan cara administrasi yaitu negosiasi persuasif, dan tindakan Perdamaian, dan tindakan Hukum yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu adanya penetapan keputusan Pengadilan Negeri Bandarlampung dan Balai Lelang atau Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Selanjutnya faktor yang menjadi penyebab Bank BRI Cabang Kota Metro mengurangi pemberian kredit dengan jaminan fidusia yaitu 1. Adanya kekhawatiran Bank BRI Cabang Kota Metro akan penyusutan nilai secara ekonomis terhadap objek jaminan, 2. Dalam hal debitur cidera janji, maka akan sulit dalam pelaksanaan eksekusinya dikarenakan objek jaminan yang tidak dikuasai oleh Bank BRI Cabang Kota Metro.

---

Working Capital Loan is loans gave for business to cover the cost of production in order to increase production or sales. Loan with fiduciary given by BRI Branch Bank of Metro City of The Lampung Province to debitors as a condition that must be filled to obtain a loan in BRI Branch Bank of Metro. The research method used in this research is empirical juridical. The result and discussion can be concluded that the implementation procedures of working capital loan with fiduciary in BRI Branch Bank of Metro City are in accordance with the applicable procedures. For completion in case of bad loans is by adminstration, namely persuasive negotiation and act of peace, and legal action which is divided into 2 (two), they are the designation of the decision of Pengadilan Negeri Bandar Lampung and Balai Lelang or Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Furthermore, the factors that cause BRI Branch Bank of Metro City reduce giving loan with fiduciary are 1. There are fears of BRI Branch Bank of Metro City will be economically depreciation against collateral object. 2. In the case of debtor in default, it will be difficult to guarantee the implementation of the execution because te object that is not controlled by BRI Branch Bank of Metro City. "

"Dalam rangka peningkatan pendapatan negara dan kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Pengampunan Pajak diberlakukan lewat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016. Namun, masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini khususnya terkait pengelakan pajak dan pelaksanaan terhadap sanksinya. Skirpsi ini akan menganalisis sanksi dalam hukum pajak dan hukum perdata terhadap suatu perjanjian utang piutang yang di mark up nominal utangnya untuk memperkecil uang tebusan dalam kebijakan Pengampunan Pajak serta mencari pengaturan yang ideal untuk meminimalisir celah hukum yang dapat terjadi dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.Metode Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan menelaah buku, peraturan perundang-undangan serta wawancara. Dari analisa yang dilakukan dalam skripsi ini, disimpulkan bahwa belum ada pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Amnesti Pajak mengenai mark up nominal utang sebagai dokumen yang tidak benar yang sengaja dilampirkan. Sehingga sebelum kebijaan ini berakhir hendaknya perlu diatur mengenai hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

---

Due to increasing compliance of the tax payer and the state income, Tax Amnesty policy was implemented with Act. No 11 Year 2016. Therefore there is still obstacle and difficulty to implement this policy, such as tax evasion and the law enforcement for the tax sanctions. This thesis will analyze the sanctions in tax law and private law due to a marking up debt rsquo s nominal in Loan Agreement to minimize the real transaction in Tax Amnesty policy, also to find the ideal regulation regarding the loopholes that can happened in Act. No 11 Year 2016 on Tax Amnesty.

This research using juridical normative method by analyze the issue based on the books, regulations, and depth interview with the expert interviewees. The conclusion from this research is that there is no specific sanctions from Tax Amnesty policy for Debt Nominal rsquo s Mark Up as an invalid Loan Agreement document. So before this policy all over, it is necessary to regulate the sanction that could provide legal certainty in Tax Amnesty policy."

"Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Bank X dengan PT. Y mengadakan perjanjian kredit modal kerja yang dituangkan ke dalam akta notaris. Tetapi, terdapat klausul-klausul dalam perjanjian tersebut yang ditemukan lebih menguntungkan pihak bank yang menunjukkan ketidakseimbangan kedudukan antara nasabah dengan bank. Permasalahan yang dikaji adalah perlindungan nasabah kredit menurut peraturan perbankan yang berlaku dan pelaksanaan perlindungan nasabah kredit dalam perjanjian kredit modal kerja antara Bank X dengan PT. Y. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan nasabah kredit dalam perjanjian kredit modal kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan tipologi penelitian eksploratoris-eksplanatoris dan berbentuk evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian kredit modal kerja antara Bank X dengan PT. Y tidak terdapat keseimbangan kedudukan antara bank dengan nasabah kredit, sehingga tidak menerapkan prinsip kebebasan berkontrak karena masih kurang memberikan perlindungan bagi nasabah kredit walaupun telah ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan bagi nasabah.

---

Working capital loan is a loan that used for the purpose of increasing production in its operations. Bank X and PT. Y entered into a working capital loan agreement which was poured into notarial deed. However, there are clauses in the agreement that are found to be more favorable to the bank which shows an imbalance of position between the customer and the bank.

The problem to be studied are the protection of loan customers according to prevailing banking regulations and the implementation of loan customer protection in the working capital loan agreement between Bank X and PT. Y.

This thesis aims to analyze the implementation of loan customers protection in the working capital loan agreement. Using juridical-normative research method with exploratoryexplanatory research typology and evaluative form.

The results showed that in the working capital loan agreement between Bank X and PT. Y there is no balance position between the bank and the customer, so the principle of freedom of contract does not applied because it still does not provide the protection for loan customers despite the existing regulations that regulate the protection for customers."

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pinjaman luar negeri bank khususnya dalam pinjaman luar negeri secara jangka panjang serta dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang kemungkinan dapat terjadi dalam prosesnya. Dalam tulisan ini juga akan dibahas studi kasus atas permohonan pinjaman luar negeri Bank X beserta penyelesaiannya. Hasil studi kasus Bank X menunjukkan bahwa perubahan mendasar yang berkaitan dengan terms and conditions tidak akan berdampak terhadap dijatuhkannya sanksi administrasi, selama Bank dapat memberikan penjelasan yang memadai atas perbedaan yang terjadi dalam terms and conditions melalui laporan yang memadai.ABSTRACTThis thesis discusses the offshore loan of banks, especially in long-term foreign loans in regards of problems that might occur in the process. This paper will also discuss case studies on the application of foreign loans of Bank X and its completion. The result of Bank X case study indicates that fundamental changes regarding the terms and conditions will not affect the imposition of administrative sanctions, as long as the Bank provides an adequate explanation for the differences that occur in the terms and conditions through adequate reports.;This thesis discusses the offshore loan of banks, especially in long-term foreign loans in regards of problems that might occur in the process. This paper will also discuss case studies on the application of foreign loans of Bank X and its completion. The result of Bank X case study indicates that fundamental changes regarding the terms and conditions will not affect the imposition of administrative sanctions, as long as the Bank provides an adequate explanation for the differences that occur in the terms and conditions through adequate reports., This thesis discusses the offshore loan of banks, especially in long-term foreign loans in regards of problems that might occur in the process. This paper will also discuss case studies on the application of foreign loans of Bank X and its completion. The result of Bank X case study indicates that fundamental changes regarding the terms and conditions will not affect the imposition of administrative sanctions, as long as the Bank provides an adequate explanation for the differences that occur in the terms and conditions through adequate reports.]"

"ABSTRAKPerjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan nasabah bank. Perjanjian kredit ini biasanya terkait dengan jaminan sebagai agunan, umumnya atas tanah dengan lembaga Hak Tanggungan, yang diikat dengan suatu perjanjian penjaminan. Sifat perjanjian penjaminan dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat accessoir dengan akibat-akibat hukum seperti halnya perjanjian accessoir lainnya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 754K/PDT/2011 mengabulkan pembatalan Hak Tanggungan beserta perjanjian kreditnya, dimana gugatan diajukan pihak ketiga dengan alasan pembebanan Hak Tanggungan dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atas tanah objek Hak Tanggungan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena kebatalan perjanjian penjaminan Hak Tanggungan tidak serta merta menyebabkan batalnya perjanjian kredit yang menjadi perjanjian pokoknya. Perjanjian kredit terjadi antara dua perseroan terbatas yang masing-masing merupakan subjek hukum , meskipun jaminan kredit diajukan oleh pihak ketiga. Karena itu, perjanjian kredit ini mengikat pihak-pihak yang membuatnya, yaitu pihak debitur dan pihak kreditur. Permohonan pembatalan perjanjian kredit tidak dapat diajukan oleh pihak ketiga.

