Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""This book, the first in a new series that focuses on treaty implementation for sustainable development, examines key legal aspects of implementing the Cartagena Protocol on Biosafety to the UN Convention on Biological Diversity (CBD) at national and international levels. The volume provides a serious contribution to the current legal and political academic debates on biosafety by discussing key issues under the Cartagena Protocol on Biosafety that affect the further design of national and international law on biosafety, and analyzing recent progress in the development of domestic regulatory regimes for biosafety. It also examines the legal, political, economic, and practical challenges and solutions encountered in recent efforts to develop and implement domestic biosafety regulations, with a focus on developing countries. In the year of the fifth UN Meeting of the Parties to the Cartagena Protocol on Biosafety, at the signature of a new Nagoya-Kuala Lumpur Protocol on Liability and Redress, this timely book examines recent developments in biosafety law and policy"--"

"Penguasaan tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945.Indonesia yang merupakan negara agraris mayoritas wilayah merupakan hutan, danhutan merupakan sebahagian besar sumber peghidupan masyarakat. Dewasa ini,peralihan fungsi dan status hutan konservasi mejadi dilema bagi masyarakat yangmenggantunkan hidupnya pada hutan, dimana akses pemanfaatan hutan sebagaisumber penghidupan masyarakat kawasan hutan dibatasi. Tulisan ini adalah sebuahreaksi atas pemanfaatan kawasan hutan sebagai pencetakan kebun oleh masyarakatsekitar kawasan hutan. Secara khusus, tulisan ini menganalisis pemanfaatankawasan hutan sebagai pencetakan kebun, dan bagaimana hubungannya denganasas keadilan, hukum progresif dan teori hukum pembangunan. pemanfaatandimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penghapusan kemiskinan.Tetkait pemanfaatan kawasan hutan, skema yang dapat dilakukan terdiri dari aspeklandreform dalam UUPA, aspek perhuatanan soisal, aspek sosial ekonomi danbudaya, dan aspek hukum lainnya. Terkait sistem penguasaan dan pengusahaantanah dalam kawasan hutan harus memperhatikan sudut pandang kepastian hukum,keadilan, dan kemanfaatan. Terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunandibidang pemanfaatan kawasan hutan sebagai pencetakan kebun burtujuan untukmeningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakata kawasanhutan untuk mewujudkan cita-cita kesahteraan sosial dalam konstitusi Indonesia

---

Land tenure is regulated in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the

Republic of Indonesia. Indonesia, which is an agricultural country, has the majority

of its territory as forests, and forests constitute a large part of the community's

livelihoods. Nowadays, the change of function and status of conservation forests is

a dilemma for community who depend on the forest for their livelihoods, where the

access of forest utilization as a source of livelihood for forest area communities is

limited. This article is a reaction to utilization of forest areas for printing plantations

by communities around forest areas. In particular, this article analyzes utilization

of forest areas for garden printing, and how it relates to the principle of justice,

progressive law and legal theory of development. The utilization is intended to

improve welfare through poverty alleviation. Regarding the use of forest areas,

schemes that can be implemented consist of land reform aspects in the

UUPA,aspect of social foresty, socio-economic and cultural aspects, and other legal

aspects. Regarding the system of land tenure and exploitation in forest areas, it must

pay attention to the point of view of legal certainty, justice and benefit. Regarding

community participation in development in the field of utilization of forest areas as

a garden printing for the purpose of improving welfare and improving the standard

of living of forest area communities to realize the ideals of social welfare in the

Indonesian constitution."

"ABSTRAKPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/PER/III/2008Bab III tentang tata cara penyelenggaraan rekam medis pada pasal 5 ayat 1menyatakan ? Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteranwajib membuat rekam medis?. Askes terhadap rekam medis, termasuk ringkasanpelayanan (resume) pada setiap pelayanan pasien, meningkatkan peluang untukterjadinya kesinambungan pelayanan kesehatan yang diperlukan (WHO, 2008: WordHealth Report 2008). Rekam medis yang bermutu harus memenuhi indikatorkelengkapan isi, keakuratan, ketepatan waktu dan pemenuhan aspek hukum(Huffman, 1994). Mutu resume medis adalah cermin mutu rekam medis sertalayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit (Depkes,1991). Menurut statement salahsatu staf rekam medis di RS Kanker "Dharmais", pengisian resume medis masihterdapat keterlambatan dan ketidaklengkapan oleh dokter. Berdasarkan hasilobservasi penulis pada bulan september tahun 2010, dari 144 resume mediskelengkapan pengisian resume medis mencapai 84,7% dan keterlambatan pengisianresume medis mencapai 81,25 %. Keterlambatan pengisian resume medis terjadidikarenakan padatnya aktifitas dokter dan tidak setiap hari dokter berada di RSKDdan ketidaklengkapan pengisian resume dikarenakan dokter sering lupa mengisidiantaranya adalah hasil pemeriksaan penunjang dan tanggal pembuatan resume.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mutu resume medis berdasarkankelengkapan, keakuratan, dan ketepatan waktu pengisian resume medis. Sertamengetahui hubungan antara mutu resume medis dengan aspek hukum penulisanresume medis. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional, dengan datasekunder pasien jamkesmas dan pasien umum melalui penarikan sampel yangberjumlah 110 resume medis. hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada hubunganyang signifikan antara mutu resume medis dengan dengan aspek hukum penulisanresume medis (nilai p-value = 1,0 ). Disarankan kepada pihak rumah sakit perluadanya monitor secara berkala dalam pengisian resume medis, sosialisasi resumemedis ke dokter (baik baru maupun lama) tentang pentingnya mutu resume medis,terutama ketepatan waktu pengisian resume medis mengingat ketapatan waktupengisian resume masih rendah dan pengisian resume medis sebaiknya dalam bentukkomputerisasi yang ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pasien.

---

AbstractRegulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number269/Menkes/PER/III/2008 Chapter III of the procedures of the medical records inArticle 5, paragraph 1 states "Any physician or dentist practicing medicine in themedical record shall be made". Health insurance to the medical record, including asummary of services (resume) in each patient care, increase the chances for thecontinuation of necessary medical care (WHO, 2008: Word Health Report 2008).Medical record must meet the quality indicators of the completeness of the content,accuracy, timeliness and compliance with the legal aspects (Huffman, 1994). Qualitymedical resume is a mirror of the quality of medical records and services provided bythe Hospital (MOH, 1991). According to the statement of one of the medical recordsstaff at the Cancer Hospital "Dharmais", charging medical resume there are stilldelays and omissions by the physician. Based on the observation of the writer inSeptember of 2010, from 144 medical resumes medical resumes chargingcompleteness reached 84.7% and the delay in charging medical resume reaches81.25%. Delays occurred due to the filling of medical resume activity density ofdoctors and not every day a doctor was in RSKD and incompleteness due to resumecharging doctors often forget to fill them are the results of investigation and creationdate resume. This study aims to determine the quality of medical resume based on thecompleteness, accuracy, and timeliness of medical resume charging. And determinethe relationship between the quality of the legal aspects of medical resume writingmedical resumes. This study uses cross sectional approach, Jamkesmas patients withsecondary data and public patients through the withdrawal sample of 110 medicalresume. results showed that there was no significant relationship between the qualityof medical resume with the legal aspects of medical resume writing (p-value = 1,0).Suggested to the hospital is necessary to periodically monitor the charging medicalresume, medical resumes socialization to the doctor (both new and old) about theimportance of quality medical resume, especially the timeliness of medical resumecharging ketapatan considering charging time is still low, and charging resumesmedical resumes should in computerized form, signed by the physician in charge ofthe patient"

"Praktik investasi melalui Penggalangan Dana Dalam Bentuk Ekuitas Berbasis Teknologi Informasi PDETI di Indonesia belum didukung oleh peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Ketiadaan aturan hukum yang mengatur secara khusus dapat menimbulkan risiko untuk investor. Dalam kondisi ketiadaan peraturan, keabsahan dari investasi melalui PDETI harus ditinjau dari peraturan-peraturan yang relevan, khususnya terkait keabsahan dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk melakukan PDETI yaitu Perjanjian Kustodian dan Investasi PKI yang melibatkan beberapa aspek hukum dan dibuat oleh Perusahaan X. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam PKI dan kekuatan hukumnya berdasarkan hukum Indonesia, serta potensi risiko dan perlindungan hukum bagi investor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta dari praktik yang dilakukan oleh para pihak terkait secara umum dan perjanjian kustodian dan investasi yang dibuat penyelenggara PDETI secara khusus. Hasil analisis terhadap hubungan hukum antara para pihak menunjukan adanya potensi pelanggaran yaitu larangan praktik pinjam nama berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal yang mengakibatkan PKI menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu diperlukan tindakan pro-aktif dari OJK untuk melindungi investor yang berinvestasi melalui PDETI dengan segera mengeluarkan peraturan terkait bisnis PDETI.

