Tulisan ini menganalisis bagaimana ketentuan hukum mengatur kerugian keuangan negara dan pertanggungjawabannya dalam kaitannya dengan resolusi terhadap bank dalam resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga deposit insurance, di mana status kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai kekayaan negara yang terpisahkan mengakibatkan kerugian dalam pelaksanaan resolusi terhadap bank dalam resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kerugian negara. Dalam pelaksanaan sebuah resolusi terhadap bank dalam resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan, dapat hadir kerugian yang diderita oleh Lembaga Penjamin Simpanan berkat biaya resolusi terhadap bank dalam resolusi melalui beberapa metode, di mana kerugian dalam resolusi patut dipandang seutuhnya sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi dan tujuan Lembaga Penjamin Simpanan serta tidak dapat dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Komparasi dengan wewenang yang dimiliki lembaga yang setara di Singapura dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan lebih lanjut terkait dengan status kekayaan lembaga deposit insurance, pendanaan resolusi dan metode resolusi sehingga liabilitas yang dapat hadir bagi Lembaga Penjamin Simpanan diminimalisasi, dengan adanya pemisahan tegas antara keuangan negara dengan keuangan lembaga deposit insurance, pendanaan resolusi dari iuran yang ditarik secara khusus sektor perbankan, dan adanya metode bail-in dalam pilihan metode resolusi terhadap bank.

---

This paper analyzes how the law regulates state losses and state losses responsibility in regards to resolution of bank in resolution by the Indonesian Deposit Insurance Corporation as a deposit insurance agency, where the status of the wealth of the Indonesian Deposit Insurance Corporation as a separated state wealth implies that losses in resolution towards bank in resolution can be held accountable as state financial losses. In the event of a resolution towards a bank in resolution by the Indonesian Deposit Insurance Company, losses may be incurred by the Indonesian Deposit Insurance oorporation due to costs of resolution towards bank in resolution via few methods, in which losses incurred must be viewed fully as a part of the implementation of the function and purpose of the Indonesian Deposit Insurance Corporation and cannot accounted as state financial losses. Comparison with the authority held by the equivalent institutions in Singapore can be considered in further developments in regards to the status of the wealth of the deposit insurance agency, funding of resolution schemes and methods of resolution so that liabilities of the Indonesian Deposit Insurance Corporation can be minimalized, with the strict separation between public finance and the finance of the deposit insurance agency, resolution schemes funding using special fees withdrawn from the banking sector, and with the existence of the bail-in method in the options methods of resolution towards bank.