---

ABSTRACTCredit agreement is a loan agreement between the to the bank customers. The agreement is usually associated with a guarantee as collateral, generally over land rights with Mortgage institution, bound with a collateral agreement. The nature of the collateral agreement is constructed as an agreement that is accessoir, with legal consequences as well as other accessoir agreements. Supreme Court Decision No. 754K PDT 2011 granted cancellation of both the credit agreement and its Mortgage, where the lawsuit was filed by a third party by reason of the imposition of Mortgage encumbrance was performed by unauthorized person of the land rights. Based on this research, it was found that this can not be justified, because Mortgage agreement nullification does not necessarily lead to the cancellation of the credit agreement as the principal agreement. The credit agreement was done between two public limited companies each of which is subject to the law , although credit guarantees were submitted by a third party. Therefore, this agreement binds the parties who made it, the debtor and the creditor. Cancellation request of a credit agreement can not be filed by a third party."

"Secara umum ada 2 dua jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya ditinjau dari segi jaminan yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Salah satu ketentuan yang dimasukkan dalam perjanjian kredit tanpa jaminan adalah klausul Negative Pledge. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1 akibat hukum dari penggunaan klausul Negative Pledge dalam Perjanjian Kredit dan 2 penyelesaian terhadap masalah yang timbul dari penggunaan klausul Negative Pledge. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Data yang digunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, pengambilan keputusan dengan logika deduktif. Hasil penelitian adalah 1 akibat hukum yang timbul dari penggunaan klausul Negative Pledge antara lain merupakan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan, Kreditur berkedudukan sebagai Kreditur Konkuren, Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi langsung, tidak dilakukannya pendaftaran Fidusia, penguasaan aset dan harta tetap berada di tangan Debitur, Debitur tidak dapat menjaminkan aset dan harta kepada Kreditur lain, serta risiko kemacetan kredit yang berpengaruh bagi Bank dan Negara. 2 penyelesaian masalah yang timbul dari penggunaan klausul Negative Pledge adalah dengan menerbitkan Peraturan Pelaksana yang mengatur teknis penggunaan klausul Negative Pledge dan dengan adanya Pembatasan dari Negara.

---

In general, there are two 2 types of loans granted by the bank to its customers in terms of assurance the secured loans and unsecured loans. One of the provisions included in unsecured loan agreement is Negative Pledge clause. Objectives of this research are to determine 1 legal consequences from the use of Negative Pledge clause in Loan agreement and 2 how to resolve the problem which occured from implementation of Negative Pledge. This research is a normative law prescriptive. Data used are secondary datas were analyzed qualitatively while decision making based by deductive logic.

Research result 1 the legal consequences occurs from the use clause Negative Pledge which are Unsecured Loan agreement, Creditors domiciled as a creditor Concurrent, creditors cannot execute the collateral directly, the registration of Fiduciary is not done, control of assets and property remains in the hands of the Debitor, the Debitor shall be committed to ensuring that assets and property will not be taken as mortgage to other creditors, as well as the risk of the credit crunch affecting the Bank and the State. 2 Settlement of problems occurs from the use Negative Pledge clause are by issuing Implementing Regulations governing the technical use and with restriction from the State as well for the implementation of Negative Pledge clause. "

