Ditemukan 31 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Iqbal
"
Skripsi ini membahas mengenai persoalan masalah keabsahan berdirinya negara Israel di wilayah mandat dalam hukum internasional, terutama mengacu pada sistem mandat internasional dan sistem perwalian. Sebagai rangkaian permulaan pembahasan, secara kronologis, akan dipaparkan mengenai status hukum wilayah Palestina, mulai dari berakhirnya Perang Dunia I sampai beralihnya wilayah tersebut kepada Inggris oleh Liga Bangsa-bangsa melalui perjanjian mandat Palestina. Analisis diawali dengan menjelaskan sistem mandat internasional yang diperkenalkan Liga Bangsa-bangsa serta sistem perwalian yang menggantikannya. Berikutnya, analisis ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S53587
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Richard Anggoro
"
Hukum internasional melegitimasi pelaksanaan intervensi kemanusiaan dalam hal suatu konflik yang mengancam perdamaian serta keamanan internasional maupun regional. Organisasi internasional PBB di dalam piagamnya pada bab VII mencantumkan adanya hak untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Organisasi Regional di Afrika seperti African Union, The Economic Community of West African States,The Southern African Development Community, memberikan legitimasi intervensi kemanusiaan di dalam piagam pembentukan dan protokolnya. Konflik yang terjadi di The Democratic Republic of the Congo, Sudan, dan Sierra ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S26228
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
JK 8:5 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
JK 8:5 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Boby Cahyana
"
Notaris merupakan salah satu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas. Dalam menjalankan jabatan tersebut notaris memiliki tanggung jawab berkenaan dengan alat bukti otentik berupa surat-surat, akta-akta, ataupun dokumen yang dibuat oleh atau di hadapannya baik yang diharuskan oleh Undang-undang maupun yang dikehendaki oleh para pihak. Dalam perkembangannya dalam menjalankan tugas jabatan notaris tersebut, sexing terjadi kekurang pahaman atau ketidakmengertian di dalam masyarakat luas termasuk oleh aparatur penegak hukum tentang lingkup jabatan notaris tersebut ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19644
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dwi Antoro
"
Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama penegakan hukum dewasa ini. Kejaksaan merupakan salah satu unsur penting dalam upaya mewujudkannya. Sesuai peraturan yang berlaku lnstansi Kejaksaan dengan personil Jaksa-Jaksanya mernpunyai tugas yang cukup berat antara lain sebagai Penuntut Umum dan juga sebagai Penyidik perkaraperkara tertentu termasuk perkara korupsi. Atas kewenangan yang dirnil i ki sebagai penyidik perkara korupsi, Jaksa memi liki wewenang khusus yang tertuano dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19291
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Grover, Leena
"
Abstract:
"The Rome Statute of the International Criminal Court defines more than ninety crimes that fall within the Court's jurisdiction: genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression. How these crimes are interpreted contributes to findings of individual criminal liability, and moreover impacts upon the perceived legitimacy of the Court. And yet, to date, there is no agreed approach to interpreting these definitions. This book offers practitioners and scholars a guiding principle, arguments and aids necessary ...
"
Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press, 2014
345.02 GRO i
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ari Cahyo Nugroho
"
Paper ini berupaya membahas eksistensi legalitas dari Komisi Informasi itu sendiri. Selain itu juga akan berusaha membahas tentang apa tugas yang diemban oleh Komisi Informasi itu. Dari hasil bahasan dapat dikemukakan bahwa secara hukum, legalitas keberadaan Komisi Informasi adalah berbasiskan UUD 45 yang direvisi, tepatnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F. Dengan semangat ini akhirnya disahkan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya, atas dasar undang-undang ini pula ...
"
Peneliti Bidang Studi Komunikasi dan Media pada BPPKI Jakarta, 2016
384 KOMAS 12:2 (2016)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Pety Fatimah
"
Dalam rangka menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, hal ini terlihat dengan dihasilkannya surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertipikat hak atas tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah yang kuat yang merupakan satu-satunya alat bukti kepemilikan tanah yang diakui Undang-Undang. Dengan diberlakukan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif banyak menimbulkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19295
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ngakan Kompiang Kutha Giri Putra
"
ABSTRAK
Sanksi Ekonomi Unilateral/sepihak, telah banyak menimbulkan perdebatan dalam hukum internasional. Sanksi ekonomi merupakan alat kebijakan luar negeri yang digunakan oleh negara atau organisasi internasional untuk mempengaruhi pemerintah atau kelompok pemerintahan untuk mengubah kebijakan mereka dengan membatasi perdagangan, investasi, atau kegiatan komersial lainnya.Tindakan tersebut tentunya berlawanan dengan era perdagangan saat ini yang bertujuan untuk membangun kerjasama ekonomi secara global. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa legalitas serta efektifitas pengenaan sanksi ekonomi oleh Uni Eropa terhadap ...
"
2019
T52219
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
