Ditemukan 29 dokumen yang sesuai dengan query
Antaridadi
"
ABSTRAK
Dalam hukum perdata Indonesia belum diatur secara pasti lembaga jaminan, untuk pesawat udara dan status hukumnya. Padahal berdasarkan keriyataan dan perhitungan diatas kertas usaha penerbangan komersiil di Indonesia akan semakin maju dan memang dituntut untuk maju guna mewujudkan wawasan nu-. antara balk dalam bidang sosial budaya, ekonorni dan pertahanan keamanan. Dalam bidang pertahanan keainanan armada penerbangan sipil - merupakan cadangan yang sangat potensial. Untuk mewujudkan usaha penerbangan komersiil yang baik, dengan berpegang pada dalil yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Aziz Suganda
"
ABSTRAK
Masalah Pokok Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah dikenal beberapa bentuk lembaga jaminan dalam rangka perjanjian pinjam meminjam uang. Namun demikian, perkembangan kebutuhan masyarakat akan kredit tidak dapat lagi ter tampung oleh lembaga jaminan yang diatur dalam undang-undang. Sehingga dalam praktek lahir lembaga-lembaga jaminan lain yang tidak diatur dalam undang-undang, namun sesuai dengan perasaan hukum dan kebutuhan masyarakat. Lembaga fiducia sebagai salah satu bentuk jaminan yang lahir dalam praktek karena kebutuhan masyarakat, mendapat sambutan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Bandung: Citra Umbara, 2005
346.08 IND u
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Alicia
"
Dugaan Bank Indonesia atas adanya tindak pidana perbankan yaitu kredit fiktif yang dilakukan oleh SW sebagai pemegang saham pengendali PT. BPR. TS menyebabkan PT. BPR TS dicabut ijin usahanya. Pencabutan ijin usaha oleh Bank Indonesia mengakibatkan beralihnya kewenangan pengurus dan pemegang saham beralih kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Untuk itu, LPS akan melakukan tindakan pengembalian dana nasabah serta melikuidasi bank. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai pengembalian dana nasabah PT. BPR TS yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26386
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
I Gusti Lanang Indra Panditha
"
ABSTRAK
Di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS) mewajibkan direksi untuk bertanggung jawab pribadi atas kelalaian dan/atau
perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bank. Direksi bank juga diminta
untuk melepaskan dan menyerahkan segala hak, kepemilikan, serta kepengurusan bank
apabila bank dinyatakan sebagai bank gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau diambil
alih oleh LPS . Penulisan tesis ini membahas mengenai bagaimana tanggung Jawab Hukum
dari Direksi Bank akibat bank yang dikelolanya menjadi bank gagal berdampak sistemik,
sehingga kepemilikannya harus ...
"
2011
T37687
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Muhammad Afif Imaduddin
"
Skripsi ini membahas mengenai lembaga penjamin pemegang polis asuransi sebagai perlindungan bagi nasabah perusahaan asuransi. dalam rangka perlindungan terhadap pemegang polis, lembaga penjamin pemegang polis berfungsi melindungi kepentingan pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan bayar, meskipun demikian, di Indonesia sampai sekarang belum dibentuk lembaga yang dimaksud meski sudah diamanatkan Undang-Undang Perasuransian. Berdasarkan hal tersebut, pertama-tama penulis akan meneliti bagaimanakah perbandingan ketentuan perlindungan terhadap tertanggung dan pemegang polis yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Alfie Rizkiansyah
"
Tulisan ini menganalisis bagaimana ketentuan hukum mengatur kerugian keuangan negara dan pertanggungjawabannya dalam kaitannya dengan resolusi terhadap bank dalam resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga deposit insurance, di mana status kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai kekayaan negara yang terpisahkan mengakibatkan kerugian dalam pelaksanaan resolusi terhadap bank dalam resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kerugian negara. Dalam pelaksanaan sebuah resolusi terhadap bank dalam resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan, dapat hadir kerugian yang diderita ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dimas Panji Bawono
"
ABSTRAK
Perbankan merupakan salah satu urat nadi perekonomian di Indonesia, dengan kondisi perbankan yang sehat maka akan mendukung perekonomian yang stabil dan tangguh. Untuk mendukung kinerja perbankan yang baik, diperlukan kepercayaan dari nasabah, karena inti dari usaha perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat yang akan menjadi nasabah penyimpan dana kemudian menyalurkanya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai nasabah penyimpan dana, maka mereka harus mendapatkan perlindungan hukum yang mumpuni ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44854
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Almaududi
"
Fokus tesis ini membahas eksistensi Aset Eks Bank Dalam Likuidasi (Aset Eks BDL) yang permasalahannya timbul akibat dilakukannya penghapusan Aset Eks BDL dari Neraca Sementara Likuidasi (NSL) oleh Tim Likuidasi. Tesis ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif yang disajikan secara kualitatif dengan teknis analisis deskriptif dan kritis. Berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank (PLPS LB) diatur ketentuan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berwenang mengelola Aset Eks BDL, namun permasalahannya adalah tidak ditemukannya alas ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46399
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Santy Triana
"
Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan eknonomi nasional. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T37834
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