---

The practice of investment through Equity Crowdfunding ECF in Indonesia has not been supported by regulations from the Financial Services Authority of Indonesia OJK . The absence of specific regulations may cause risks for investors. In the absence of any regulations, the legality of this investment should be seen from regulations relevant to this transaction, specifically regarding the enforceability of the agreement made by the parties to conduct ECF, which is called Custodian and Investment Agreement CIA which involves several legal aspects and created by Company. This paper intends to seek the legal standing of the parties in CIA and its enforceability under Indonesian law, as well as the potential risk and legal protection for investors. This paper uses a juridical normative method which uses written applicable laws and literature, with the aim to get fact finding from the practices made by the related parties in general and specifically from the CIA. The result of the analysis of the legal relationship amongst the parties shows that there are potential breaches such as the prohibition of nominee arrangement under Investment Law resulting in the CIA to be null and void. Hence, a proactive action by OJK is required to protect investors investing through ECF business by issuing the necessary regulation."

"This book presents selected contributions to the Pan-American Congress of Naval Engineering, Maritime Transport and Port Engineering (COPINAVAL), which is in its twenty-fifth edition and has become a reference event for the global maritime and port sector, attracting more and more participants from different countries.The 2017 congress was held in Panama City, Panama, bringing together a select group of scientists, entrepreneurs, academics and professionals to discuss the latest technological advances in the maritime industry."

"Kontak bahasa yang sering terjadi di masa lampau antara bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia pada masa kolonialisme, telah mempengaruhi bahasa Indonesia. Salah satu aspek yang dapat dilihat dari pengaruh tersebut adalah istilah bahasa Indonesia di bidang hukum. Hukum Indonesia pada awalnya banyak dipengaruhi hukum Belanda, sehingga banyak istilah hukum Belanda diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti mosi, gratifikasi, dan somasi.Skripsi ini membahas kata serapan istilah hukum bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Belanda yang dikaji dari segi perubahan fonologis dan perubahan maknanya. Perubahan bunyi kata serapan bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia pada skripsi ini dikelompokkan menjadi jenis perubahan bunyi di awal dan di akhir kata, perubahan bunyi di awal kata, perubahan bunyi di akhir kata, perubahan bunyi vokal panjang menjadi vokal pendek dan perubahan bunyi /_/ menjadi /g/. Kemudian dibahas juga perubahan makna meluas dan menyempit dalam skripsi ini pada kata-kata serapan tersebut. Banyak istilah hukum bahasa Indonesia tidak mengalami perubahan makna dibandingkan kata aslinya, karena pada umumnya diterjemahkan langsung. Untuk dapat menyajikan skripsi ini dengan baik, maka penulis membagi skripsi ini menjadi empat bagian yaitu bab pertama merupakan pendahuluan, bab kedua yang berisi teori-teori landasan penelitian ini, lalu bab ketiga hasil analisis dari penelitian, dan terakhir adalah bab keempat yaitu kesimpulan yang diambil dari analisis bab ketiga.

---

Language contact which oftenly happened in the past between Dutch and Indonesian language in the colonial era, had influenced Indonesian language. One of the aspect that could be seen from those influences is Indonesian language in law term. Indonesian law in the beginning was influenced by the Netherland_s law, therefore many law terms had influenced Indonesian language, namely mosi, gratifikasi, and somasi. This thesis elaborate loanwords in Indonesian language law term that originated from Dutch which examine from the phonetics and semantics changes. In this thesis, the change of sound in Dutch loanwords into Indonesian language is divided in groups of the change of sound in the beginning and end of word, the change of sound in the beginning of the word, the change of sound in the end of the word, the change of /_/ into /g/. Furthermore, in this thesis also examine the change of meaning in every loanword. Much Indonesian language law term do not change in term of meaning because they are direct translated."