"Peer to peer lending, bagian dari financial technology fintech , di Indonesia telah melahirkan Perjanjian Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi LPMUBTI yang diatur oleh POJK tentang LPMBUTI, disamping telah hadir Perjanjian Pinjam Meminjam dan Perjanjian Kredit. Penelitian ini hendak menganalisis perbandingan Perjanjian Pinjam Meminjam, Perjanjian Kredit, dan perjanjian Pelaksanaan LPMUBTI, menganalisis mengenai Dana Proteksi yang diberikan oleh Penyelengara LPMUBTI di Perusahaan X, dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi Pengguna LPMUBTI di Perusahaan X. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan diantara tiga bentuk perjanjian tersebut. Persamaan intinya adalah Perjanjian Pelaksanaan LPMUBTI dan Perjanjian Kredit merupakan perjanjian dengan syarat khusus yang diatur diluar KUHPerdata innominat, sedangkan terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam berlaku ketentuan KUHPerdata nominat. Didalam Perjanjian Pelaksanaan LPMUBTI, terdapat hubungan hukum berupa perjanjian pemberian kuasa antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman serta Perjanjian Kredit antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Terdapat hubungan Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berupa Penyelenggara Sarana Perantara dengan Konsumen sehingga para pihak tunduk kepada UU ITE, PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, UU Perdagangan, dan UU Perlindungan Konsumen. Hasil analisis mengenai Dana Proteksi di Perusahaan X yang dikaitkan dengan sejumlah ketentuan yang ada, memberikan hasil bahwa Pasal 43 huruf c POJK LPMUBTI mengenai larangan Penyelenggara memberikan jaminan atas segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain sesungguhnya kurang memberikan perlindungan hukum bagi Pengguna LPMBUTI di Perusahaan X, terutama bagi Pendana. Di sisi lain, POJK LPMUBTI tidak mengatur bahwa klausul yang bertentangan dengan undang-undang adalah batal demi hukum.

---

Peer to peer lending, a part of financial technology presence in Indonesia, have made a new type of agreement called IT Based Lending Services, following the existence of Loan Agreement and Credit Agreement. This thesis analyze about the comparation between Loan Agreement, Credit Agreement, and IT Based Lending Service, also analyze about the Protection Fund given by Company X, as well as legal protections for the user of the IT Based Lending Services platform facilitated by Company X. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. This thesis shows that there are some similarities and differences between these three types of agreement. The main similarity between the IT Based Lending Service and Credit Agreement is both are not specifically regulated by the provisions in the Indonesia Civil Code innominat, while on the other hand Loan Agreement is specifically regulated by the provisions in the Indonesia Civil Code nominaat . In the IT Based Lending Services Agreement, there is a legal relationship of Delegation of Authority Agreement between the Business Entities and the Lender and also a credit agreement between the Lender and the Borrower. There is an e Commerce Business Entities relationship in the form of Intermediary Business Entities and Consumer in IT Based Lending Service, so that it is regulated by Indonesia rsquo s Law of Electronic Information and Transactions, Regulation of The Government concering Electronic System and Transaction Operation, Law of Trade, and Law of Consumer Protection. The analysis result of Protection Fund in Company X and the existing regulations, gives the conclusion that the Article 43 of Financial Authority Regulation concerning IT Based Lending Service still attributes a minimum protection for the User of the services facilitated by Company X, especially for the Lender. On the other hand, Financial Authority Regulation concerning IT Based Lending Service does not regulate whether the status of the agreements that are contradictive with the provisions of Law are void by law or not."

"Skripsi ini membahas mengenai kasus antara PT. Pandu Dana Utama Berjangka dengan Bank Century, dimana terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Pandu Dana Utama Berjangka dalam perjanjian kredit diantara kedua belah pihak. Hal tersebut ditinjau dari keberlakuan Pasal 1365 KUHPerdata dan teori-teori umum mengenai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dimana data penelitian ini sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PT. Pandu Dana Utama Berjangka telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang yang berasal dari perjanjian kredit modal kerja, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Bank Century.

---

This Bachelor Thesis discusses the case of PT. Pandu Dana Utama Berjangkaagainst Bank Century, where there is a tort committed by PT. Pandu Dana Utama Berjangka in the loan agreement between both parties. It is considered the enforceability of Article 1365 KUHPerdata and general theories of tort. This research is a Normative Juridical research, which some of the data are based data on the related literature.

The results of this research indicate that PT. Pandu Dana Utama Berjangka has committed a tort against the Article 1365 KUHPerdata by not fulfill its obligations to pay off the debt that comes from loan agreement, that cost some losses for the Bank Century. "